Empat Fase Identifikasi Bangsa

catrawarta.com — PERMASALAHAN bangsa tak kunjung selesai. Bukan hanya soal kasus korupsi yang makin menggila, tapi juga soal kebocoran APBN yang sangat fantastis.

Bukan hanya persoalan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang tak kunjung selesai, tapi juga penanganan banjir bandang di tiga propinsi di Sumbar Sumut dan Aceh, reformasi Polri, merebaknya pengangguran, penanganan hukum yang amburadul dan sebagainya. Tentu semua itu sangat memprihatinkan kita. 

Sudah sejak lama bangsa kita selalu terjadi pro kontra dalam berbagai hal. Sesama penguasa atau pejabat pun terdapat banya perbedaan. Sebelum ini ada ketegangan antara pihak Kejagung dengan Polri, dan yang terbaru kabar dari Menkeu Purbaya bahwa ada anak buahnya—entah di Bea Cukai dan Perpajakan—yang ngemplang uang negara tetapi dibekingi oleh aparat penegak hukum.

Jika demikian, bagaimana orang nomer satu di republik ini yaitu Presiden Prabowo Subianto tidak pusing karenanya? Apalagi yang berada di lingkaran kekuasaan Prabowo pun—tentu—tak semuanya sama. Tak semuanya satu visi. 

Kalau sebelumnya pada acara debat capres berhadapan dengan Jokowi tahun 2014 Pak Prabowo pernah menyatakan mengenai ratusan (200-300 trilyun) uang negara yang bocor tiap tahunnya, namun kita tentu lebih kaget lagi mengenai kasus korupsi di PT Timah yang besarnya Rp 300 trilyun dan Pertamina hingga Rp 900 trilyun lebih. Ini jelas gila-gilaan. Belum lagi korupsi di BLBI, PT Duta Palma, Asabri, Garuda dan sebagainya. Di sektor lain pun juga sangat banyak, seperti sektor tambang, perkebunan, sosial, pendidikan dan sebagainya. 

Keprihatinan Budayawan Emha Ainun Nadjib

Budayawan Emha Ainun Nadjib atau yang akrab dipanggil Cak Nun adalah salah seorang yang sangat memprihatinkan keadaan bangsa dan negara kita. Dalam suatu kesempatan acara Sinau Bareng CNKK (Cak Nun & Kiai Kanjeng), Cak Nun pernah mengidentifikasi keadaan bangsa (Nusantara) kita sejak zaman kerajaan atau kasultanan hingga NKRI sekarang.

Dalam pandangan Cak Nun, jika dirunut mengenai keadaan bangsa Nusantara sejak dulu sampai sekarang dapat dipetakan atau diklasifikasikan ke dalam empat fase keadaan, yakni;

Pertama, keadaan pada masa Kerajaan (dari Kerajaan Kahuripan, Kediri-Jenggala, Singasari dan Majapahit) yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu dan Budha identik dengan fase ijtihad; artinya masa suatu pencarian jati diri. Mencari kebenaran, kesejatian, atau mencari Tuhan.

Dalam kesadaran masyarakat Nusantara saat itu sebagaimana keyakinan dalam Agama Hindu saat itu bahwa Tuhan memiliki tiga fungsi; yakni Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara dan Dewa Siwa sebagai perusak atau penghancur. 

Kedua, keadaan bangsa Nusantara ketika memasuki era Kasultanan Demak Bintara dengan Sultan Alam Akbar Al-Fatah alias Raden Patah sebagai pemimpinnya. Pada masa itu identik dengan fase mualaf; artinya ibaratnya seperti orang yang baru memeluk Agama Islam (menjadi muslim baru). Keadaan Islam pada masa Demak itu lebih dominan Islam syariat, yakni dengan ditandainya penerapan syariat Islam dengan bimbingan dan pengarahan Dewan Wali Sanga.

Dengan demikian pada masa itu belum populer mengenai Islam kultural karena yang ada Islam struktural. Setelah Kasultanan Demak Bintara dilanjutkan Kasultanan Pajang yang pimpin oleh Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) yang cenderung bercorak gula-klapa atau “merah putih” (seperti Indonesia sekarang, nasionalis).

