catrawarta.com — Jogja Last Friday Ride (JLFR), gerakan bersepeda santai pada malam hari (night ride) yang rutin digelar setiap Jumat terakhir setiap bulan, semakin diminati masyarakat. Peserta terus bertambah, tidak hanya berasal dari Kota Yogyakarta, tetapi juga dari Kabupaten Bantul, Sleman, hingga Kulonprogo.
JLFR berawal dari gerakan komunitas untuk “merebut kembali ruang publik” bagi pesepeda di Kota Yogyakarta yang dinilai semakin kehilangan akses di jalan raya.
Padahal, Yogyakarta pernah dikenal sebagai Kota Sepeda. Namun, seiring perkembangan kota, jumlah warga yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi terus menurun. Di saat yang sama, jalur khusus pesepeda juga perlahan menghilang.
Pengamat transportasi publik Ki Darmaningtyas menilai perubahan tersebut terjadi sejak dekade 1990-an. Menurutnya, kebijakan penataan ruang lebih berpihak kepada kendaraan bermotor dibandingkan pejalan kaki dan pesepeda.
“Mindset para pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun akademisi, lebih berorientasi pada kendaraan bermotor, bukan sepeda dan pejalan kaki. Padahal di negara-negara maju, hirarki tertinggi pengguna jalan adalah pejalan kaki, kemudian pesepeda, disusul transportasi umum, sedangkan kendaraan pribadi berada di urutan paling bawah,” kata Darmaningtyas, Sabtu (27/6/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah jalur lambat yang dahulu menjadi ruang aman bagi pesepeda kini telah hilang. Jalur tersebut pernah terdapat di kawasan Gondomanan, Jalan Urip Sumoharjo (Jalan Solo), Jalan Parangtritis hingga Bantul, serta Jalan Kaliurang yang dahulu dipadati pesepeda setiap pagi.
Bahkan, kata Darmaningtyas, masyarakat tempo dulu memiliki cara unik mengenali asal pesepeda.
“Warga bisa menebak apakah pesepeda berasal dari Bantul atau Sleman hanya dari warna kulit pipinya akibat terkena matahari pagi. Kalau pipi kanan lebih gelap biasanya dari Bantul, sedangkan kalau pipi kiri lebih gelap biasanya dari Sleman,” ujarnya.
Menurut Darmaningtyas, menghadirkan kembali jalur sepeda di Yogyakarta memang tidak mudah. Namun hal itu tetap dapat diwujudkan apabila ada komitmen dari pemerintah daerah.
“Komunitas pesepeda harus terus menyuarakan pentingnya jalur sepeda. Bangun komunikasi dengan DPRD maupun pemerintah daerah sampai mereka benar-benar mendengarkan dan mewujudkannya,” tegasnya.
Belajar dari Jakarta
Pesepeda dari Komunitas Bike to Work (B2W) Kota Depok, Jawa Barat, Ole Said, juga menyayangkan belum tersedianya jalur sepeda yang memadai di Yogyakarta.
Menurutnya, Jakarta pernah mengalami kondisi serupa. Namun, berkat konsistensi berbagai komunitas sepeda seperti B2W Indonesia dalam memperjuangkan hak pesepeda, pemerintah akhirnya membangun jaringan jalur sepeda.
“Sekarang pesepeda di Jakarta semakin banyak karena memiliki akses jalur khusus. Bersepeda ke kantor maupun sekolah baik untuk kesehatan sekaligus membantu mengurangi polusi,” kata Ole.
Ia menilai, Yogyakarta memiliki potensi yang lebih besar karena tidak hanya sebagai kota pendidikan, tetapi juga kota wisata.
“Kalau di Yogyakarta, jalur sepeda juga bisa menjadi daya tarik wisata,” ujarnya.
Ole mengaku rutin bersepeda di Yogyakarta bersama komunitas dari berbagai daerah. Kawasan wisata Candi Prambanan dan Borobudur menjadi destinasi favorit mereka, selain kawasan Alun-Alun Yogyakarta dan Jalan Kaliurang.
“Hampir setiap beberapa bulan sekali kami pasti bersepeda di Yogyakarta,” katanya.
Menurut Ole, sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta sebenarnya telah memberikan contoh dengan menyediakan jalur sepeda dan area parkir khusus bagi pesepeda. Dan saat ini di Jawa Barat sudah dilakukan gerakan ASN bersepeda.
Karena itu, ia mendorong komunitas-komunitas sepeda di Yogyakarta membangun organisasi yang lebih kuat dan solid agar memiliki daya dorong yang lebih besar dalam memperjuangkan hak pesepeda.
“Komunitas yang solid penting untuk terus menyuarakan hak pesepeda dan mengembalikan Yogyakarta sebagai Kota Sepeda. Kalau itu terwujud, manfaatnya bukan hanya bagi warga, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata,” tegasnya.
