catrawarta.com — Ada satu nama yang selalu terngiang ketika berbicara tentang persoalan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Ia menjadi salah satu dari segelintir orang yang konsisten melakukan pembelaan pada mereka yang tertindas.
Jejaknya sampai sekarang masih terpatri di Bumi Pertiwi. Namanya diabadikan menjadi ”panglima hukum” dan setiap tahun berlangsung diperingati dengan agenda pemberian penghargaan untuk para pejuang keadilan.
Sosok tersebut, putra terbaik dalam dunia hukum yang bernama Yap Thiam Hien. Lahir di Peunayong, Kutaraja, Banda Aceh pada 25 Mei 1913, ia bukan sekadar pengacara, melainkan seorang pejuang kemanusiaan yang mengabdikan seluruh hidupnya demi tegaknya keadilan.
Yap lahir dari keluarga peranakan Tionghoa yang memiliki status hukum disamakan dengan bangsa Eropa (gelijkstelling). Meski tumbuh dalam lingkungan yang relatif mapan, ia tidak lantas menutup mata terhadap ketimpangan sosial. Sejak muda, Yap telah bergaul lintas kelas dan etnis, yang kemudian membentuk karakter empatinya terhadap kaum papa.
Keberpihakan pada Rakyat Kecil
Perjalanan intelektualnya berawal dari sekolah-sekolah Eropa di Aceh hingga ke Batavia. Sebelum terjun ke dunia hukum, Yap sempat mencicipi profesi guru di sekolah misionaris Cirebon dan Rembang. Pengalaman mengajar di sekolah-sekolah “liar” (tak diakui pemerintah kolonial) inilah yang memperkuat mentalitas kemandirian dan keberpihakannya pada rakyat kecil.
Hasratnya pada keadilan membawanya terbang ke Belanda pada 1946. Dengan menumpang kapal pemulangan warga Belanda, ia menuju Universitas Leiden untuk mendalami ilmu hukum. Di sana, ia meraih gelar Meester in de Rechten sembari memperdalam teologi Protestan dan pemikiran politik yang moderat namun kritis.
Sekembalinya ke Tanah Air pada 1948, Yap memulai karier advokatnya di Jakarta. Ia dikenal sebagai sosok yang unik dan penuh integritas. Kepada setiap kliennya, ia kerap memberi peringatan keras, “Jika saudara hendak menang berperkara, jangan pilih saya. Tetapi jika saudara mencari kebenaran, saya mau menjadi pembela Saudara.”
Keteguhan prinsip Yap diuji dalam panggung politik nasional. Sebagai salah satu pendiri Baperki, ia tak segan berseberangan dengan rekan sejawatnya jika menyangkut prinsip. Ia adalah penentang keras Dekrit Presiden 1959 karena menganggap pasal-pasal dalam UUD 1945 saat itu masih memuat unsur diskriminatif yang mencederai hak warga negara.
Membela Mereka yang Tertindas
Keputusannya membela siapa pun yang tertindas, termasuk mereka yang dianggap “musuh negara” atau mereka yang tak mampu membayar menjadi simbol keberaniannya melawan arus. Baginya, membela hak asasi manusia adalah tugas suci yang melampaui sekat ideologi, agama, maupun latar belakang etnis.
Dedikasinya pada institusi hukum diwujudkan dengan memelopori berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (Peradin). Tak hanya itu, pada 28 Oktober 1970, bersama tokoh-tokoh seperti PK Ojong dan Mochtar Kusumaatmadja, ia membidani lahirnya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sebagai benteng bagi rakyat kecil mencari keadilan.
Hingga masa tuanya, Yap tak pernah lelah bersuara. Ia meninggal dunia pada 25 April 1989 di Brussel, Belgia, saat menjalankan tugas menghadiri konferensi internasional lembaga donor untuk Indonesia. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, namun semangatnya tetap hidup dan mengakar kuat dalam sanubari para aktivis hukum.
Yap Thiam Hien Award
Untuk merawat warisan pemikirannya, sejak tahun 1992 namanya diabadikan menjadi penghargaan paling bergengsi di bidang kemanusiaan, Yap Thiam Hien Award. Penghargaan diberikan kepada pribadi atau lembaga yang dinilai gigih memperjuangkan HAM dan demokrasi di Indonesia.
Proses seleksi penerima penghargaan dilakukan dengan sangat teliti melalui pemantauan database yang luas. Semangat Yap yang tak kenal kompromi terhadap ketidakadilan menjadi standar utama dalam menjaring tokoh-tokoh yang layak menyandang nama besarnya.
Kini, Yap Thiam Hien dikenang sebagai simbol integritas advokat Indonesia. Sosok dari Aceh ini telah membuktikan, hukum bukan sekadar teks, melainkan alat perjuangan untuk memuliakan martabat manusia. Ia adalah mercusuar bagi siapa saja yang percaya bahwa kebenaran harus tetap tegak meski langit runtuh.
Namanya akan selalu disebut ketika Indonesia berbicara tentang hukum dan hak asasi manusia. Memang, persoalan hukum dan HAM belum seperti yang ia harapan, namun demikian pemikiran dan keberaniannya menjadi penggerak mereka yang berani melawan kesewenang-wenangan dan kezaliman.
Gibran: Pak Jusuf Kalla Senior dan Mentor Saya 