Tingalan Jumenengan dan Ujian Keberpihakan

catrawarta.com — Setiap tanggal 29 Rejeb Keraton Yogyakarta menggelar Tingalan Jumenengan Dalem atau peringatan naik tahtanya Sri Sultan Hamengku Buwono X. Jika dihitung sejak naik tahta pada 1921 tahun Jawa maka  tahun 1959 ini adalah Tingalan Jumenengan Dalem HB X ke-38. Hampir empat dekade, rentang waktu yang cukup panjang untuk tidak sekadar merayakan kesinambungan, tetapi juga melakukan evaluasi makna kekuasaan itu sendiri.

Tingalan Jumenengan bukan hanya seremoni adat. Dalam tradisi Keraton, ia merupakan simpul antara sejarah, spiritualitas, dan legitimasi budaya. Rangkaian ritual seperti Ngebluk, Ngapem, Sugengan, hingga Labuhan merupakan penegasan kosmologi Jawa bahwa tahta bukan sekadar warisan dan otoritas simbolik. Tahta adalah amanah, ada tanggung jawab moral yang menyertainya. 

Menurut konsepsi Jawa, Sultan dipahami sebagai pemimpin yang hamengku (memikul tanggung jawab), hamengkoni (melindungi), dan hamemayu hayuning bawana (memelihara keseimbangan kehidupan). Tingalan Jumenengan sejatinya adalah cermin untuk menakar sejauh mana nilai-nilai tersebut hadir dalam praktik pemerintahan dan pengelolaan keistimewaan Yogyakarta.

Secara kasat mata Yogyakarta hari ini tampak stabil. Konflik terbuka relatif minim, ketertiban sosial terjaga. Namun dominasi stabilitas yang tampak ini sejatinya menyimpan berbagai persoalan jauh di bawah permukaan.

Harga tanah melambung, ruang hidup rakyat semakin sempit, desa-desa terdesak oleh arus pariwisata dan investasi, sementara masyarakat kecil kerap diminta menyesuaikan diri atas nama pembangunan dan kepentingan strategis.

Dalam situasi seperti ini, Tingalan Jumenengan seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan sekadar perayaan. Tanah Kasultanan yang secara historis berfungsi sebagai bantalan sosial bagi rakyat kini lebih sering hadir dalam wacana administratif dan proyek pembangunan. Pembangunan memang bergerak, tetapi pertanyaan tentang keadilan distribusi manfaatnya terus mengemuka dan belum sepenuhnya terjawab.

Ritual Labuhan, yang secara simbolik melarung kekuasaan agar tetap selaras dengan alam dan rakyat, seharusnya jadi pengingat bahwa kekuasaan harus mampu melepaskan ego dan kepentingan diri. Di titik inilah makna spiritual Tingalan Jumenengan diuji oleh realitas sosial yang konkret.

Empat dekade kekuasaan adalah capaian dalam menjaga kesinambungan, tetapi sekaligus ujian berat dalam menjaga keberpihakan. Tahta hanya akan bermakna jika ia terus memperbarui relasinya dengan rakyat, bukan melalui simbol dan seremoni semata, melainkan melalui kebijakan nyata yang adil, melindungi, dan membumi. Tingalan Jumenengan adalah refleksi apakah tahta benar menjadi payung bagi wong cilik atau justru rakyat yang dipaksa menyesuaikan diri dengan logika kekuasaan dan pembangunan.