Akad Syariah Berhadapan dengan Zaman: Merenungkan Kembali Metode Penemuan Hukum Islam di Indonesia

catrawarta.com — Beberapa dekade terakhir, istilah akad syariah semakin sering terdengar di ruang publik Indonesia. Ia hadir dalam produk perbankan, pembiayaan, investasi, hingga platform fintech. Kata yang dahulu akrab di ruang-ruang kajian fiqh kini menjadi istilah yang hidup dalam praktik ekonomi modern.

Namun di balik popularitasnya, ada pertanyaan yang jarang diajukan secara serius: bagaimana hukum Islam menemukan dan merumuskan makna akad di tengah perubahan ekonomi yang begitu cepat?

Akad dalam hukum Islam bukan sekadar kontrak. Ia adalah bentuk kesepakatan yang mengandung dimensi moral, hukum, dan spiritual sekaligus. Ia tidak hanya mengatur hubungan ekonomi antara para pihak, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab.

Masalahnya, struktur ekonomi modern berkembang jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan metodologi hukum. Produk keuangan baru lahir hampir setiap tahun: pembiayaan digital, fintech syariah, tokenisasi aset, hingga kontrak berbasis teknologi. Banyak di antaranya tidak pernah dibayangkan dalam literatur fiqh klasik.

Di sinilah pertanyaan yang lebih mendasar muncul: apakah metode penemuan hukum Islam yang kita gunakan hari ini masih memadai untuk menjawab kompleksitas akad dalam ekonomi modern?

Indonesia menjadi ruang yang menarik untuk merenungkan pertanyaan ini. Negara ini bukan hanya pasar ekonomi syariah terbesar di dunia, tetapi juga tempat di mana hukum Islam harus berinteraksi dengan sistem hukum nasional, regulasi negara, dan perkembangan teknologi. Dengan kata lain, akad syariah di Indonesia tidak hanya diuji oleh teks-teks fiqh, tetapi juga oleh realitas zaman.

Dari Kitab Fiqih ke Produk Keuangan: Metode Klasik Berhadapan dengan Realitas Modern

Dalam tradisi klasik, hukum Islam berkembang melalui proses istinbath—penarikan hukum dari sumber-sumber normatif seperti Al-Qur’an, hadits, ijma’, dan qiyas. Para ulama menggunakan metodologi ushul fiqh untuk merumuskan hukum bagi berbagai persoalan kehidupan. 

Dalam bidang muamalah, terdapat prinsip yang sering dijadikan dasar bagi inovasi ekonomi: al-ashlu fil mu’amalat al-ibahah—pada dasarnya semua bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini memberi ruang yang luas bagi perkembangan praktik ekonomi. Ia memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan pijakan normatifnya.

Namun persoalan muncul ketika praktik ekonomi modern berkembang jauh melampaui imajinasi para fuqaha klasik. Perbankan syariah, misalnya, tidak sekadar menggunakan akad tunggal seperti murabahah atau mudharabah. Banyak produk keuangan modern justru merupakan kombinasi dari berbagai akad yang disusun dalam struktur transaksi yang kompleks.

Satu produk pembiayaan bisa melibatkan beberapa akad sekaligus: jual beli, sewa, pembiayaan, dan pengelolaan investasi. Dalam banyak kasus, akad-akad tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk mekanisme ekonomi yang baru.

Situasi ini memunculkan pertanyaan penting: apakah struktur akad yang kompleks tersebut benar-benar mencerminkan prinsip syariah, atau hanya merupakan rekayasa kontraktual untuk menyesuaikan diri dengan sistem keuangan modern? Pertanyaan ini bukan sekadar akademik. Ia menyentuh jantung legitimasi ekonomi syariah.

Di Indonesia, salah satu aktor penting dalam proses penemuan hukum ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Melalui fatwa-fatwanya, DSN-MUI berusaha merumuskan kerangka hukum bagi berbagai produk ekonomi syariah yang terus berkembang. Menariknya, metode yang digunakan dalam fatwa-fatwa tersebut sering kali tidak lagi sepenuhnya tekstual. Banyak argumentasi hukum yang memanfaatkan pendekatan maqashid al-shariah, maslahah, dan pertimbangan kebutuhan ekonomi modern.

Di satu sisi, pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam. Ia membuka ruang bagi inovasi tanpa harus terjebak dalam literalisme teks. Namun di sisi lain, fleksibilitas tersebut juga memunculkan kekhawatiran: apakah inovasi ini masih berada dalam koridor syariah, atau justru mulai menjauh dari prinsip-prinsip dasarnya? Pertanyaan inilah yang membuat refleksi terhadap metode penemuan hukum menjadi semakin penting.

