catrawarta.com — Nadiem Makarim resmi ditahan Kejaksaan Agung pada 4 September 2025. Saat itu, satu nama lain dalam berkas yang sama sudah tidak berada di Indonesia. Jurist Tan, mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bidang Pemerintahan, ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu dari Nadiem sendiri.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, dikutip detikcom, 6 September 2025, mengatakan penyidik sudah mengajukan permohonan red notice, dan permohonan itu sudah diteruskan Interpol Indonesia ke kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis. Paspor Jurist Tan dicabut sejak 4 Agustus 2025 atas permintaan Kejagung. Menurut yang dilaporkan, dia sempat menetap di Australia dengan status permanent resident, sebuah posisi hukum yang membuat proses pemulangannya tidak sesederhana kasus buron pada umumnya.
Jurist Tan merupakan lulusan Harvard Kennedy School, meraih gelar Master of Public Administration in International Development pada 2015. Sebelum masuk pemerintahan, ia sempat terlibat dalam pengembangan awal Gojek, perusahaan yang didirikan Nadiem. Hubungan itu jauh lebih tua dibanding posisinya sebagai staf khusus, dan relasi lama ini yang belakangan menjadi salah satu titik tolak dakwaan jaksa terhadap Nadiem.
Kebijakan Sebelum Menjabat
Menurut dakwaan yang dikutip detikcom, 6 September 2025, Nadiem sudah membentuk grup WhatsApp bersama Jurist Tan dan staf khusus lain, Fiona Handayani, dengan nama “Mas Menteri Core Team”. Di grup itulah rencana digitalisasi pendidikan lewat pengadaan Chromebook untuk tahun anggaran 2020 hingga 2022 mulai dibicarakan.
Dari titik itu, peran Jurist Tan terus meluas. Dia disebut melobi penempatan Ibrahim Arief, dikenal dengan sebutan Ibam, sebagai konsultan di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan. Dari semua nama yang terseret kasus ini, dia satu-satunya yang bertemu langsung dengan pihak Google mewakili Nadiem, membahas skema co-investment 30 persen dari Google untuk Kemendikbudristek, sebelum tawaran itu dibawa masuk ke rapat-rapat internal kementerian.
Disebut Saksi sebagai “The Real Menteri”
Posisinya sebagai staf khusus tidak mencerminkan seberapa besar pengaruhnya sehari-hari. Jumeri, mantan Direktur Jenderal Paudasmen, dalam kesaksian yang dikutip CNN Indonesia, 20 Januari 2026, menyebut Jurist Tan sebagai “the real menteri” di kementerian itu. Kebijakan dan urusan anggaran, menurut Jumeri, lebih sering dipercayakan kepada Jurist Tan ketimbang pejabat struktural yang seharusnya berwenang. Nadiem sendiri, kata Jumeri, berulang kali menegaskan dalam rapat bahwa apa yang dikatakan Jurist Tan sama dengan perkataannya sendiri.
Ada satu keterangan lagi yang memperkuat gambaran itu. Deswitha Arvinci, mantan Sekretaris Mendikbudristek, mengungkapkan bahwa Nadiem melarang perekaman seluruh rapat daring yang diikutinya selama menjabat, termasuk pertemuan penting dengan Google pada awal 2020.
“Jadi, memang semua rapat daringnya Mas Menteri ini tidak direkam, Pak,” katanya di persidangan.
Namanya Ikut Menentukan Vonis Nadiem
Posisi Jurist Tan bahkan masuk dalam pertimbangan hakim saat memvonis Nadiem. Hakim anggota Sunoto, menyebut penempatan Jurist Tan sebagai staf khusus dengan kewenangan melampaui tugas normatifnya bukan kebetulan, melainkan dirancang secara sistematis sejak sebelum Nadiem dilantik.
Pertimbangan ini menjadi salah satu unsur yang memberatkan vonis Nadiem menjadi 10 tahun penjara, jauh di atas hukuman tiga terdakwa lain dalam kasus yang sama, yang masing-masing divonis empat sampai empat setengah tahun penjara.
Kalau dilihat urutannya, ada yang tidak seimbang. Bawahan yang mengeksekusi kebijakan di lapangan sudah lebih dulu diadili dan menjalani hukuman. Menteri yang menandatangani kebijakannya sudah divonis dan sedang menunggu proses banding.
Satu-satunya sosok yang oleh para saksi digambarkan paling dekat dengan pengambilan keputusan sehari-hari, dari perumusan kebijakan sampai negosiasi langsung ke Google, justru belum sekali pun duduk di ruang sidang untuk menjelaskan perannya sendiri.
Strava Kena PPN 11 Persen, DJP Tegaskan Bukan Pajak Olahraga 