Rupiah Melemah, Warga Desa Justru Paling Terdampak

catrawarta.com — Tempe naik. Pupuk mahal. Solar susah. Keluhan itu bukan cerita baru di desa. Tapi selama ini jarang dikaitkan langsung dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS — seolah urusan kurs itu hanya masalah orang kota dan pelaku pasar modal.

Presiden Prabowo Subianto punya pandangan senada. Merespons tekanan rupiah di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, ia menyebut masyarakat desa tidak perlu terlalu khawatir.

“Sekarang ada yang selalu bilang Indonesia akan collapse, akan chaos, rupiah begini, dollar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dollar kok,” kata Prabowo.

Pernyataan itu memancing koreksi dari Yusuf Rendy Manilet, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE). Menurut Yusuf, logika yang dipakai Prabowo mengandung kekeliruan mendasar dalam ilmu ekonomi — sebuah fallacy of composition.

“Dalam ekonomi modern, dampak kurs bekerja lewat rantai pasok, bukan lewat apakah seseorang memegang dolar atau tidak,” ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (17/5).

Rupiah memang tidak ada di dompet petani. Tapi dolar ada di harga pupuk yang mereka beli.

Yusuf menjelaskan, sebagian besar kebutuhan warga desa punya komponen biaya berbasis dolar. Pupuk urea dan NPK menggunakan bahan baku impor. Harga solar dipengaruhi harga minyak dunia. Pakan ternak bergantung pada jagung dan bungkil kedelai impor. Bahkan obat-obatan generik di puskesmas banyak yang bahan baku aktifnya didatangkan dari India dan China — dibayar pakai dolar.

Jadi ketika rupiah tergelincir ke level Rp 17.500 per dolar AS, efeknya tidak berhenti di layar monitor bursa saham. Ia merayap masuk ke rantai produksi, lalu muncul ke permukaan dalam bentuk harga yang lebih mahal di warung dan kios pertanian.

Mekanisme ini disebut exchange rate pass-through. Dan menurut Yusuf, di Indonesia efeknya cukup besar — pelemahan rupiah 10 persen diperkirakan memicu tambahan inflasi sekitar 1,5 hingga 2,5 poin persentase dalam beberapa kuartal ke depan.

Yang membuat kondisi ini lebih berat bagi warga desa bukan hanya soal harga — tapi soal proporsi.

Yusuf mengaitkannya dengan teori Engel’s Law: semakin rendah pendapatan rumah tangga, semakin besar porsi pengeluarannya untuk pangan dan energi. Dua komponen yang paling sensitif terhadap pelemahan rupiah.

“Sementara dua komponen itu sangat sensitif terhadap depresiasi kurs,” katanya.

Data BPS selama ini memperlihatkan hal yang sama — inflasi pangan bergejolak (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered prices) lebih berat dirasakan kelompok berpendapatan rendah dibanding kelas menengah perkotaan. Kelas menengah masih punya tabungan, bisa mengalihkan konsumsi, bahkan sebagian memiliki aset dalam valuta asing. Warga desa tidak punya bantalan itu.

Indonesia juga sangat bergantung pada impor kedelai, gula mentah, dan gandum. Artinya, ketika rupiah melemah, harga tahu, tempe, mi instan, dan tepung terigu berpotensi ikut naik. Di sisi pertanian, harga pupuk nonsubsidi diperkirakan meningkat, sementara ruang fiskal pemerintah untuk menambah subsidi semakin sempit.

Yusuf menghitung, untuk rumah tangga desa dengan pengeluaran Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan, depresiasi rupiah 10 persen bisa menggerus daya beli riil sekitar 3 hingga 5 persen dalam beberapa bulan. Dalam rupiah, itu berarti kehilangan Rp 60 ribu hingga Rp 150 ribu per bulan.

“Kehilangan daya beli sebesar itu mungkin terlihat kecil bagi kelas menengah, tetapi sangat signifikan bagi keluarga rentan miskin,” tegasnya.

Di sisi fiskal, meski harga BBM bersubsidi ditahan pemerintah, beban kompensasi yang harus ditanggung negara dan PT Pertamina akan membengkak seiring pelemahan rupiah. Belum lagi nilai utang luar negeri pemerintah dalam denominasi rupiah yang ikut membesar — mempersempit ruang untuk belanja sosial dan perlindungan masyarakat.

Pasar keuangan, kata dia, sangat sensitif terhadap persepsi. Jika pemerintah terkesan menormalisasi pelemahan rupiah — seolah tidak ada level yang perlu dijaga — investor bisa menafsirkan itu sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak serius menjaga nilai tukar. Persepsi itu berpotensi memicu aksi lindung nilai (hedging) dan arus modal keluar (capital outflow) yang justru menambah tekanan pada rupiah.