Dugaan Mark Up Pengadaan Kipas Angin KDMP Dibongkar Komisi VI DPR  

catrawarta.com — Proyek unggulan Presiden Prabowo Subianto mengenai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kini kembali menuai sorotan tajam. Baru-baru ini, anggota Komisi VI DPR Mufti Anam membongkar dugaan mark up soal wacana pengadaan kipas angin untuk program KDMP.

Mufti menyampaikan hal ini secara langsung kepada Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7) lalu. Saat itu, Mufti langsung mencecar Ferry dengan serangkaian pernyataan dan pertanyaan sekaligus.

Mufti menyebut, masyarakat kini tengah gusar lantaran desas-desus soal mark up pengadaan kipas angin sebanyak 1,8 juta unit dengan total nilai pembelian sekitar Rp1,8 triliun.

“Pak Menteri, hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan proyek kipas angin sebanyak 1,8 juta yang nilainya sekitar Rp1,8 triliun. Lalu dengan isu ini, kami mencari informasi. Tapi kami tidak mendapat satu informasi pun dari pemerintah soal ini. Maka pada kesempatan ini, kami ingin bertanyakepada Pak Menteri, itu betul tidak pak?” kata Mufti dalam pernyataannya, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Jumat (17/7).

Mufti menerangkan, dia sendiri tak percaya dengan harga yang diasumsikan mencapai Rp1 juta untuk satu unit kipas angin. Dia menilai, kipas angin yang paling banyak digunakan rakyat pun hanya dipatok senilai Rp338 ribu saja.

“Saya coba lihat tadi pagi di e-commerce yang selama ini dipakai rakyat kita saja, nama mereknya Cosmos. Di officialnya Cosmos, itu harganya Rp338 ribu. Lalu kemudian kalau bapak bisa cek di Shopee atau Tokopedia, harganya lebih murah lagi pak hanya sekitar Rp300 ribuan pak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mufti secara langsung menodong konfirmasi Menkop Ferry yang kala itu berada tepat di depannya. Mufti ingin mendapat penjelasan secara langsung mengenai kebenaran dari isu yang tengah beredar di masyarakat.

“Pertanyannya, kalau pengadaan ini betul Pak Menteri, itu kipas anginnya mereknya apa? Spesifikasinya apa dan dibeli dimana? Tandas Mufti.

Mendapat kesempatan bicara, Menkop Ferry mengaku sama sekali tak tahu mengenai wacana pengadaan kipas angin untuk KDMP.

“Soal kipas angin, saya tidak tahu,” ujar Fery.

Disebutnya, pengadaan kipas angin ini tidak di dalam wewenang dan tanggung jawab Kementerian Koperasi. Meski mengaku demikian, Ferry sempat menjawab jika senilai kurang lebih Rp1 juta untuk satu unitnya, mungkin saja kipas angin yang bakal dibeli ini bermerek Imatsu MDF.

“Pengadaannya bukan di kami, tapi rasanya angka yang ada itu kalau bentuk kipas anginnya model Imatsu MDF harganya di Shopee ini Rp11.464.000. Saya tidak tahu persis,” jelas Ferry.

Ditepis Dirut Agrinas

Terpisah, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota buka suara. Joao begitu menyayangkan isu ini justru dimunculkan oleh anggota Parlemen sendiri tanpa bukti dan data yang akurat.

Dia menilai, pertanyaan Mufti kepada Menkop Ferry tersebut bernilai provokatif dan menyulut keresahan publik. Dia meminta agar hal ini bisa disampaikan menggunakan data yang akurat.

“Kita perhatikan ya, maksudnya melihat bahwa anggota Dewan kita berani bicara di publik tanpa mendapatkan data-data yang prudent sehingga sebetulnya sikap-sikap beliau seperti itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan badan Dewan Perwakilan Rakyat,” terang Joao di Jakarta Timur, Kamis (16/7).

Joao menyarankan agar pihak yang bersangkutan tidak semestinya menyebar fitnah. Semua pihak harusnya bergerak bersama untuk memajukan ekonomi desa dan masyarakat.

Agrinas sendiri hingga saat ini disebutnya memiliki 26 jenis pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung operasional KDMP.

“Ada 26 jenis sarana-prasarana yang diadakan di Agrinas. Rincian detailnya nanti mungkin bisa baca di kemarin waktu saya kasih di salah satu media sosial, itu kan saya sempat di-broadcast, itu di situ ada detail,” jelas Joao.

Hingga saat ini, isu mark up pengadaan kipas angin dalam program KDMP masih terus menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tak sedikit di antaranya yang mendesak pemerintah untuk membongkar dugaan kasus yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.