catrawarta.com — Sebuah falsafah berbahasa Jawa disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubowono X saat memberikan sambutan dalam rangkaian pelantikan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY masa bakti 2025-2030, Kamis (22/1/2026). Falsafah itu adalah ‘Undhaking Pawarta Sudaning Kiriman’.
Menurut Sultan, menjaga kemerdekaan pers berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai penuntun etika pers.
Falsafah Jawa itu, jelas Sultan, menegaskan tentang mutu sebuah kabar yang ditentukan kejernihan sumber, ketetapan cara serta kebersihan niat dalam menyampaikan.
“Pers yang bermartabat bukan hanya hadir lebih cepatdari peristiwa, tetapi lebih dalam dari sekadar headline. Inilah era, dimana arus informasi kerap bergerak jauh lebih cepat daripada proses verifikasi. Jangan sampai opini mengalahkan fakta dan algoritma lebih berpengaruh daripada nurani,” ungkap Sri Sultan.
Pada kesempatan itu, PWI memberikan anugerah Anggota Kehormatan kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dengan anugerah ini, Sri Sultan HB X menjadi pemimpin daerah pertama di DIY yang menerima kartu anggota kehormatan organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
Penganugerahan ini yang berlangsung di Gedhong Pracimasana Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata Gubernur DIY dalam menjaga kemerdekaan pers dan membangun relasi harmonis antara pemerintah dan media.
Komposisi kepengurusan PWI DIY yang banyak diisi kalangan akademisi dan sejumlah pakar, terutama di posisi Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar, Sultan menilai, potensi intelektual itu harus dimanifestasikan dalam bentuk kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan pemerintah.
Oleh karena itu, Sultan meminta agar kajian akademik terhadap rencana pembangunan Grha Pers Pancasila yang rencananya berlokasi di Gedung PWI saat ini (di jalan Gambiran) segera diselesaikan dalam tahun berjalan.
“Saya menantang agar studi akademik segera diselesaikan. Karena saya maupun DPRD DIY tidak
bisa melangkah ke tahap Detail Engineering Design (DED) jika landasan akademiknya belum ada,” tegas Sultan.
Ketua PWI DIY, Hudono mengatakan, pelantikan di Kepatihan sebagai simbol kuat dukungan Pemda terhadap kebebasan pers yang berakar pada nilai Pancasila, etika dan kepentingan publik.
“Ini pertama kalinya pelantikan PWI DIY dilaksanakan di Kompleks Kepatihan, di hadapan Sri Sultan HB X yang selama ini konsern menegakkan kebebasan pers di Yogyakarta dan Indonesia.
Menurutnya, momen ini menjadi penanda penting bagi gerak pers di DIY, sekaligus dorongan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi wartawan.
Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, yang hadir melantik pengurus baru, menekankan, tugas utama PWI saat ini adalah menjaga marwah profesi yang tengah menghadapi tantangan berat akibat disrupsi digital dan tekanan bisnis media. “Kita harus tetap teguh dan kokoh menjalankan kode etik jurnalistik. Pers adalah instrumen perjuangan bagi kemajuan bangsa, sebagaimana semangat kelahirannya di Solo pada 1946,” terang Ahmad Munir.
Pengurus Harian PWI DIY yang dilantik meliputi Ketua Hudono, Sekretaris Primaswolo Sudjono dan Bendahara Swasto Dayanto, Kepengurusan ini dilengkapi Dewan Kehormatan, sejumlah Dewan Penasehat antara lain GKR Mangkubumi dan beberapa nama yang masuk dalam Dewan Pakar.
Ekonomi Lesu Tapi Coffee Shop Tetap Ramai, Ada Apa Dengan Pola Konsumsi Kita? 