Sejarawan UGM: Perang Jawa Bukan Sekadar Soal Patok

catrawarta.com — Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Sri Margana, menilai Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro pada 1825 bukan semata-mata dipicu pemasangan patok di tanah miliknya oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurutnya, perang tersebut merupakan akumulasi persoalan politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan yang telah berlangsung lama di Kesultanan Yogyakarta.

“Perang Jawa bukan sekadar soal patok. Itu hanya pemicu. Di belakangnya ada persoalan yang jauh lebih kompleks akibat campur tangan Belanda di Keraton Yogyakarta,” kata Sri Margana kepada catrawarta.com, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, sebelum pecahnya Perang Jawa, Kesultanan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono V yang masih berusia sekitar tiga tahun. Sang sultan merupakan putra Hamengkubuwono IV yang wafat pada usia muda.

Karena masih kecil, Hamengkubuwono V diasuh sejumlah tokoh, termasuk Pangeran Diponegoro dan Patih Danurejo.

Menurut Margana, posisi Patih Danurejo yang diangkat Belanda membuat pengaruh kolonial semakin kuat di lingkungan keraton.

“Patih Danurejo lebih berpihak kepada Belanda daripada kepentingan Keraton Yogyakarta. Sementara Diponegoro justru mengambil posisi yang berseberangan,” ujarnya.

Selain persoalan politik, Diponegoro juga menilai kehidupan di lingkungan istana mulai menjauh dari nilai-nilai Islam, antara lain dengan maraknya pesta candu dan minuman keras yang dianggap bertentangan dengan syariat.

Sengketa Tanah dan Kebijakan Belanda

Margana menjelaskan, ketegangan semakin meningkat ketika pemerintah kolonial mengubah kebijakan penyewaan tanah milik bangsawan dan abdi dalem kepada orang Eropa.

Belanda menghentikan sistem tersebut dan meminta uang sewa yang telah diterima para bangsawan dikembalikan beserta bunganya. Kebijakan itu memicu keresahan karena sebagian besar uang sewa telah digunakan.

Pangeran Diponegoro juga terkena dampaknya karena tanah lungguh miliknya di Tegalrejo termasuk yang terdampak kebijakan tersebut.

Situasi memanas ketika pemerintah kolonial membuka jalur transportasi yang melintasi tanah milik Diponegoro.

Menurut Margana, Diponegoro kemudian mulai menghimpun kekuatan dan melatih para pengikutnya. Upaya negosiasi yang dilakukan melalui Pangeran Mangkubumi tidak membuahkan hasil.

“Penyerangan terhadap Dalem Tegalrejo kemudian diperingati sebagai awal meletusnya Perang Jawa pada 20 Juli 1825,” katanya.

Didukung Bangsawan dan Ulama

Setelah meninggalkan Tegalrejo, Diponegoro bergerilya dari Goa Selarong di Bantul. Dukungan terhadap perjuangannya terus bertambah.

Margana menyebut sekitar separuh bangsawan Yogyakarta, sejumlah tokoh dari Surakarta, hingga Raja Pakubuwono VI memberikan simpati kepada perjuangan Diponegoro. Dukungan juga datang dari kalangan ulama yang dipimpin Kyai Mojo.

Menurutnya, Diponegoro juga mengadopsi simbol-simbol militer Kesultanan Utsmaniyah dengan memberikan gelar Basah kepada para panglimanya dan menggunakan panji-panji Islam dalam perjuangannya.

Sistem Kolonial Memicu Konflik Sosial

Margana menjelaskan, pemerintah kolonial juga menerapkan sistem monopoli yang melibatkan sebagian warga Tionghoa sebagai penyewa hak pengelolaan gerbang tol, perdagangan opium, garam, dan pegadaian.

Dalam praktiknya, kata dia, para penyewa tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat untuk menarik berbagai pungutan sehingga memunculkan ketegangan sosial.

Ketika Perang Jawa pecah, sebagian warga Tionghoa menjadi sasaran kekerasan dan penjarahan oleh massa.

Menurut Margana, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah kolonial yang menempatkan kelompok perantara ekonomi berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Ini bukan semata persoalan antaretnis, tetapi akibat sistem kolonial yang menciptakan ketimpangan dan konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Belajar dari Sejarah

Margana menilai Perang Jawa memberikan pelajaran bahwa lemahnya negara dapat membuka ruang bagi intervensi pihak luar dan melahirkan berbagai bentuk eksploitasi.

Ia juga berpendapat sejumlah pola dalam sejarah, seperti kedekatan antara kekuasaan politik dan kelompok ekonomi tertentu, dapat menjadi bahan refleksi terhadap kondisi Indonesia saat ini.

“Sejarah memberi pelajaran agar negara tidak menciptakan kebijakan yang menimbulkan ketimpangan sosial. Sebelum terlambat, kita perlu belajar dari Perang Jawa,” katanya.