Pinjol Syariah: Bebas Riba atau Sekadar Rebranding Digital?

catrawarta.com — Transformasi digital dalam sektor keuangan telah mengubah wajah akses pembiayaan di Indonesia secara radikal. Pinjaman online (pinjol) hadir sebagai simbol percepatan inklusi keuangan: cepat, mudah, tanpa agunan, dan berbasis aplikasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, publik juga menyaksikan sisi gelapnya—bunga tinggi, praktik penagihan intimidatif, pelanggaran data pribadi, dan jebakan utang yang menggerus martabat manusia.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap pinjol konvensional, fintech syariah tampil menawarkan alternatif yang diklaim lebih etis dan sesuai prinsip Islam. Dengan akad murabahah, ijarah, atau qardh, pinjol syariah menjanjikan transaksi bebas riba dan lebih berkeadilan. Label “syariah” menghadirkan legitimasi moral sekaligus daya tarik pasar di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Namun pertanyaan mendasarnya tidak berhenti pada label: apakah pinjol syariah benar-benar bebas dari praktik yang menyerupai riba, ataukah sekadar rebranding digital atas skema pembiayaan yang secara substansi tidak jauh berbeda? Tulisan ini mencoba menelaah isu tersebut secara komprehensif melalui tiga dimensi: kerangka legalitas dan pengawasan, konstruksi akad dan potensi penyimpangan substantif, serta pengujian melalui perspektif maqashid syariah sebagai horizon etik tertinggi.

Legalitas dan Pengawasan

Secara hukum positif, penyelenggara pinjol—baik konvensional maupun syariah—tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi mensyaratkan perizinan, transparansi biaya, manajemen risiko, perlindungan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Fintech syariah memiliki lapis tambahan berupa kewajiban kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini mencakup rekomendasi atau opini kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing entitas.

Dari perspektif desain regulasi, sistem ini tampak memadai: ada pengawasan administratif oleh negara dan pengawasan normatif oleh otoritas keagamaan. Namun dalam praktik, persoalan utama bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada efektivitas implementasi.

Pengawasan OJK lebih berorientasi pada stabilitas sistem dan perlindungan konsumen dalam arti administratif. Sementara pengawasan syariah sering kali terfokus pada validitas akad secara formal. Di sinilah potensi celah muncul: praktik yang secara dokumen memenuhi rukun dan syarat akad, tetapi secara substansi menimbulkan ketidakadilan ekonomi.

Kepatuhan formal (formal compliance) tidak selalu identik dengan kepatuhan substantif (substantive justice). Dalam konteks pinjol syariah, tantangannya adalah memastikan bahwa kepatuhan terhadap fatwa tidak berhenti pada struktur kontrak, tetapi menjangkau dampak sosial dari produk yang ditawarkan.

Akad yang Digunakan dan Problem Substansi

Akad murabahah adalah instrumen yang paling sering digunakan dalam pembiayaan syariah, termasuk pada fintech/pinjol syariah. Secara klasik, murabahah adalah jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli. Keuntungan diperbolehkan karena berbasis transaksi riil atas barang. Perbedaan mendasar dengan riba terletak pada objek dan dasar keuntungannya. Dalam riba, tambahan diperoleh dari uang atas uang. Dalam murabahah, margin diperoleh dari jual beli barang.

Namun ketika murabahah diterapkan dalam konteks digital, muncul pertanyaan: apakah benar terjadi perpindahan kepemilikan barang secara riil, ataukah akad tersebut hanya menjadi instrumen legal untuk mentransformasikan pinjaman berbunga menjadi “jual beli” administratif?

Dalam beberapa model fintech syariah, mekanisme pembiayaan berlangsung sangat cepat: pengguna mengajukan pembiayaan, menyetujui akad secara elektronik, dan dana langsung ditransfer. Barang yang menjadi objek murabahah terkadang hanya berupa daftar kebutuhan atau invoice elektronik tanpa proses kepemilikan yang jelas oleh penyedia.

Jika fintech tidak benar-benar membeli dan memiliki barang sebelum menjualnya kembali kepada nasabah, maka secara fikih terdapat problem serius. Prinsip “la tabi’ ma laysa ‘indaka” (jangan menjual sesuatu yang belum engkau miliki) menjadi relevan. Murabahah tanpa kepemilikan riil berpotensi berubah menjadi pembiayaan uang dengan margin tetap—yang secara ekonomi tidak jauh berbeda dari bunga.

Lebih lanjut, margin tetap yang tinggi—meskipun diperbolehkan dalam fikih selama disepakati—dapat menimbulkan ketimpangan jika tidak proporsional dengan risiko dan nilai barang. Ketika margin dan denda keterlambatan mendekati atau bahkan menyamai skema bunga flat konvensional, publik wajar mempertanyakan: di mana letak pembeda substantifnya?

Dalam teori hukum Islam, penilaian tidak hanya bertumpu pada bentuk akad (shurah), tetapi juga pada substansi dan dampaknya (haqiqah dan ma’alat). Jika secara ekonomi efeknya eksploitatif, maka ia berpotensi bertentangan dengan ruh larangan riba, meskipun secara struktur berbeda.

Riba, Eksploitasi, dan Transformasi Digital

Larangan riba dalam Islam bukan semata-mata persoalan tambahan nominal atas utang, melainkan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak yang lemah dari eksploitasi. Dalam masyarakat pra-modern, riba menjadi instrumen penindasan terhadap orang miskin. Dalam konteks digital, risiko tersebut tidak hilang—ia justru bertransformasi.

