catrawarta.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti meluncurkan program penguatan literasi dan numerasi di enam daerah hingga 2029. Negara menggandeng Tanoto Foundation, UNICEF, dan Bill & Melinda Gates Foundation. Pemerintah menargetkan lebih dari 500 sekolah dasar sebagai laboratorium perubahan. Negara bergerak. Pertanyaannya: apakah masyarakat ikut bergerak?
Masalah literasi Indonesia bukan persoalan baru. Hasil OECD melalui studi Programme for International Student Assessment (PISA) secara konsisten menunjukkan kemampuan membaca dan numerasi siswa Indonesia masih tertinggal. Bank Dunia menyebut fenomena learning poverty—ketidakmampuan anak memahami teks sederhana pada usia 10 tahun—masih tinggi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pandemi memperparah situasi melalui learning loss yang belum sepenuhnya pulih.
Masalahnya bukan sekadar kemampuan membaca. Masalahnya adalah budaya. Indonesia belum sepenuhnya menjadi masyarakat literat. Membaca belum menjadi kebutuhan, melainkan aktivitas tambahan. Sekolah sering menempatkan literasi sebagai tugas, bukan sebagai kebiasaan hidup. Rumah tangga belum menjadikan buku sebagai kebutuhan pokok. Negara selama ini terlalu fokus pada distribusi buku, tetapi kurang menanamkan ekosistem membaca.
Penelitian dalam bidang Pendidikan menunjukkan bahwa literasi berkembang optimal ketika tiga unsur berjalan bersamaan yaitu akses, kebiasaan, dan kualitas pengajaran. Indonesia selama ini timpang pada ketiganya. Akses buku belum merata. Kebiasaan membaca rendah. Kualitas pedagogi literasi di kelas belum konsisten.
Program Kemendikdasmen patut diapresiasi karena menyasar akar persoalan – guru dan proses belajar. Pendekatan deep learning yang ditekankan membuka ruang pembelajaran yang tidak sekadar hafalan, tetapi pemahaman. Pendekatan berbasis data yang disampaikan Inge Kusuma juga menjadi langkah penting. Pendidikan tidak bisa lagi berjalan dengan asumsi. Data harus menjadi dasar intervensi.
Namun, negara tidak boleh berhenti pada proyek percontohan. Literasi tidak bisa tumbuh dari program jangka pendek. Literasi harus menjadi gerakan sosial. Negara harus mengubah pendekatan dari project-based menjadi ecosystem-based. Pemerintah daerah harus dilibatkan sebagai penggerak utama, bukan sekadar pelaksana teknis. Kendala utama literasi di Indonesia setidaknya mencakup empat hal.
Pertama, ketimpangan akses. Banyak daerah masih kekurangan buku berkualitas dan perpustakaan yang layak. Kedua, rendahnya budaya baca di keluarga. Anak tidak tumbuh dalam lingkungan yang akrab dengan teks. Ketiga, metode pembelajaran yang belum kontekstual. Guru masih terjebak pada kurikulum administratif, bukan pengalaman belajar. Keempat, minimnya integrasi literasi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi belum hadir dalam ruang publik secara luas. Solusinya harus bersifat sistemik.
Negara harus memastikan setiap sekolah memiliki akses buku yang relevan dan menarik. Pemerintah harus memperkuat pelatihan guru berbasis praktik, bukan sekadar teori. Guru harus dilatih menjadi fasilitator berpikir, bukan penyampai materi. Evaluasi pembelajaran harus mengukur pemahaman, bukan hafalan.
Masyarakat harus dilibatkan. Desa, masjid, komunitas, hingga ruang publik harus menjadi pusat literasi baru. Gerakan membaca tidak boleh berhenti di sekolah. Literasi harus hidup di warung, di balai desa, di rumah ibadah. Teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai jembatan, bukan pengalih perhatian.
Keluarga memegang peran kunci. Orang tua harus menjadi teladan membaca. Anak tidak akan mencintai buku jika rumah tidak menyediakan ruang bagi buku. Literasi dimulai dari ruang paling kecil: keluarga.
Lebih jauh, literasi harus dipahami sebagai fondasi kecerdasan bangsa. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca teks, tetapi kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan. Dalam era banjir informasi, literasi menjadi benteng dari hoaks, radikalisme, dan manipulasi.
Program Kemendikdasmen membuka harapan. Namun harapan tanpa konsistensi akan menjadi rutinitas yang berulang. Negara harus berani menjadikan literasi sebagai prioritas nasional yang nyata, bukan sekadar jargon kebijakan.
Indonesia tidak kekurangan program. Indonesia kekurangan keberlanjutan. Jika literasi benar-benar ingin dibumikan, maka negara harus memastikan satu hal: membaca bukan lagi kewajiban sekolah, tetapi kebutuhan hidup masyarakat. Di titik itulah bangsa ini akan benar-benar mencerdaskan dirinya.
Nasir Tamara, Orang Indonesia yang Paling Mengenal Khomeini 