catrawarta.com — Ruang sidang paripurna di Senayan, Rabu (20/5/2026), sejenak berubah suasana. Di tengah pidato ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2027, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sesuatu: apresiasi terbuka kepada partai yang memilih berdiri di seberang pemerintahannya.
“Saya hormati dan hargai itu. Demokrasi kita perlu checks and balances,” kata Prabowo, merujuk pada posisi PDI Perjuangan sebagai oposisi.
Pernyataan itu saja sudah cukup mencuri perhatian.
Ia kemudian bercerita tentang masa ketika dirinya belum memegang kekuasaan—lontang-lantung, begitu ia menyebutnya sendiri. Dalam kondisi itu, Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat Presiden (2001–2004) justru memberi ruang untuknya.
“Ibu Megawati bilang waktu itu, kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau,” ujarnya, disambut tepuk tangan.
Cerita itu muncul bukan tanpa konteks. Prabowo mengungkap bahwa sejumlah menterinya kerap meminta arahan ketika menghadapi proyek atau tender yang melibatkan pihak berlatar belakang PDIP. Jawabannya, “Kalau dia menang, menang saja. Jangan kita lihat latar belakangnya.”
Dari sisi PDIP, pernyataan Prabowo langsung ditanggapi. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyambut pujian itu dengan nada yang sama tenangnya.
“Terima kasih. Dan memang seharusnya PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan,” kata Andreas.
Menurutnya, posisi oposisi bukan sekadar pilihan taktis, melainkan fungsi politik yang perlu dijalankan. Kritik yang selama ini disampaikan PDIP, tegasnya, bukan serangan melainkan pandangan alternatif.
“Ini bukan soal rasa, tetapi bagaimana melihat semuanya secara rasional,” tutup Andreas.
Di antara dua pernyataan itu, ada yang menarik dibaca: dua kekuatan politik besar yang berada di jalur berbeda, tapi memilih bahasa yang sama—hangat, terbuka, dan saling mengakui. Entah itu sinyal pergeseran, atau sekadar pantun balasan yang biasa di kalangan elite.
Aturan Bangunan Bali Mau Diubah, Pohon Kelapa Bukan Lagi Patokan 