Mengapa Kekuasaan Harus Dikritisi?

catrawarta.com — Dalam sistem pemerintahan demokratis, kekuasaan bukan tahayul yang disembah dan dikultuskan. Kekuasaan bersendikan publik dan, konsekuensi logisnya, tak boleh menegasikan hak-hak rakyat. Aspirasi warga menjadi keniscayaan untuk diberi ruang, didengar dan dipedulikan.

Di mana kekuasaan menjadi semakin absolud, di sanalah suara kritis menjadi lumrah meletup dan membahana. Check and Balance adalah mekanisme demokrasi yang tak boleh diabaikan apalagi dinegasikan. Baik DPR maupun kelompok-kelompok masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia demi terwujudnya kehidupan bersama yang sejahtera dan beradab.

Bulan Mei adalah “bulan gelap raja-raja” tulis WS Rendra dalam Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia. Sebuah momentum besar terjadi saat kekuasaan Orde Baru yang bertahan lebih dari 30 tahun mencapai titik kejenuhan. Suatu masa dimana kekuasaan mempribadi dan mahasiswa beserta kelompok reformasi meneriakkan suksesi kepemimpinan nasional. Konfigurasi kekuasaan yang dibangun berpuluh tahun tak mampu menghadang semangat zaman.

Kekuasaan itu, kata Lord Acton sejarawan Inggris abad XIX, cenderung korup. Postulatnya, power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Dia, kekuasaan itu, selalu memiliki naluri bertahan dan mempertahankan diri sehingga siapapun yang berkuasa akan secara naluriah memperkuat diri. Tidak saja dalam menata kelembagaan, tetapi juga dengan menancapkan pengaruh di semua lini kehidupan.

Dalam buku Sejarah Reformasi (Wahjudi Djaja, 2009, diuraikan secara mendalam betapa kekuasaan yang menegasikan check and balance akan membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Soeharto, tokoh utama Orde Baru, di satu sisi berhasil meletakkan sistem pembangunan, sekedar membandingkan dengan penguasa pasca reformasi, secara konsisten dan relatif berhasil. Ada sisi pada awal Orde Baru yang bisa diapresiasi, tetapi mendekati era 1990-an kekuasaannya mendekati karakter otoriter. Maka, tak aneh, jika kalangan intelektual mengkitisinya hingga lengser pada 21 Mei 1998.

Watak republik (res publica atau urusan publik) beda dengan kerajaan yang cenderung kultus individu. Raja menjadi pemegang kekuasaan secara mutlak, tak boleh diganggu dan hanya boleh ditaati. Fenomena absolutisme raja dengan vulgar tercermin pada kekuasaan Louis XIV yang mempunyai kata-kata kuat “L’État, c’est moi“. Negara adalah saya. Sindrom Louis XIV ini nampaknya menghinggapi para pemimpin kita. Berusaha keras untuk mempertahankan kekuasaan selama mungkin, hal yang bertabrakan dengan hukum alam.

Kita menganut asas trias politika yang memisahkan kekuasaan eksekutif dengan legislatif dan yudikatif. Tetapi watak dasar penguasa yang ingin memperkuat diri menempatkan anak, menantu, ponakan, dan istri (AMPI) bisa duduk di lembaga perwakilan rakyat. Bahkan, seorang paman bisa dengan leluasa duduk di sebuah lembaga peradilan pada era Joko Widodo. Di sisi lain, lembaga pers sebagai salah satu pilar demokrasi dikooptasi oleh politisi sehingga tak mampu menjaga netralitas dan keadilan.

Ketika semua elemen nyaris terkooptasi oleh kekuasaan, merapat dan bahkan menjilat, maka harapan memang tinggal ada pada para mahasiswa. Merekalah, dari periode ke periode sejarah, yang selalu menjaga hati nurani rakyat. Upaya melemahkan civitas akademika bukannya tidak dilakukan, tetapi bahkan lebih masif. Menarik rektor untuk menduduki kursi kekuasaan atau menawari kampus untuk membuka dapur MBG adalah bagian upaya kekuasaan untuk memperkuat diri.

Kita peringati gerakan reformasi 1998 pada bulan Mei sebagai upaya menjaga nyala perjuangan sebagaimana pernah dilakukan generasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Benar mereka sekolah di STOVIA yang didirikan kolonial Beladan, tetapi naluri sejarahnya sebagai bumiputera, pewaris kejayaan Nusantara, tak pernah padam. Kini, estafet di tangan mahasiswa. Semoga sejarah berpihak kepada kebenaran dan keadilan.

Salam Reformasi!

Ksatrian Sendaren, 19 Mei 2026.