catrawarta.com — Tujuh puluh enam tahun lalu, 29 Januari 1950, Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat di Magelang. Beliau pergi dalam keadaan paru-paru tinggal sebelah. Meski secara fisik ringkih, beliau meninggalkan pesan moral tentang tentara, negara, dan kekuasaan.
Sudirman adalah ukuran etik bagi TNI. TNI tidak boleh dikuasai partai politik mana pun. Prajurit Indonesia bukan prajurit sewaan, bukan tentara bayaran yang haluannya mudah dibelokkan oleh tipu daya dan nafsu kebendaan. Rakyat masuk tentara karena panggilan jiwa, membaktikan raga-jiwa bagi keluhuran bangsa dan negara.
Pada masanya Jenderal Besar kelahiran Purbalingga ini adalah pemimpin muda yang heroik. Di usia 29 tahun ia telah menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat. Beliau religius, dekat dengan rakyat religius dan pemberani. Dalam kondisi sakit parah, Sudirman tetap memimpin perang gerilya dengan ditandu, keluar-masuk hutan, menantang Belanda. Ia pencetus taktik gerilya, perancang strategi supit urang di Ambarawa. Lawan segan, kawan hormat.
Pertanyaannya kini, “Sudahkah TNI menjalankan pesan peletak dasarnya? Apakah TNI masih tentara rakyat?”
Realitas hari ini membuktikan bahwa TNI tetap dibanggakan dalam tugas pertahanan dan penanganan bencana. Namun di sisi lain bayang-bayang penyimpangan kian kentara. Keterlibatan sebagian oknum dalam bisnis—baik formal maupun informal—menggerogoti profesionalisme. Bisnis menciptakan konflik kepentingan. Senjata dan komando yang seharusnya netral menjadi rentan ditarik ke arah kepentingan modal.
Politik praktis juga bukan cerita baru. Meski secara normatif TNI dituntut netral, relasi kuasa kerap membuka celah. Ada dukungan terselubung, kedekatan dengan elite, hingga penempatan figur militer dalam jabatan sipil strategis. Ketika garis sipil-militer mengabur, loyalitas berisiko bergeser. Dari rakyat ke kekuasaan. Dari konstitusi ke kepentingan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, TNI kerap ditempatkan -atau menempatkan diri- sebagai penjaga stabilitas bagi proyek-proyek besar yang sarat kepentingan oligarki dan kapital. Pengamanan investasi, konflik agraria, dan proyek ekstraktif sering berhadapan langsung dengan warga. Dalam situasi ini, rakyat kecil bukan lagi subjek yang dilindungi, melainkan objek yang “diamankan”. Di titik inilah pesan Sudirman dipertanyakan pelaksanannya.
Tentara rakyat berarti berpihak pada keselamatan rakyat, bukan sekadar keamanan proyek. Tentara profesional berarti fokus pada pertahanan negara, bukan pada akumulasi kekayaan atau pengaruh politik. Netralitas praktik yang konsisten bukan semata slogan.
Mengenang Jenderal Sudirman seharusnya tidak berhenti pada seremoni. TNI perlu menegaskan batas. Keluar dari bisnis, menjauhi politik praktis, dan menolak menjadi alat oligarki. Negara harus berani memperkuat supremasi sipil dan memastikan kesejahteraan prajurit tanpa membuka pintu konflik kepentingan.
Sudirman telah memberi teladan. kesetiaan pada republik, keberanian melawan penjajah, dan keteguhan menolak godaan. Warisan itu kini berada di tangan TNI hari ini. Apakah akan dijaga—atau dilupakan.
Ringin Sepuh Kotagede, Cikal Berdirinya Mataram 