Mendagri Minta Percepat Pendataan Kerusakan Hunian Pascabencana

catrawarta.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di wilayah Aceh untuk mengoptimalkan peran kepala desa mempercepat pendataan kerusakan hunian masyarakat pascabencana.

Data tersebut penting sebagai acuan pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Dengan demikian segera bisa terealisir data rusak ringan, sedang, berat.Tito menjelaskan, dalam proses pemulihan pascabencana, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan biaya kepada masyarakat terdampak. Hunian rusak ringan memperoleh bantuan sebesar Rp 15 juta, sedangkan rusak sedang Rp 30 juta.

Sementara itu, untuk hunian rusak berat dan hilang, pemerintah mengupayakan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta memfasilitasi dana tunggu hunian (DTH). Pentingnya Percepatan PendataanMenurut Tito, percepatan pendataan sangat penting.

Data masyarakat tersebut dapat dikoordinasikan para gubernur, kemudian dilaporkan kepada BNPB dan jajaran terkait. Dalam perkembangannya, Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah melaporkan data tersebut secara cepat.’

“Namun yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat. Padahal pemerintah menunggu data. Karena itu, kuncinya pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota,” paparnya.

Ia menambahkan, dalam kunjungannya ke Kabupaten Aceh Utara beberapa waktu lalu, terdapat persoalan yang menghambat pendataan, yakni hilangnya data kependudukan masyarakat sehingga menyulitkan proses verifikasi.

”Nah, ini salah satu kecepatan pelaporan data, untuk itu, saya mohon dengan hormat, mungkin untuk di Aceh yang daerahnya terdampak, secepat mungkin datanya,” pinta Tito. *