Warta

Integrasikan Data Kemiskinan, Pemda DIY Matangkan ‘Manunggal Raharja’ 

catrawarta.com — Pemda DIY terus memperkuat langkah dalam pengentasan kemiskinan melalui transformasi digital. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu, Pemda DIY...

Ilustrasi: grafik kemiskinan di DIY (Sumber: BPS DIY)

catrawarta.comPemda DIY terus memperkuat langkah dalam pengentasan kemiskinan melalui transformasi digital. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu, Pemda DIY sedang mematangkan sistem manajemen data terintegrasi yaitu Manunggal Raharja (MR).

Sistem ini  adalah sebuah platform yang akan menyatukan data kemiskinan dari level provinsi hingga kabupaten/kota. “Integrasi ini cukup krusial.  Karena selama ini, perbedaan basis data antar wilayah masih menjadi kendala dalam menentukan target sasaran bantuan,“ ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi.

​Harapannya, ketika data itu sudah terintegrasi, basis datanya sama antara kabupaten/kota dengan Pemda DIY. “Kita bisa sama-sama ngeroyok’ sasaran rumah tangga miskin. Siapa mendapatkan apa, semuanya jadi jelas,” katanya.

Data Beda-beda

Danang mengatakan, saat ini salah satu kendala yang dihadapi adalah data yang masih beda-beda. Ada daerah yang datanya sudah selaras dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari pemerintah pusat, namun adapula yang belum.

Keberadaan Manunggal Raharja ini, nantinya bisa menjadi rumah besar untuk rujukan  data tentang masyarakat miskin. Tentunya data kemiskinan yang diintegrasikan diupayakan agar dapat menggambarkan profil dan kondisi warga miskin secara jelas atau yang sebenarnya.

Dengan demikian, ketika profilingnya jelas, intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran.

Adapun target di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun 2026 ditargetkan kemiskinan di angka 9,16 persen. Sebelumnya, per September 2025 angka kemiskinan di 10,08 persen.

Meski semua kabupaten/kota se-DIY telah memiliki sistem manajemen data tersendiri untuk merekap data kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, dengan pengintegrasian data ini, bukan berarti setiap kabupaten/kota harus menghilangkan sistem manajemen data yang sudah dibuat, melainkan saling melengkapi.

Dengan demikian mengintegrasikan data kemiskinan adalah untuk menciptakan satu basis data tunggal yang valid, akurat dan komprehensif.  Semua itu dimaksudkan untuk memastikan intervensi program pemerintah tepat sasaran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *