Matinya Nalar Publik

catrawarta.com — “Buta terburuk adalah buta politik.” Ungkapan ini adalah peringatan keras tentang bahaya sikap apatis dalam kehidupan bernegara. Kalimat ini kerap dikaitkan dengan Bertolt Brecht, penyair dan dramawan Jerman yang menyoroti ironi manusia modern. “Bangga tidak tahu politik, padahal hidupnya sepenuhnya ditentukan oleh keputusan politik.

“Buta politik bukan soal tidak menjadi politisi atau tidak aktif berpartai. Ia adalah sikap menolak memahami bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kebijakan publik dibentuk, dan bagaimana keputusan elite menentukan harga komoditas pangan, biaya kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga kesempatan kerja. Dalam kondisi ini seseorang hidup dalam ilusi seolah tidak berkepentingan dengan politik padahal keputusan mempengaruhi kepentingan personal.

Fenomena buta politik hari ini menemukan bentuk baru dalam siklus pemujaan dan kekecewaan. Kita menyaksikan bagaimana sebagian pendukung Joko Widodo pada periode awal pemerintahannya menempatkan figur presiden bukan sebagai pejabat publik yang harus diawasi, melainkan sebagai simbol harapan yang nyaris tak boleh dikritik. Kritik dianggap kebencian. Perbedaan pandangan dicap tidak bermoral. Rasionalitas publik ditenggelamkan oleh kultus personal.

Masalah muncul ketika realitas tidak sejalan dengan mitos. Janji-janji yang bombastis, narasi kesederhanaan, dan klaim keberpihakan rakyat kecil mulai diuji oleh praktik kekuasaan. Inkonsistensi pernyataan, kompromi politik elitis, serta kebijakan yang memberi ruang luas pada kepentingan keluarga dan kelompok. Kekecewaan pun tak terelakkan. Namun alih-alih melakukan refleksi kritis dan mengakui kesalahan dalam memuja secara berlebihan, sebagian memilih jalan pintas. Politis, trauma politik, dan menutup diri dari seluruh diskursus kekuasaan.

Inilah bentuk baru buta politik yang paling berbahaya. Bukan karena tidak tahu, melainkan karena sengaja tidak mau tahu. Apolitis dijadikan mekanisme pertahanan psikologis untuk menutupi rasa malu dan luka akibat pilihan politik yang dulu dibela mati-matian. Politik lalu dianggap sumber racun, bukan ruang pembelajaran. Padahal, dalam demokrasi, kesalahan memilih bukan aib, yang berbahaya adalah berhenti belajar.

Sejarah Indonesia mencatat pola serupa. Pada masa Orde Baru, trauma politik juga melahirkan generasi yang alergi pada urusan negara. Politik dipersepsikan sebagai arena kotor dan berbahaya. Namun trauma yang tidak diolah menjadi kesadaran justru melanggengkan ketidakadilan. Ketika warga menjauh, kekuasaan bekerja tanpa kontrol. Ketika publik diam, korupsi menemukan ruang aman.Brecht dengan sarkasme menyebut orang buta politik sebagai mereka yang tidak sadar bahwa dari ketidaktahuannya lahir berbagai persoalan sosial: kemiskinan struktural, anak terlantar, kriminalitas, korupsi, hingga penghisapan sumber daya oleh korporasi besar. Semua itu bukan sekadar kegagalan moral individu, melainkan akibat dari kebijakan politik yang dibiarkan tanpa pengawasan warga.

Melek politik tidak identik dengan fanatisme, kebisingan media sosial, atau loyalitas buta pada tokoh. Melek politik adalah sikap dewasa: memahami kebijakan, bersikap kritis, berani mengoreksi pilihan, dan menempatkan pemimpin sebagai pejabat publik—bukan objek pemujaan. Demokrasi tidak membutuhkan pemuja, melainkan warga sadar.

Dalam negara demokratis, sikap “benci politik” sejatinya bukan netral. Ia adalah sikap yang secara pasif menyerahkan nasib bersama kepada elite. Dan ketika keputusan politik terus memengaruhi harga hidup, kualitas layanan publik, dan arah bangsa, memilih buta politik sama artinya dengan menyerahkan kendali atas masa depan sendiri. Karena itu, buta politik menjadi kebutaan paling berbahaya. Ia membuat manusia melihat, tetapi tidak memahami. Mendengar, tetapi tidak menilai. Hidup, tetapi tidak berdaulat.