catrawarta.com — Presiden Prabowo Subianto memberikan klaim jika kini banyak petani bisa berlibur ke luar negeri. Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri puncak acara Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7) lalu.
Prabowo menyampaikan, bukan masalah bagi petani kini jika ingin berlibur ke luar negeri. Bahkan, dia mendorong agar petani bisa berlibur ke luar negeri secepatnya.
“Saya ingin lihat tampang-tampang koperasi ini. Muka-muka kalian bukan muka orang yang bawa lari uang ke luar negeri itu. Betul. Tapi, enggak ada masalah, saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri, enggak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Sekarang,” ujar Prabowo.
Dia menambahkan, pemerintah kini akan mulai berfokus pada kesejahteraan petani, nelayan, hingga buruh mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Kemakmuran bisa mulai berjalan di pelosok-pelosok desa.
“Kita akan balikkan, kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat,” imbuhnya.
Bagaimana Kondisi Nyatanya?
Sejak dimulainya era kepemimpinan Prabowo, Indonesia memang sedang menggenjot sektor pertanian agar berdaya saing serta memiliki swasembada pangan sendiri di tengah ketidakpastian kondisi global. Bahkan meski krisis pupuk global, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO dalam laporan resmi bertajuk Food Outlook edisi Juni 2026 menilai, Indonesia justru tetap melakukan produksi.
Hasilnya, produksi beras Indonesia memang sukses menjadi penopang cadangan dunia. Kini, RI menjadi produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia di bawah India, China, dan Bangladesh.
“FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen tertinggi di Asia Tenggara dan tertinggi keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh,” tegas Menteri Pertanian Andi Amran SUlaiman, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian RI, Selasa (14/7).
Dalam laporan yang sama, FAO memprokirakan stok akhir beras Indonesia meningkat dari rata-rata 5,6 juta ton menjadi 7,5 juta ton pada periode 2025/2026, lalu kembali naik menjadi 7,8 juta ton pada 2026/2027. Menurut FAO, peningkatan stok beras Indonesia menjadi salah satu faktor yang mendukung stabilitas cadangan beras dunia, yang diproyeksikan mencapai 213,8 juta ton pada akhir 2026/2027. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi kedua sepanjang sejarah.
Mentan Andi bahkan sempat menyampaikan, ketersediaan pupuk yang belakangan menjadi isu di kawasan global ini justru dijamin mudah diperoleh petani.
“Saat petani di negara tetangga menjerit, menunda tanam, bahkan menekan pemerintahnya karena pupuk langka dan mahal, harga pupuk di Indonesia justru kami turunkan 20 persen. Bukan naik, tapi turun. Dan kami pastikan pupuk mudah diakses petani, tepat waktu, tepat jumlah, sampai ke desa,” imbuh Andi.
Kita tinggalkan soal keberhasilan pemerintah meningkatkan produksi beras. Kini, coba kita beralih pada data statisik Badan Pusat Statistik (BPS) soal Nilai Tukar Petani (NTP).
Menurut laman resmi BPS, NTP sendiri adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (dari hasil panen) dengan indeks harga yang dibayar petani (untuk biaya produksi dan konsumsi). Angka di atas 100 berarti petani mengalami surplus dan daya beli menguat.
Selama kurun waktu terakhir, data dari BPS memang mengindikasikan adanya peningkatan skor NTP. Hal ini bisa dibaca mulai dari bulan Januari 2026 (123,6), Februari 2026 (125,45), Maret 2026 (125,35), April 2026 (125, 24), Mei 2026 (127,73), dan Juni 2026 (127,65).
Meski demikian, NTP ini sejatinya mengukur soal daya tukar, bukan secara total pendapatan atau keuntungan yang diterima petani. Seringkali, NTP juga tidak menangkap perbedaan nasib antara petani pemilik lahan yang memiliki akses modal dengan buruh tani yang tidak memiliki lahan.
Sehingga, kondisi kesejahteraan petani di tanah air memang belum cukup digambarkan sepenuhnya. Pemerintah yang menggenjot produksi rasanya masih sebatas menjaga komoditas krusial yang harus dijaga suplainya saja.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang Avi Budi Setiawan. Menurutnya, pemerintah sebenarnya juga tidak salah karena dasar pijakannya adalah tingginya konsumsi nasional dan fluktuasi produksi di tengah tantangan penurunan produktivitas.
“Anggaran besar disiapkan untuk mendorong swasembada padi, jagung, kedelai dan daging sapi. Tapi sekali lagi fokus utamanya masih pada upaya menggenjot produksi. Namun, entah karena mendesak atau bagaimana, namun sepertinya para pihak yang berkepentingan belum menempatkan kesejahteraan petani sebagai fokus utama sasaran pembangunan. Kesejahteraan petani masih dipandang sebagai dampak ikutan apabila produksi dan produktivitas komoditas pertanian dapat digenjot,” terang Avi, seperti yang dikutip dari laman resmi Unnes, Selasa (14/7).
Menurutnya, kebijakan subsidi juga lebih diarahkan pada upaya peningkatan produksi secara langsung seeprti bantuan pupuk, bibit unggul, modal usaha, atau pembangunan infrastruktur pertanian. Alih-alih soal fokus pada insentif produsen, dalam hal ini yakni pendapatan petani.
“Sampai saat ini, belum ada kebijakan yang mengarah langsung pada upaya peningkatan kesejahteraan petani. Semua harus ditransmisikan dulu ke dalam strategi peningkatan produksi pangan. Seolah-olah petani harus bekerja maksimal dulu baru kemudian bisa sejahtera,” tandasnya.
Iran Rilis Daftar Pembalasan Atas Kematian Khamenei 