catrawarta.com — Di banyak pesantren tradisional, penderitaan sering diberi nama yang indah: prihatin.
Santri tidur berdesakan, makan seadanya, fasilitas minim, hidup serba kekurangan—lalu semua itu dipuji sebagai jalan pembentukan mental dan akhlak. Kekurangan dimuliakan. Ketidaknyamanan disakralkan. Seolah-olah semakin sengsara seseorang, semakin dekat ia pada Tuhan.
Narasi ini telah diwariskan begitu lama hingga nyaris tak pernah dipertanyakan. “Santri harus kuat prihatin,” kata para pengasuh. “Kalau ingin ilmunya berkah, jangan banyak menuntut.” Kalimat-kalimat itu terdengar saleh, bahkan heroik. Tetapi justru di situlah masalahnya: penderitaan yang seharusnya diselesaikan malah dirayakan.
Pertanyaan mendasarnya sederhana namun jarang diucapkan keras-keras: benarkah hidup serba kekurangan otomatis membentuk moral yang lebih baik? Atau jangan-jangan “prihatin” hanyalah cerita romantik untuk menormalkan ketimpangan—cara halus agar santri patuh, menerima, dan tidak menggugat?
Sebab ketika kesederhanaan berubah menjadi kewajiban sepihak, dan hanya mereka yang di bawah yang diminta menderita, asketisme berhenti menjadi nilai spiritual. Ia menjelma alat kuasa.
Secara historis, hidup sederhana memang dikenal dalam banyak tradisi keagamaan. Namun asketisme sejati selalu berangkat dari pilihan sadar, bukan keterpaksaan struktural. Ada perbedaan mendasar antara memilih hidup bersahaja dan dipaksa hidup kekurangan tanpa alternatif.
Sosiolog Max Weber dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism menunjukkan bahwa asketisme religius justru melahirkan etos kerja rasional, disiplin, dan produktivitas—bukan glorifikasi kemelaratan. Moralitas dibangun melalui tanggung jawab dan kesadaran, bukan melalui penderitaan fisik semata.
Artinya, kemiskinan bukan prasyarat kesalehan.
Namun di banyak pesantren, kondisi kekurangan justru dinarasikan sebagai metode pendidikan karakter. Lapar disebut latihan sabar. Fasilitas minim disebut penguat mental. Ketika santri mengeluh, jawabannya sering sama: belum ikhlas, kurang tawakal, belum siap menerima berkah.
Agama perlahan berubah fungsi. Bukan lagi membebaskan, melainkan membungkam.
Di titik inilah romantisasi prihatin bekerja secara ideologis.
Karena menariknya, “prihatin” hampir selalu hanya berlaku untuk santri. Sementara sebagian pengelola atau elite pesantren hidup jauh lebih nyaman. Rumah layak, kendaraan bagus, akses ekonomi kuat. Tidak ada yang salah dengan kesejahteraan. Tetapi menjadi problem ketika kenyamanan di atas berdampingan dengan tuntutan agar yang di bawah memuliakan penderitaan.
Ketika kesederhanaan hanya diwajibkan bagi yang lemah, itu bukan asketisme. Itu feodalisme.
Paulo Freire, pemikir pendidikan asal Brasil, menyebut situasi seperti ini sebagai culture of silence. Dalam Pedagogy of the Oppressed, ia menulis bahwa penindasan menjadi langgeng ketika kelompok bawah diajari menerima realitas tanpa diberi kesadaran untuk mempertanyakannya. Mereka patuh bukan karena setuju, melainkan karena merasa tak punya hak untuk bersuara.
Narasi “prihatin demi berkah” sering bekerja dengan cara yang sama. Ia menumpulkan kritik sebelum lahir. Membuat ketimpangan terasa sebagai takdir.
Lebih halus lagi, mekanisme ini bekerja lewat nilai moral.
Sosiolog Pierre Bourdieu menyebutnya symbolic violence, kekerasan simbolik—kekuasaan yang beroperasi bukan lewat paksaan fisik, tetapi lewat keyakinan yang dianggap wajar. Orang menerima ketidakadilan karena percaya itulah kebenaran.
Santri akhirnya merasa bersalah ketika menuntut hak dasar: kamar layak, makanan sehat, fasilitas belajar memadai. Seolah-olah meminta hidup manusiawi sama dengan kurang iman.
Padahal yang sedang dipertahankan bukan nilai agama, melainkan struktur kuasa.
Budaya seperti ini lebih banyak melatih kepatuhan ketimbang kemandirian. Lebih menekankan tunduk ketimbang berpikir kritis. Santri diajari bertahan hidup, bukan memperbaiki hidup.
Jika pendidikan bertujuan memerdekakan manusia, maka pola semacam itu justru bergerak ke arah sebaliknya.
Ironisnya, Islam sendiri tidak pernah memuliakan kemiskinan sebagai nilai.
Nabi Muhammad adalah pedagang. Banyak sahabat menjadi dermawan justru karena kekayaan mereka. Kesejahteraan tidak dipandang musuh iman. Yang ditentang adalah ketamakan dan ketidakadilan.
Cendekiawan Muslim Nurcholish Madjid pernah mengingatkan, “Kemiskinan bukan nilai religius. Ia adalah masalah sosial yang harus diatasi, bukan dirayakan.”
Pernyataan itu terasa seperti kritik langsung terhadap budaya romantisasi prihatin. Sebab ketika kekurangan dijadikan simbol kesalehan, agama kehilangan daya emansipatorisnya. Ia tak lagi membebaskan manusia dari penderitaan, justru membiasakan manusia hidup di dalamnya.
Pesantren seharusnya menjadi ruang pencerahan—tempat ilmu tumbuh, akal diasah, dan martabat manusia dijaga. Bukan ruang yang menormalisasi ketimpangan dengan dalih tradisi.
Kesalehan tidak lahir dari kasur tipis.
Akhlak tidak tumbuh dari perut kosong.
Moral tidak dibentuk oleh penderitaan yang dipaksakan.
Ia tumbuh dari pendidikan yang sehat, teladan yang adil, dan lingkungan yang manusiawi.
Karena itu, yang perlu dipelihara bukan budaya menderita, melainkan budaya adil.
Sebab iman tidak diukur dari seberapa lama seseorang menahan lapar, melainkan dari seberapa jujur ia memperlakukan sesamanya.
Dan ketika “prihatin” dipakai untuk membuat yang lemah diam, saat itulah ia bukan lagi jalan menuju Tuhan—melainkan sekadar alat legitimasi feodalisme yang dibungkus bahasa agama.
Ziarah Tiga Astana, Penghormatan pada Leluhur 