Hari Lahir Pancasila, Muhammadiyah Ajak Rakyat Kritisi Kebijakan Negara

catrawarta.com — Peringatan Hari Lahir Pancasila tak harus diisi dengan upacara atau kegiatan lainnya. Banyak persoalan yang menuntut penyelesaian, bukan dengan upacara tetapi tindakan nyata. Tanpa aksi nyata, nilai-nilai Pancasila tak akan bertahan lama, ia bisa hilang entah ke mana.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan pernyataan kritis pada Hari Lahir Pancasila kali ini. Ia menegaskan tantangan utama bangsa Indonesia bukan terletak pada kurangnya peringatan terhadap Pancasila namun lemahnya implementasi nilai-nilainya.

”Pancasila harus menjadi praktik hidup, dalam kehidupan pribadi, kehidupan kolektif masyarakat, maupun dalam sistem penyelenggaraan negara. Yang dibutuhkan adalah gerakan politik dan kebangsaan yang kuat, kolektif, dan sistematis untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata,” papar Haedar pada pernyataan tertulisnya memperingati Hari Lahir Pancasila.

Area Perebutan Kekuasaan

Ia mengingatkan, praktik politik di Indonesia semestinya mencerminkan sila keempat Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan hikmah kebijaksanaan. Politik, tegasnyam tidak boleh semata-mata menjadi arena perebutan kekuasaan dan kemenangan kelompok tertentu.

Berbagai institusi yang dibentuk negara untuk membina ideologi Pancasila, jelasnya, harus mampu memastikan nilai-nilai dasar Pancasila benar-benar melembaga dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, serta tata kelola pemerintahan.

Namun, pelembagaan tersebut cukup pada penguatan nilai-nilai dasarnya yang melahirkan etika, orientasi kebijakan, dan cara berpikir yang luhur, bukan menjadikannya sebagai pedoman praktis yang bersifat indoktrinatif.

”Pancasila tidak berwatak sekuler, liberal, dan kapitalistik, tetapi juga tidak sejalan dengan marxisme maupun ideologi ekstrem lainnya. Pancasila sejalan dengan nilai-nilai agama dan tidak memiliki sikap antiagama. Karena itu, cara pandang terhadap Pancasila dan kehidupan kebangsaan harus tetap moderat,” papar Haedar,

Kritis pada Kebijakan Negara

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menilai secara kritis berbagai kebijakan negara, produk perundang-undangan, dan praktik pemerintahan. Kondisi tersebut sudah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila atau belum.

Banyak persoalan struktural yang harus terus dikritisi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial, premanisme, hingga praktik oligarki yang masih menjadi tantangan serius bagi terwujudnya cita-cita keadilan sosial.

”Aapakah telah hadir kebijakan yang signifikan dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dari pusat hingga daerah? Pancasila harus dibumikan dalam realitas kehidupan bangsa,” tandas Haedar.

Implementasi Pancasila menurutnya memerlukan komitmen kuat dari para penyelenggara negara, elite politik, dan seluruh komponen bangsa. Nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus tercermin dalam pola pikir, perilaku, dan kebijakan.