catrawarta.com — Perbincangan tentang rendahnya kualitas politik di Indonesia hampir selalu berujung pada satu titik yaitu pendidikan. Ketika kebohongan politik berulang, korupsi meluas, dan rakyat seolah mudah dipengaruhi, pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang elite, tetapi juga tentang bagaimana negara membentuk cara berpikir warganya. Dalam konteks ini, menarik melihat bagaimana Iran membangun sistem pendidikan pasca Revolusi Islam Iran 1979.
Iran menempatkan pendidikan sebagai proyek ideologis negara. Sistemnya terpusat, gratis, dan wajib hingga tingkat menengah. Negara mengontrol kurikulum secara ketat, memastikan bahwa nilai agama terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, bersamaan dengan penguatan sains dan teknologi. Hasilnya tidak bisa diabaikan. Dalam beberapa dekade, Iran mampu meningkatkan literasi, memperluas akses pendidikan perempuan, dan memperkuat kapasitas riset di tengah tekanan geopolitik.
Di titik ini, pertanyaan relevan muncul, apakah Indonesia bisa meniru model tersebut? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Indonesia memiliki fondasi berbeda. Sebagai negara plural dengan ideologi Pancasila, pendekatan pendidikan tidak bisa diseragamkan secara ideologis seperti di Iran. Namun, ada satu hal yang bisa dipelajari, yaitu keseriusan negara dalam menjadikan pendidikan sebagai alat pembentukan karakter dan kesadaran kolektif.
Selama ini, pendidikan di Indonesia cenderung berjalan tanpa arah ideologis yang kuat. Kurikulum berubah mengikuti pergantian kebijakan, sementara sekolah sering kali lebih fokus pada pencapaian nilai dibandingkan pembentukan nalar. Dalam praktiknya, siswa dilatih untuk patuh, bukan untuk bertanya. Ini menjadi masalah ketika mereka masuk ke ruang publik sebagai warga negara. Mereka mudah menerima narasi, tetapi tidak cukup terlatih untuk mengujinya.
Dalam laporan OECD melalui PISA, kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata global. Sementara itu, UNESCO juga mencatat bahwa tantangan terbesar pendidikan di negara berkembang bukan hanya akses, tetapi kualitas pemahaman. Artinya, persoalan Indonesia bukan pada kecerdasan rakyat, melainkan pada sistem yang belum sepenuhnya membentuk kecerdasan tersebut.
Karena itu, anggapan bahwa rakyat Indonesia “bodoh” dan mudah dibohongi tidak sepenuhnya tepat. Yang terjadi adalah kombinasi antara rendahnya literasi, tekanan ekonomi, dan budaya politik yang masih personalistik. Dalam kondisi ekonomi sulit, bantuan langsung sering lebih menentukan pilihan politik dibanding program jangka panjang. Di sisi lain, banjir informasi digital tanpa kemampuan literasi yang memadai membuat masyarakat rentan terhadap disinformasi.
Politisi memanfaatkan kondisi ini. Pencitraan lebih diutamakan daripada substansi, janji lebih mudah dijual daripada program, dan propaganda digital menjadi alat untuk membentuk persepsi. Dalam situasi seperti ini, kebohongan bukan sekadar persoalan moral, tetapi menjadi strategi kekuasaan.
Di sinilah pentingnya membangun sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memerdekakan cara berpikir. Indonesia tidak perlu meniru Iran secara utuh, tetapi bisa mengambil esensi: konsistensi arah, integrasi nilai, dan keseriusan investasi. Pendidikan harus kembali pada fungsi dasarnya, yaitu membentuk manusia yang mampu berpikir kritis sekaligus berkarakter.
Langkah pertama adalah memperkuat literasi kritis sejak dini. Membaca tidak cukup, memahami dan mempertanyakan harus menjadi kebiasaan. Kedua, pendidikan karakter berbasis Pancasila perlu dihidupkan kembali secara kontekstual, bukan sekadar hafalan. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian bersikap harus hadir dalam praktik sehari-hari di sekolah.
Ketiga, kualitas guru harus menjadi prioritas. Guru bukan hanya penyampai materi, tetapi pembentuk cara berpikir. Tanpa guru yang kuat secara intelektual dan moral, kurikulum sebaik apa pun tidak akan efektif. Keempat, literasi digital harus menjadi bagian inti pendidikan. Di era informasi, kemampuan memilah fakta dan opini adalah kunci untuk menjaga kewarasan publik.
Tentu ada kendala. Pluralitas Indonesia membuat pendekatan ideologis harus dilakukan dengan hati-hati. Politik yang dinamis juga sering menghambat konsistensi kebijakan. Namun, tanpa keberanian untuk menata ulang pendidikan, Indonesia akan terus berada dalam lingkaran yang sama: rakyat yang tidak cukup kritis dan elite yang tidak cukup jujur.
Iran menunjukkan bahwa negara bisa membentuk arah berpikir rakyat melalui pendidikan yang terencana. Indonesia memiliki peluang yang sama, dengan caranya sendiri. Kuncinya bukan pada meniru, tetapi pada kesungguhan untuk menjadikan pendidikan sebagai fondasi peradaban.
Pada akhirnya, rakyat yang cerdas bukan hanya yang berpendidikan tinggi, tetapi yang mampu menjaga akal sehatnya di tengah arus informasi dan kepentingan. Dan di situlah, masa depan demokrasi Indonesia sebenarnya ditentukan.
NU “Floating”, Krisis Intelektual di Tengah Pusaran Politik 