Menjilat, Pragmatisme, dan Krisis Martabat

catrawarta.com — catrawarta.com – Indonesia hari ini adalah masyarakat yang relatif terdidik. Negara ini memiliki jutaan lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Negara ini juga memperluas akses pendidikan melalui sekolah formal dan pesantren. Negara ini mempercepat arus informasi melalui perkembangan teknologi digital. Negara ini membangun fasilitas publik yang semakin merata. Dibalik semua itu, realitas sosial-politik justru memperlihatkan paradoks perilaku menjilat, pragmatisme sempit, dan krisis harga diri masih mengemuka di ruang kekuasaan.

Fenomena ini tidak dapat dijelaskan secara simplistik sebagai persoalan individu, apalagi dikaitkan dengan faktor genetik. Ilmu sosial modern menolak determinisme biologis dalam menjelaskan perilaku sosial kompleks. Perilaku manusia terbentuk oleh struktur, budaya, dan insentif yang mengitarinya (Giddens, 1984; Bourdieu, 1990). Dengan demikian, perilaku menjilat dan oportunistik adalah produk sistem sosial, bukan warisan biologis suatu bangsa.

Sejarah panjang feodalisme membentuk relasi kuasa yang timpang. Sistem kerajaan dan kolonialisme menanamkan pola hubungan patron-klien. Dalam pola ini, bawahan menggantungkan nasib pada atasan. Bawahan mengembangkan strategi loyalitas simbolik, termasuk perilaku menjilat.

Budaya “Asal Bapak Senang” (ABS) mencerminkan residu feodalisme tersebut. Bawahan menyampaikan informasi yang menyenangkan, bukan yang benar. Fenomena ini memperkuat apa yang disebut sebagai high power distance, yaitu jarak kekuasaan yang tinggi antara pemimpin dan rakyat (Hofstede, 2001). Dalam konteks ini, kritik dianggap ancaman, bukan kontribusi. Akibatnya, pemimpin kehilangan cermin sosial yang jujur.

Pragmatisme Politik & Erosi Meritokrasi

Sistem politik yang kompetitif tetapi mahal menciptakan insentif pragmatis. Kandidat politik membutuhkan biaya besar untuk kampanye. Kandidat kemudian memandang jabatan sebagai investasi yang harus dikembalikan. Logika ini mendorong praktik korupsi dan oportunisme.

Dalam sistem seperti ini, loyalitas personal sering mengalahkan kompetensi. Individu yang pandai menjilat memperoleh akses lebih besar dibanding individu yang berintegritas. Fenomena ini menunjukkan kegagalan meritokrasi. Michael Young (1958) mengingatkan bahwa meritokrasi yang gagal akan melahirkan elit semu yang tidak berbasis kapasitas.

Ekonomi politik Indonesia memperlihatkan biaya kekuasaan yang tinggi. Studi-studi tentang korupsi politik menunjukkan bahwa tingginya biaya pemilu berkorelasi dengan praktik rente dan penyalahgunaan jabatan (Mietzner, 2015). Pejabat kemudian memanfaatkan kekuasaan untuk mengembalikan modal politik. Dalam situasi ini, etika publik mengalami degradasi.

Jabatan tidak lagi dipandang sebagai amanah publik, tetapi sebagai privilege ekonomi. Perilaku menjilat menjadi alat untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya. Dengan demikian, pragmatisme bukan sekadar pilihan moral individu, tetapi respons rasional terhadap struktur insentif yang rusak.

Lemahnya Integritas dan Keteladanan

Institusi pendidikan belum sepenuhnya berhasil membentuk karakter. Pendidikan cenderung menekankan aspek kognitif, bukan etika publik. Akibatnya, individu terdidik tidak selalu memiliki integritas. Pierre Bourdieu (1990) menjelaskan bahwa habitus sosial membentuk praktik sehari-hari. Jika lingkungan sosial menghargai oportunisme, maka individu akan menyesuaikan diri.

Keteladanan elite juga memainkan peran penting. Elite politik dan birokrasi sering menampilkan gaya hidup mewah. Elite sering menunjukkan jarak sosial dengan rakyat. Perilaku ini merusak legitimasi moral. Publik kemudian menginternalisasi bahwa keberhasilan identik dengan kekuasaan dan kekayaan, bukan integritas.

Apakah Ini Genetik?

Jawaban tegasnya adalah tidak. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa suatu bangsa memiliki gen “penjilat” atau “pragmatis”. Perilaku sosial merupakan hasil interaksi antara struktur sosial, budaya, dan pengalaman historis (Durkheim, 1895). Bahkan dalam konteks global, fenomena serupa juga muncul di banyak negara dengan sistem politik yang lemah.

Dengan kata lain, jika sistem menghargai integritas, maka perilaku jujur akan tumbuh. Jika sistem memberi insentif pada kedekatan personal dan loyalitas semu, maka perilaku menjilat akan berkembang. Masalah utama terletak pada desain institusi, bukan pada karakter genetik bangsa.

Reformasi Sistemik

Perubahan harus dimulai dari reformasi institusi. Negara perlu memperkuat sistem meritokrasi dalam birokrasi. Negara perlu menekan biaya politik melalui regulasi yang transparan. Negara perlu memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi.

Pendidikan harus mengintegrasikan etika publik dan keberanian moral. Kurikulum harus mendorong nalar kritis, bukan sekadar kepatuhan. Pemimpin harus menghadirkan keteladanan yang konsisten antara ucapan dan tindakan.

Selain itu, masyarakat sipil perlu memperkuat budaya kritik. Kritik harus dipandang sebagai bentuk loyalitas kepada kebenaran, bukan sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Dengan demikian, relasi antara rakyat dan pemimpin dapat berubah dari patron-klien menjadi hubungan yang setara dan rasional.

Perilaku menjilat, pragmatisme sempit, dan krisis martabat bukanlah takdir genetik bangsa Indonesia. Fenomena ini adalah hasil dari struktur sosial yang belum sehat. Selama sistem masih memberi insentif pada oportunisme, perilaku tersebut akan terus berulang. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa budaya dapat berubah. Reformasi institusi, pendidikan karakter, dan keteladanan elite dapat membentuk ulang perilaku kolektif. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat keluar dari jebakan feodalisme modern menuju masyarakat yang bermartabat, rasional, dan berintegritas.