Algoritma, big data, dan scoring digital dapat menciptakan segmentasi risiko yang presisi. Namun jika tidak diimbangi etika, teknologi justru mempercepat akumulasi beban pada kelompok rentan. Pinjaman kecil dengan tenor pendek dan margin tinggi dapat menghasilkan siklus utang berulang.

Pinjol syariah seharusnya menghadirkan paradigma berbeda: bukan sekadar menghindari bunga, tetapi juga meminimalkan risiko keterjeratan utang konsumtif. Jika orientasinya tetap pada ekspansi pasar dan pertumbuhan portofolio semata, maka logika kapitalisme digital akan tetap dominan, terlepas dari label syariah.

Di sinilah kritik terhadap “rebranding digital” menemukan relevansinya. Rebranding terjadi ketika struktur ekonomi yang sama dibungkus dengan terminologi religius tanpa perubahan paradigma. Jika fintech syariah hanya mengganti istilah “bunga” menjadi “margin”, tanpa merekonstruksi relasi keadilan antara penyedia dan pengguna, maka ia berisiko kehilangan legitimasi moralnya.

Ujian bagi Maqashid Syariah

Untuk menjawab apakah pinjol syariah benar-benar bebas riba secara substantif, kita perlu mengujinya melalui maqashid syariah—tujuan-tujuan utama hukum Islam. Di antara tujuan tersebut adalah perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), jiwa dan martabat (hifz al-nafs dan al-‘irdh), serta terciptanya keadilan sosial.

Pertama, dari aspek perlindungan harta. Pembiayaan syariah seharusnya menjaga stabilitas ekonomi individu, bukan memperburuknya. Jika produk pembiayaan justru meningkatkan risiko gagal bayar sistemik pada kelompok berpendapatan rendah, maka ia bertentangan dengan prinsip perlindungan harta.

Kedua, dari aspek martabat manusia. Praktik penagihan intimidatif, penyebaran data pribadi, atau tekanan psikologis jelas bertentangan dengan maqashid. Tidak ada justifikasi syariah bagi pelanggaran kehormatan individu atas nama penagihan utang.

Ketiga, dari aspek kemaslahatan publik. Fintech syariah idealnya mendorong pembiayaan produktif dan pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar konsumsi instan. Maqashid menuntut orientasi jangka panjang terhadap kesejahteraan kolektif.

Dengan parameter ini, tidak semua fintech syariah otomatis memenuhi maqashid hanya karena menggunakan akad murabahah. Kesesuaian maqashid adalah spektrum, bukan status hitam-putih.

Tantangan Industri Syariah: Pasar dan Etika

Industri keuangan syariah berada dalam ketegangan permanen antara tuntutan pasar dan tuntutan etika. Sebagai entitas bisnis, fintech syariah tetap mengejar profitabilitas. Namun sebagai institusi berbasis nilai, ia memikul tanggung jawab moral yang lebih tinggi.

Jika logika pasar sepenuhnya mendominasi, maka diferensiasi syariah menjadi minimal. Sebaliknya, jika nilai etika dijadikan fondasi inovasi, fintech syariah berpotensi menciptakan model pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tantangannya adalah bagaimana mentransformasikan prinsip maqashid menjadi indikator operasional. Audit syariah tidak cukup memeriksa struktur akad; ia harus mengevaluasi dampak sosial, proporsionalitas margin, serta keadilan distribusi risiko.

Transparansi juga menjadi kunci. Literasi keuangan masyarakat masih terbatas. Oleh karena itu, penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan struktur biaya secara jujur dan mudah dipahami, bukan sekadar mencantumkannya dalam klausul panjang yang sulit diakses.

Rekomendasi Normatif dan Kebijakan

Pertama, penguatan pengawasan berbasis dampak (impact-based supervision). OJK dan DPS perlu mengembangkan indikator evaluasi yang mengukur implikasi sosial-ekonomi produk pembiayaan syariah.

Kedua, standardisasi praktik murabahah digital. Harus ada pedoman teknis yang memastikan kepemilikan riil atas barang sebelum dijual kembali, sehingga menghindari transaksi fiktif.

Ketiga, pembatasan margin yang lebih proporsional pada pembiayaan mikro-konsumtif, terutama bagi segmen rentan.

Keempat, integrasi literasi maqashid dalam tata kelola perusahaan syariah, agar keputusan bisnis tidak hanya berbasis profit, tetapi juga pertimbangan kemaslahatan.

Kelima, penguatan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses, cepat, dan adil.

Penutup: Integritas atau Ilusi?

Pinjol syariah memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif etis dalam ekosistem keuangan digital. Namun potensi itu hanya akan terwujud jika industri berani melampaui formalisme akad dan bergerak menuju transformasi nilai.

Bebas riba bukan sekadar bebas bunga secara terminologis, tetapi bebas dari eksploitasi secara struktural. Jika fintech syariah hanya mereplikasi model konvensional dalam balutan istilah religius, maka ia tak lebih dari rebranding digital. Sebaliknya, jika ia menjadikan maqashid syariah sebagai kompas kebijakan dan inovasi, maka pinjol syariah dapat menjadi laboratorium keadilan ekonomi di era digital. 

Pertanyaan “bebas riba atau sekadar rebranding?” pada akhirnya bukan tudingan, melainkan undangan refleksi. Jawabannya tidak ditentukan oleh label, tetapi oleh integritas praktik. Di sanalah masa depan keuangan syariah dipertaruhkan. (*)