catrawarta.com — Penolakan demi penolakan pendekatan militerisme dalam pelatihan calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) terus muncul. Kali ini datang dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Pendekatan semi-militer memang memiliki sisi positif. Peserta dapat dilatih untuk lebih disiplin, mampu bekerja sama, dan memiliki mental yang lebih tangguh. Namun, juga harus dilihat tujuan dari Program Koperasi Merah Putih.
”Apakah yang dibutuhkan hanya kedisiplinan dan ketahanan mental, atau justru kemampuan mengelola organisasi dan koperasi. Karena itu, menurut saya pendekatan semi-militer cukup menjadi pelengkap, bukan menjadi inti dari pelatihan,” tandas Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan UMY, Dr Aulia Nur Kasiwi.
Menurutnya, pendekatan semi-militer tidak dapat langsung dinilai sebagai langkah yang tepat maupun keliru. Menurutnya, penilaian harus dilakukan dengan melihat tujuan utama program serta kompetensi yang ingin dibangun melalui pelatihan tersebut.
Peningkatan Kapasitas
Aulia mengatakan, tujuan utama pemberdayaan koperasi harus fokus pada peningkatan kapasitas pengurus dalam mengelola organisasi secara profesional. Keterampilan yang dibutuhkan pengurus koperasi tidak memiliki hubungan langsung dengan latihan fisik, melainkan kemampuan administrasi, pengelolaan keuangan, hingga membangun jejaring dan partisipasi anggota.
”Dalam perspektif kebijakan publik, pengurus koperasi harus memahami tata kelola organisasi, administrasi, dan keuangan yang baik,” tegasnya dalam keterangan tertulis kepada media.
Di samping itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan teknologi digital dan membangun komunikasi yang efektif. Hal ini supaya kepercayaan masyarakat terus meningkat karena semakin tinggi partisipasi anggota, semakin besar pula peluang koperasi untuk berkembang.
Nyawa Tak Tergantikan
Aulia menekankan, kematian 5 orang peserta menjadi momentum evaluasi terhadap implementasi program pemerintah. Keselamatan peserta merupakan aspek yang tidak boleh dikesampingkan dalam pelaksanaan kebijakan public.
”Korban jiwa harus menjadi catatan penting bagi pemerintah. Ucapan belasungkawa tentu tidak akan pernah menggantikan nyawa yang hilang. Saya sangat menghormati institusi militer, tetapi dalam konteks pelatihan koperasi saya belum melihat alasan yang cukup kuat mengapa pendekatan semi-militer harus menjadi pilihan utama,” ujarnya.
Ia menambahkan, yang jauh lebih dibutuhkan adalah pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki keluaran nyata bagi pengelolaan koperasi.
Karena itu, Aulia mendesak pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan Koperasi Merah Putih. Proses evaluasi harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis data agar setiap kebijakan benar-benar mampu mencapai tujuan.
