UU PPRT Sah, Kini Memperkerjakan PRT Harus Lapor RT

catrawarta.com — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta  individu atau keluarga yang memperkerjakan pekerja rumah tangga (PRT) diwajibkan untuk melapor kepada RT/RW setempat.

Dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (22/4/2026), Menteri PPPA Arifah menjelaskan,  pengesahan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) setelah penantian lebih dari 20 tahun memberikan pengakuan status PRT sebagai pekerja yang harus dilindungi dan memberikan kejelasan status antara pekerja dan pemberi kerja.

“Kita akan melibatkan masyarakat sekitar, terutama RT dan RW. Jadi kalau ada persoalan-persoalan terkait dengan pekerja rumah tangga, ini bisa dilaksanakan, dikerjakan oleh lingkup terkecil dari rumah tangga yaitu RT atau RW,” jelas Menteri PPPA.

“Karena di situ akan diatur ketika sebuah rumah atau sebuah keluarga memperkerjakan pekerja rumah tangga, maka wajib dilaporkan kepada RT setempat,” tambah Arifah.

Dia menjelaskan, dalam laporan kepada RT/RW setempat berisi informasi mengenai identitas lengkap dari PRT tersebut dan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan hak serta kewajiban terpenuhi.

Pemerintah masih menyusun aturan turunan dari UU yang disahkan DPR RI pada Selasa  (21/4). RUU PPRT yang telah disetujui  DPR RI itu terdiri  37 pasal dan terbagi ke dalam 12 Bab. Beberapa poin penting termasuk pada Pasal 2 menggarisbawahi pelindungan PRT harus berlandaskan hak asasi manusia yang meliputi keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.

Dalam Pasal 3 juga dijelaskan, PRT harus terbebas dari ancaman diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. RUU itu juga kini mengatur syarat perekrutan bagi PRT untuk bisa bekerja. Pada Pasal 5, dijelaskan bahwa PRT yang bisa direkrut itu minimal berusia 18 tahun serta perekrutannya pun harus melalui perusahaan penempatan PRT (P3RT).

UU itu juga memuat fasilitas yang bisa didapatkan PRT dalam pekerjaannya, termasuk jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Iuran jaminan sosial kesehatan diberikan kepada PRT sebagai penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud, ditanggung pemberi kerja sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja.