Ormas Islam Tak Masalah Indonesia di BoP, Ada Israel dan Tidak Melibatkan Palestina

catrawarta.com — Sejumlah ormas Islam menyatakan setuju dengan langkah Indonesia bergabung dengan lembaga bentukan Donald Trump, Board of Peace. Di sana, Indonesia bersama dengan Israel dan beberapa negara lain namun tidak dengan Palestina.

Sebanyak 16 ormas Islam tersebut menyatakan setuju setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Usai pertemuan tertutup, Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau kerap disapa Gus Yahya mengungkapkan tidak ada persoalan dengan keberadaan Indonesia dalam BoP yang di dalamnya juga ada Israel.

Gus Yahya mengatakan ada tiga hal yang menjadi catatan dalam pertemuan tersebut. Semua sepakat menolak segala bentuk penjajahan sesuai dengan amanat Prokalamasi Indonesia. Sikap Indonesia tetap memperjuangkan Palestina merdeka.

”Semua sepakat Indonesia harus membantu, membela dan memperjuangkan Palestina merdeka,” tandasnya.

Indonesia Realistis Memperjuangkan Palestina

Berikutnya, Pemerintah Indonesia bersikap realistis dalam memperjuangkan Palestina merdeka. Sejumlah negara Islam juga tergabung dalam BoP dan tetap pada sikap membantu kemerdekaan Palestina.

Mengutip pernyataan Presiden Prabowo, Gus Yahya menegaskan Indonesia tetap menjaga kewaspadaan supaya tidak terbawa rus diplomasi yang bisa merugikan Palestina.

Pada pertemuan itu, sejumlah isu lokal juga menjadi pembicaraan. Mereka berusaha agar ada komunikasi yang baik antara pemerintahm, ormas dan tokoh Islam untuk menyikapi berbagai isu yang muncul. Isu bisa pada tataran lokal, domestik dan internasional.

Tidak Melibatkan Palestina

Seperti diberitakan, Indonesia menjadi anggota BoP bentukan Donald Trump. Lembaga yang menjanjikan perdamaian di Palestina tersebut tidak melibatkan Palestina. Di dalamnya ada sejumlah negara Islam dan Israel.

Pengamat politik luar negeri, Dino Patti Djalal melihat tidak ada kesetaraan antara anggota BoP terutama Indonesia dengan AS. Bahkan dengan Israel yang disebutnya sangat dominan terhadap politik domestik dan luar negeri AS.

”Saya memberi lampu kuning pada Indonesia atas keberadaannya sebagai anggota Board of Peace,” ungkap Dino.

Pakar hubungan internasional, Prof Nur Rachmat Yuliantoro menilai keputusan masuk ke BoP merupakan langkah blunder Pemerintah Indonesia. Bergabungnya Indonesia ke dalam BoP menciptakan dilema dari prinsip Indonesia sekaligus menimbulkan pertanyaan mengapa negara ini bergabung pada badan yang justru diketuai oleh pendukung utama genosida.