catrawarta.com — Berita wafatnya Pemimpin Tertinggi Spiritual Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran pada 28 Maret 2026, mengguncang percaturan geopolitik global. Peristiwa tersebut bukan sekadar tragedi bagi rakyat Iran, tetapi juga ujian moral bagi bangsa-bangsa yang selama ini mengusung komitmen anti-penjajahan dan kemanusiaan.
Dalam soal prinsip, Indonesia bukan negara netral. Sejak awal kemerdekaan, Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Amanat konstitusi itu bukan slogan retoris, melainkan fondasi etis dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Karena itu, wajar kalau rakyat mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo Subianto baru menyampaikan bela sungkawa setelah muncul desakan? Mengapa tidak segera secara spontan dan terbuka, begitu kabar wafatnya Ali Khamenei tersebar luas? Mengapa pernyataan itu hanya disampaikan melalui surat resmi, bukan konferensi pers langsung yang mencerminkan empati negara?
Dalam diplomasi internasional, waktu adalah pesan. Kecepatan respons mencerminkan posisi moral. Ketika kepala negara terlambat bersuara dalam peristiwa besar yang menyangkut agresi militer dan kedaulatan bangsa lain, tafsir publik pun berkembang. Apalagi Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, yang selama ini dikenal vokal membela Palestina dan menolak kolonialisme dalam segala bentuknya.
Lebih jauh, wafatnya Ali Khamenei terjadi dalam konteks agresi militer. Ini bukan sekadar duka cita personal, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan dan larangan penggunaan kekuatan secara sepihak dalam hubungan internasional. Dalam kerangka itu, respons negara seharusnya tidak berhenti pada belasungkawa. Namun juga penegasan sikap terhadap praktik agresi yang melanggar hukum internasional.
Di sinilah konsistensi diuji. Politik luar negeri bebas aktif bukan berarti diam dalam situasi krisis. Bebas bukan berarti tak bersikap. Aktif bukan berarti tak bersikap. Aktif bukan berarti menunggu tekanan publik. Bebas aktif mengandung keberanian moral untuk menyuarakan keadilan, sekalipun terhadap kekuatan besar dunia.
Ironis bila Indonesia yang selalu menggaungkan solidaritas terhadap Palestina justru tampak ragu dalam menyikapi peristiwa yang melibatkan negara besar dan sekutunya. Konsistensi bukan hanya soal retorika di forum internasional, tetapi ketegasan dalam momen krusial. Jika agresi terhadap suatu bangsa dikecam di satu sisi, maka prinsip yang sama harus ditegakkan di sisi lain. Standar ganda hanya akan menggerus kredibilitas diplomasi Indonesia.
Sebagai bangsa yang berdiri di atas dasar Pancasila, Indonesia menjunjung tinggi perikemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai itu menuntut keberpihakan pada korban kekerasan, pada kedaulatan bangsa, dan pada perdamaian yang berkeadilan—bukan perdamaian semu yang lahir dari dominasi militer.
Tajuk ini bukan hendak menyeret Indonesia ke dalam pusaran konflik global. Justru sebaliknya, Indonesia harus tampil sebagai suara moral yang konsisten. Ketika penjajahan dan agresi terjadi, sikap negara tidak boleh ambigu. Ketika kemerdekaan bangsa lain direnggut, amanat konstitusi harus menjadi kompas.
Publik menanti keteladanan. Bukan sekadar surat resmi, tetapi pernyataan tegas yang menunjukkan bahwa Indonesia tetap berdiri pada garis sejarahnya: menolak penjajahan dalam bentuk apa pun, membela kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, dan mengutamakan kemanusiaan di atas kalkulasi politik jangka pendek.
Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan diplomatik, melainkan integritas moral sebuah bangsa.
Dampak Perang Timur Tengah, Seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara Siaga 