catrawarta.com — Amnesty International Indonesia melontarkan kritik atas pelibatan militer pada calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Menurut Amnesty, urusan manajemen bisnis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sipil tidak relevan dengan pelatihan militer. Hal itu bertentangan dengan prinsip koperasi.
Begitu pula pelibatan militer dalam Sekolah Rakyat. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan kondisi tersebut menjadi bukti semakin meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia.
Menurutnya pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan. Jelas pemerintah tidak belajar dari tragedi meninggalnya tiga warga sipil saat mengikuti latihan dasar kemiliteran untuk menjadi pengurus koperasi.
Ia menilai dominasi militer di ruang sipil termasuk di pemerintahan tidak pernah menjadi jalan keluar bagi perbaikan kinerja pemerintah. Orde Baru memberikan pelajaran penting militerisme ruang sipil berujung menguatnya praktik otoriter pelanggaran hak asasi manusia. Korbannya tentu saja masyarakat sipil, terbukti pada kasus calon pengelola koperasi.
Penggunaan pola militer pada urusan ekonomi dan bisnis, jelasnya, harus segera dihentikan. Mereka lebih layak mendapat pembelajaran, pelatihan sesuai dengan kompetensinya. Tidak ada bukti linier pelatihan militer meningkatkan perekonomian dan bisnis.
Pendidikan Ruang Netral
Usman Hamid mengatakan ruang pendidikan sipil merupakan ruang netral yang harusnya menjadi tempat anak didik mengembangkan potensi penalaran dan berpikir kritis.
”Ruang kelas harus bebas dari intervensi militer. Dalih pembentukan karakter dan kedisiplinan anak bukanlah alasan untuk memberikan jalan bagi militer masuk ke ranah pendidikan sipil,” tandasnya.
Ia menambahkan, kedisiplinan militer pada dasarnya dibentuk melalui sistem komando, rantai hierarki yang kaku, dan berbasis kepatuhan hirarkis. Itu sangat bertentangan secara diametral dengan prinsip pendidikan sipil yang memupuk nalar kritis, kemerdekaan berpikir, dan ruang aman berpendapat.
”Bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan?” tanya Usman dalam siaran persnya.
Amnesty menyatakan penempatan militer di setiap sekolah akan menciptakan ketimpangan relasi kuasa terhadap kelompok rentan. Anak-anak sejatinya membutuhkan pendekatan yang welas asih, memanusiakan, dan memotivasi, bukan doktrinasi kepatuhan ala prajurit.
Ditegaskannya, berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, selain pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak, pendidikan anak harus diarahkan untuk pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
Pengentasan Kemiskinan, Cilongok Jadi Kawasan Eskpor Gula Kelapa 