catrawarta.com — Presiden Prabowo Subianto sejak awal dilantik menyerukan penghematan alias efisiensi di segala bidang. Namun hal itu menurut sejumlah pihak tak sejalan dengan realita. Presiden malah banyak melakukan kunjungan luar negeri yang intensitasnya dianggap tidak wajar.
Kritik atas kunjungan luar negeri memancing polemik. Istana sampai memberi beberapa klarifikasi, bahkan anggota DPR juga menyampaikannya. Pemberi kritik sampai-sampai dianggap tidak etis meskipun dalam penyampaiannya sudah begitu hati-hati dengan pilihan kata yang tidak konfrontatif.
Kini, kritik atas kunjungan luar negeri juga disampaikan Pakar Kebijakan Publik UGM, Dr Subarsono. Ia menilai tingginya intensitas kunjungan secara langsung menciptakan beban finansial baru bagi postur anggaran negara.
”Frekuensi kunjungan yang tinggi tentu saja memiliki implikasi finansial terhadap APBN kita di tengah seruan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengurangi kunjungan ke luar negeri,” papar Subarsono dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/6/2026).
Pemimpin Jadi Teladan
Menurutnya, implikasi seringnya perjalanan luar negeri melampaui urusan biaya, melainkan berkaitan erat dengan runtuhnya esensi keteladanan seorang pemimpin di mata publik. Merujuk pada falsafah Ki Hajar Dewantara, ia menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib memberikan contoh nyata bagi publik dan jajarannya.
Ia menilai fenomena tersebut dapat dibaca, Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tidak memberikan teladan pada kepatuhan seruan pemerintah. Mengutip teori Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin perlu ”ing ngarso sung tulodho”, yang mengandung arti di depan (pimpinan) harus memberi teladan.
Bukan hanya itu, Subarsono berpendapat absennya kepala negara secara fisik dalam durasi yang lama berdampak pada efektivitas pengawasan roda pemerintahan. Pada lanskap manajemen modern, kendali pemerintahan sebenarnya masih dapat dioptimalkan melalui integrasi teknologi informasi.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun skala prioritas kunjungan yang berfokus pada forum-forum multilateral agar Presiden dapat mencapai beberapa target diplomasi sekaligus dalam satu kali perjalanan.
Idealnya, tetapkan agenda prioritas kunjungan ke luar negeri untuk acara-acara yang sangat penting dan bersifat multilateral. Dengan begitu, dalam satu agenda kunjungan ke luar negeri, Presiden bisa membuat agenda pertemuan dengan para kepala pemerintahan dari beberapa negara-negara yang hadir di luar acara inti.
