catrawarta.com — ”Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar. Kami mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan seluruh instrumen guna memperkuat perlindungan bagi pasukan di tengah situasi berbahaya,” tegas Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi.
Ia menyampaikan itu dalam pernyataan bersama di Markas Besar PBB New York yang mendapat dukungan luas dari negara-negara kontributor pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Hingga tanggal 9 April 2026 pukul 16.30 waktu New York, tercatat sebanyak 73 negara dan observer PBB telah menyatakan bergabung dalam komitmen tersebut.
Selain itu, Pemerintah Indonesia menyatakan kecaman keras atas rangkaian serangan militer Israel yang menyasar Beirut dan berbagai wilayah di Lebanon. Serangan udara maupun darat tersebut telah memicu jatuhnya banyak korban jiwa dari kalangan sipil serta kerusakan infrastruktur fisik yang masif di wilayah tersebut.
Pemerintah menegaskan bahwa tindakan Israel merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional. Agresi berisiko tinggi memperburuk ketegangan regional yang dapat membahayakan stabilitas keamanan global jika tidak segera dihentikan.
Hentikan Segala Bentuk Kekerasan
Indonesia menuntut agar Israel segera menghentikan kekerasan dan agresi di Lebanon secara permanen. Selain itu, Jakarta menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil serta infrastruktur publik, sebagaimana kewajiban yang telah diatur dalam hukum internasional bagi setiap negara yang berkonflik.
Guna mencegah situasi semakin tidak terkendali, Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri secara maksimal. Upaya de-eskalasi dan dialog harus menjadi prioritas utama guna menghindari langkah-langkah provokatif yang dapat memperparah krisis di kawasan Timur Tengah.
Merespons perkembangan situasi keamanan yang kian genting itu, Indonesia mengambil langkah diplomatik konkret dengan menginisiasi Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers. Inisiatif muncul menyusul dampak serangan yang mulai mengancam keselamatan pasukan penjaga perdamaian dunia.
Ambil Langkah Tegas
Inisiatif diplomatic merupakan tindak lanjut dari komitmen Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, untuk mengambil langkah tegas di panggung internasional. Hal ini dipicu oleh serangkaian serangan sejak akhir Maret 2026 yang telah memakan korban dari pihak pasukan perdamaian.
Tragedi tersebut telah menyebabkan gugurnya tiga personel penjaga perdamaian asal Indonesia. Selain itu, sejumlah personel lain dari Prancis, Ghana, Nepal, dan Polandia juga dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan yang terjadi di area operasi UNIFIL.
Kementerian Luar Negeri RI kini terus mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh insiden yang melibatkan pasukan PBB. Negara-negara kontributor menuntut agar seluruh pihak kembali ke meja perundingan demi mencapai penyelesaian damai yang berkelanjutan.
Dalam dokumen Joint Statement tersebut, negara-negara kontributor menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi yang meningkat sejak 2 Maret 2026. Mereka mengutuk keras tindakan agresif terhadap personel maupun pimpinan UNIFIL yang dinilai sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
Pemerintah Menepis Anggapan Lemahnya Daya Beli Masyarakat 