Sekolah Daring, Pendidikan Tanpa Keteladanan

catrawarta.com — Di tengah gegap gempita reformasi pendidikan, bangsa ini sesungguhnya sedang menghadapi krisis yang lebih mendasar dan nyaris tak terdengar yaitu hilangnya keteladanan. Sekolah boleh bertambah, kurikulum terus diperbarui, teknologi pendidikan kian canggih, namun satu hal yang justru memudar adalah ruh pendidikan itu sendiri. Ketika pendidikan kehilangan teladan ia tidak lagi membentuk manusia tapi sekadar memproduksi kecakapan tanpa arah.

Pendidikan, dalam pengertian hakikinya, bukan sekadar proses transfer ilmu pengetahuan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, dan sistematis untuk membentuk manusia yang utuh, berakal, berakhlak, dan bermartabat. Amanat ini secara tegas termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sekaligus sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan memerdekakan manusia, baik secara pikiran maupun karakter.

Realitas kebijakan dan praktik pendidikan nasional hari ini justru menunjukkan gejala penyempitan makna. Pendidikan direduksi menjadi pengajaran dengan lingkup aktivitas teknis menyampaikan materi, mengejar target kurikulum, dan memenuhi indikator administratif. Dimensi pembentukan karakter, keteladanan, dan pendewasaan manusia perlahan tersingkir ke pinggir.

Rencana penerapan sekolah daring sebagai strategi efisiensi energi menjadi ilustrasi konkret. Secara teknis kebijakan ini dapat dipahami. Namun secara substantif, ia menyimpan persoalan serius yaitu hilangnya ruang interaksi manusiawi yang menjadi inti pendidikan. Sekolah daring mungkin efektif untuk pengajaran, tetapi tidak cukup untuk pendidikan. Karakter tidak dibentuk oleh layar, melainkan oleh keteladanan yang hidup.

Bangsa ini tengah menghadapi krisis keteladanan yang akut. Dalam teori pendidikan, pendidik adalah figur utama—uswah hasanah—yang menjadi rujukan moral peserta didik. Namun realitas sosial justru mempertontonkan paradoks. Ruang publik dipenuhi praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan perilaku amoral yang melibatkan figur-figur yang seharusnya menjadi panutan.

Negara mengajarkan kejujuran, tetapi mempertontonkan ketidakjujuran. Negara menyerukan integritas, tetapi gagal menghadirkan teladan. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan kehilangan legitimasi moralnya.

Masyarakat belajar dari realitas, bukan dari kurikulum. Nilai-nilai pragmatisme, oportunisme, bahkan pembenaran terhadap penyimpangan tumbuh sebagai respons atas ketidakpercayaan. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai jalan pembebasan, melainkan sekadar formalitas administratif untuk memperoleh legitimasi sosial.

Di sisi lain, arah kebijakan pendidikan kerap tidak berpijak pada visi jangka panjang pembangunan manusia. Realokasi anggaran pendidikan untuk kepentingan lain—meski dibungkus dengan narasi kesejahteraan—menunjukkan rapuhnya komitmen terhadap sektor ini. Padahal, pendidikan adalah investasi strategis yang menentukan kualitas peradaban, bukan sekadar variabel anggaran yang bisa dinegosiasikan.

Sebagaimana ditegaskan Fuad Ihsan, pendidikan adalah proses pengembangan potensi manusia secara menyeluruh—jasmani dan rohani—berdasarkan nilai-nilai budaya dan moral. Tanpa fondasi ini, pendidikan akan kehilangan arah dan hanya melahirkan manusia yang cerdas secara teknis, tetapi miskin integritas.

Negara harus melakukan koreksi mendasar. Pendidikan tidak cukup dibangun melalui sistem, kurikulum, atau digitalisasi. Ia menuntut integritas moral para penyelenggaranya. Keteladanan harus hadir, tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di ruang kekuasaan—karena peserta didik tidak hanya mendengar apa yang diajarkan, tetapi meniru apa yang dipertontonkan. Jika tidak, maka seluruh upaya reformasi pendidikan hanya akan menjadi kosmetik kebijakan.

Pendidikan yang kehilangan keteladanan adalah pendidikan yang kehilangan jiwa. Ia mungkin melahirkan generasi terampil, tetapi gagal membentuk manusia bermartabat. Ketika negara gagal menghadirkan teladan, yang perlahan runtuh bukan hanya sistem pendidikan tapi masa depan itu sendiri.