Akad Syariah dalam Sistem Hukum Nasional: Ketika Fiqih Berhadapan dengan Regulasi Nasional

Perkembangan akad syariah di Indonesia tidak hanya berlangsung dalam ruang kajian fiqh. Ia juga mengalami proses institusionalisasi dalam sistem hukum nasional. Sejak lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008, konsep akad syariah tidak lagi hanya menjadi wacana teologis. Ia menjadi bagian dari sistem hukum positif yang harus dioperasikan oleh lembaga keuangan, diawasi oleh regulator, dan diuji dalam proses peradilan. Transformasi ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana.

Akad syariah kini harus memenuhi dua tuntutan sekaligus. Di satu sisi, ia harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari fiqh muamalah. Di sisi lain, ia juga harus memenuhi prinsip-prinsip hukum kontrak modern seperti kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan tata kelola keuangan. Dalam praktiknya, kedua sistem ini tidak selalu berjalan harmonis. Hukum kontrak modern menekankan rasionalitas hukum dan kepastian norma. Sementara hukum Islam juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang tidak selalu mudah diterjemahkan ke dalam bahasa regulasi.

Pengadilan agama yang menangani sengketa ekonomi syariah sering kali berada di persimpangan dua tradisi hukum tersebut. Hakim tidak hanya membaca kitab fiqh, tetapi juga harus menafsirkan undang-undang, peraturan OJK, serta fatwa DSN-MUI. Dalam konteks ini, penemuan hukum menjadi proses yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu.

Masalah menjadi semakin rumit ketika teknologi digital masuk ke dalam praktik ekonomi syariah. Fintech syariah, platform pembiayaan digital, dan kontrak elektronik menghadirkan bentuk transaksi yang tidak pernah dikenal dalam struktur akad klasik.

Dalam transaksi berbasis platform, misalnya, hubungan hukum tidak lagi hanya terjadi antara dua pihak. Ada penyedia platform, investor, pengguna, dan sistem algoritma yang mengatur interaksi mereka. Pertanyaannya menjadi semakin mendasar: bagaimana konsep akad syariah diterapkan dalam sistem transaksi yang melibatkan teknologi digital dan struktur ekonomi yang semakin kompleks? Jika metode penemuan hukum tidak berkembang, ada risiko bahwa hukum Islam akan selalu tertinggal di belakang realitas ekonomi.

Penutup: Menjaga Ruh Syariah di Tengah Inovasi Ekonomi

Di tengah perkembangan ekonomi syariah yang begitu cepat, ada satu pertanyaan yang sering terlupakan: apa sebenarnya tujuan utama dari akad syariah? Jika akad hanya dipahami sebagai struktur kontrak yang berbeda dari sistem konvensional, maka ekonomi syariah berisiko menjadi sekadar kosmetik hukum. Padahal dalam tradisi Islam, akad bukan hanya soal legalitas formal. Ia adalah bagian dari sistem etika ekonomi yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral.

Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir bukan sekadar aturan teknis. Ia merupakan upaya untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi tidak menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi. Karena itu, tantangan terbesar dalam perkembangan akad syariah bukanlah sekadar menemukan bentuk kontrak baru. Tantangan utamanya adalah menjaga agar setiap inovasi tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar syariah.

Di sinilah pendekatan maqashid al-shariah menjadi semakin relevan. Dengan memahami tujuan hukum Islam—perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—penemuan hukum dapat lebih sensitif terhadap dimensi keadilan sosial. Namun pendekatan maqashid juga tidak boleh digunakan secara sembarangan. Jika diterapkan tanpa disiplin metodologis, ia justru dapat membuka ruang legitimasi bagi praktik ekonomi yang sebenarnya problematis. Refleksi terhadap metode penemuan hukum menjadi penting untuk menjaga keseimbangan tersebut.

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan tradisi pemikiran hukum Islam yang kreatif dan kontekstual. Keberagaman intelektual, dinamika ekonomi syariah, dan pengalaman institusional memberikan ruang bagi lahirnya pendekatan metodologis yang lebih matang. Namun hal itu hanya mungkin terjadi jika perdebatan metodologis terus dibuka.

Hukum Islam tidak boleh berhenti pada reproduksi pendapat klasik, tetapi juga tidak boleh larut dalam pragmatisme ekonomi. Ia harus terus bergerak di antara dua kutub tersebut: kesetiaan pada prinsip dan keberanian untuk berinovasi.

Pada akhirnya, perkembangan akad syariah bukan sekadar persoalan teknis kontrak. Ia adalah cermin dari bagaimana umat Islam menafsirkan kembali nilai-nilai keadilan dalam dunia yang terus berubah. Dan mungkin di situlah makna terdalam dari penemuan hukum Islam: bukan sekadar menemukan jawaban bagi persoalan zaman, tetapi juga menjaga agar perubahan zaman tidak menghapus ruh keadilan yang menjadi inti dari syariah.(*)