Ketiga, pada masa Kasultanan Mataram yang dipimpin oleh Danang Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senapati Ing Alaga Sayidin Panetep Panatagama. Sebelumnya Raden Danang Sutawijaya diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya dengan julukan Raden Ngabehi Loring Pasar.

Pada masa Kasultanan Mataram tersebut oleh Cak Nun diidentikkan dengan fase mitologi (berkaitan dengan mitos karena berhubungan atau berkolaborasi dengan Kanjeng Ratu Kidul) yang cenderung mengarah ke klenik. Untungnya pada masa kepemimpinan cucu Panembahan Senapati, yaitu Sultan Agung telah berupaya menghidupkan lagi ke arah Keislaman, misalnya ditandai dengan pembuatan kalender tahun Jawa yang didasarkan penanggalan Hijrah (berdasarkan hitungan perjalanan bulan).

Selain itu Sultan Agung juga memiliki karya lain seperti Sastra Gendhing (filsafat Jawa), Kitab Surya Alam (perpaduan hukum Jawa dan Islam), Serat Nitipraja (tuntunan bagi pemimpin), pengembangan kebudayaan Grebeg, pembangunan makam para Imogiri dan sebagainya. Meski demikian pasca kepemimpinan Sultan Agung nuansa mitologi tersebut masih kental dan barangkali sampai sekarang. 

Keempat, pada masa berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berbentuk Republik dan diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta tanggal 17 Agustus 1945. NKRI yang berbentuk republik dengan sistem demokrasi tersebut oleh Cak Nun diidentifikasi sebagai fase yang identik jahiliyah; yakni maraknya berhala-berhala gaya baru.

Menurut Cak Nun, jahiliyah bukan ditandai dengan banyaknya masjid-masjid atau tempat ibadah lainnya dan banyaknya patung-patung di berbagai tempat dan sebagainya. Tetapi identifikasi mengenai keadaan jahiliyah tersebut, menurut Cak Nun lebih disebabkan mengenai cara berfikir para elite politik dan masyarakatnya yang “memberhalakan” (menuhankan) materi. 

Pendek kata, apapun diberhalakan, seperti sistem demokrasi yang didasarkan atas angka-angka atau materi, sehingga dalam demokrasi seorang Ulama kharismatik nilainya sama saja dengan seorang bahlul (sistem one man one vote). Bukan soal demokrasi saja yang dimaterikan, tetapi juga mata pelajaran baik di sekolah maupun di perguruan tinggi pun dikatakan sebagai materi. Barangkali hal itu dipengaruhi karena saking terlampau besarnya urusan apapun yang “diberhalakan”; dijadikan urusan yang paling penting, nomer satu. 

Tak ayal Cak Nun juga sangat mengherankan maraknya pembangunan jalan tol, jembatan, bandara dan sebagainya dengan uang pinjaman hingga ribuan trilyun rupiah. Mengapa semuanya didasarkan pada gebyar dan glamournya sesuatu yang bersifat materi?

Sistem pemilihan atau kontestasi dalam demokrasi kita, entah pilkada maupun pilpres dan caleg, semuanya didasarkan pada angka-angka perolehan yang yang berujung menang-kalah. Barangkali kita telah dilupakan oleh lirik Lagu Indonesia Raya; “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya….”! Artinya bahwa membangun jiwa itu sesungguhnya lebih penting dan tundamental daripada sekedar pembangunan yang berupa fisik yang toh ujung-ujungnya untuk pencitraan saja, bahkan tak jarang dipakai kesempatan untuk mengeruk uang negara, korupsi.

Padahal bangsa kita sesungguhnya telah memiliki keris sebagai simbol dari ruh atau jiwa bangsa, yakni Pancasila; bukan sekedar cangkul-sabit sebagai alat kerjanya masyarakat umum dan pedang sebagai kebijakan para pejabat. Artinya bagaimana kita memegang keris sebagai simbol kejayaan kita sebagai bangsa. Jika tidak demikian, sampai kapan kita akan mengerti, memahami dan menjiwai mengenai pentingnya martabat dan kedaulatan bangsa?!