catrawarta.com — Pemerintah harus bersikap tegas mengatasi perlintasan sebidang yang banyak tersebar di jalur perlintasan kereta api. Satu-satunya cara yakni menutup perlintasan tersebut dan membangun jalan di atas atau di bawah jalur kereta api sebagai solusi.
Kritik dan saran tersebut merupakan buntut tragedi tabrakan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek, KRL Commuter Line. Insiden maut yang merenggut 16 nyawa dan menyebabkan puluihan orang luka-luka merupakan efek domino yang berawal dari permasalahan perlintasan sebidang.
Peneliti dan Staf Ahli Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Iwan Puja Riyadi, mengungkapkan kecelakaan tidak dipicu oleh faktor tunggal. Menurutnya, kegagalan teknis di perlintasan sebidang menjadi akar masalah yang memicu rangkaian peristiwa kecelakaan kereta api.
”Ada faktor primer yang mungkin terjadi, yakni adanya taksi yang mati atau berhenti di perlintasan, sehingga memicu efek domino bagi rangkaian kereta di belakangnya,” papar Iwan dalam siaran pers kepada media menanggapi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur.
Risiko Kecelakaan Tinggi
Meskipun kereta api saat ini telah menggunakan sistem blok yang modern, menurut Iwan risiko kecelakaan tetap tinggi karena keterbatasan teknis pengereman. Kereta api tidak memiliki kemampuan untuk berhenti mendadak meski sistem keamanan sudah memberikan peringatan.
Dalam kasus Bekasi Timur, diduga terjadi keterlambatan informasi yang diterima oleh masinis KA Argo Bromo Anggrek. Kondisi tersebut mengakibatkan jarak ruang dan waktu untuk melakukan pengereman darurat tidak lagi mencukupi sebelum benturan terjadi.
”Mungkin saja karena kejadian sangat cepat, kereta yang berada di belakang menerima informasinya saat jarak sudah terlalu dekat dengan lokasi kejadian,” ujar Iwan.
Ia juga menyoroti persoalan nonteknis, yakni rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam beradaptasi dengan teknologi transportasi modern. Banyak pengguna jalan yang masih nekat menerobos palang pintu kereta meski sistem peringatan sudah aktif.
Masyarakat Tidak Berubah
Ian menilai kecanggihan teknologi tidak akan berarti banyak jika perilaku masyarakat tidak berubah. Ketidakpatuhan terhadap rambu lalu lintas menjadi faktor risiko utama yang sering kali luput dari evaluasi mendalam pascainsiden.
”Perilaku kita terhadap suatu sistem yang modern harus berubah. Kesadaran masyarakat masih rendah, yang ditandai dengan perilaku menerobos palang pintu,” ujarnya penuh heran.
Sebagai solusi permanen, Pustral UGM mendesak pemerintah untuk segera meniadakan perlintasan sebidang secara bertahap. Secara regulasi, pertemuan arus jalan raya dan jalur kereta api pada bidang yang sama sebenarnya tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat atau topografi tertentu.
Iwan menyarankan percepatan pembangunan infrastruktur seperti flyover atau underpass di titik-titik krusial. Langkah itu paling efektif untuk memutus perpotongan arus antara kendaraan bermotor dan kereta api guna menjamin keselamatan operasional.
”Secara konsep tidak boleh ada perlintasan sebidang, kecuali terdapat kondisi tertentu. Perbaikan melalui pembangunan flyover atau underpass harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang,” tandasnya.
Keamanan Arab Saudi Tangkap WNI Diduga Lakukan Praktik Haji Ilegal 