catrawarta.com — Rencana Kementerian Sosial (Kemensos) melibatkan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dalam pembinaan karakter siswa Sekolah Rakyat mulai Agustus 2026 menuai perhatian sejumlah anggota DPR. Mereka mengingatkan agar program tersebut tidak mengarah pada praktik pendidikan semi militer di lingkungan sekolah.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Sandi Fitrian Noor, menilai pelibatan taruna Akmil sebaiknya dipahami sebagai upaya menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, bukan membawa pendekatan militer ke dunia pendidikan.
“Saya melihat niat pemerintah sangat baik. Kita semua ingin melahirkan generasi muda yang disiplin, berintegritas, memiliki semangat kebangsaan, serta bertanggung jawab. Namun, pendidikan karakter harus tetap berada dalam koridor pedagogi yang humanis. Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa sekolah menjadi ruang militerisasi. Yang harus ditransformasikan adalah nilai-nilai positifnya, bukan kultur militernya,” ujar Sandi dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2026).
Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, meminta Kemensos memberikan penjelasan secara rinci mengenai peran seribu taruna Akmil dalam program pembinaan karakter di Sekolah Rakyat.
“Jangan sampai mereka menggantikan guru dalam proses pembelajaran. Kalau menjadi pendamping atau motivator, tidak masalah,” kata Selly.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kehadiran taruna Akmil tidak dimaksudkan untuk menerapkan pendidikan semi militer di Sekolah Rakyat.
“Tidak ada pendidikan semi militer. Kalau untuk baris-berbaris, bagaimana tepat waktu, menjaga kebersihan, mengikuti jadwal, mempersiapkan diri sebelum pembelajaran, hal-hal seperti itulah yang nanti diajarkan atau dicontohkan oleh Taruna Akmil,” ujar Saifullah Yusuf.
Sementara itu, Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen TNI R. Sidiharta Wisnu Graha menyatakan sebanyak 1.000 taruna Akmil tingkat I dan II akan ditempatkan di 178 Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
