catrawarta.com — Harga BBM nonsubsidi melonjak tajam, pertamax yang semula Rp 12.300 naik menjadi Rp 16.250. Memang, pengguna pertamax bukan kebanyakan pengguna BBM subsidi, kendati demikian tetap berisiko memantik kerawanan sosial.
Para pengguna pertamax yang sebagian berasal dari kalangan menengah pun menyatakan akan kembali ke BBM subsidi yakni pertalite. Kenaikan Harga Rp 1.000 atau sedikit lebih tinggi tak menjadi soal tetapi Ketika kenaikan lebih dari Rp 2.000 beban beratnya sungguh terasa.
”Mau tak mau harus Kembali ke pertalite yang masih mendapat subsidi dari pemerintah. Kalau sampai Rp 16.250 sangat berat,” tutur Riyanto yang cukup lama beralih ke pertamax.
Kini, dalam hitungannya, kenaikan pertamax tak masuk dalam keuangan pribadi dan keluarga. Ia lebih baik beralih ke pertalite yang masih terjangkau. Risiko pada kendaraan diabaikan, yang penting masih bisa beroperasional.
”Kalau masih menggunakan pertamax tak bisa ke mana-mana mencari rezeki. Makanya kembali ke pertalite menjadi pilihan rasional,” ujarnya.
Negara Pengimpor Minyak
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Zuly Qodir menilai kenaikan harga BBM tidak dapat dipandang sebagai kebijakan yang berdiri sendiri. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari dampak ketidakstabilan geopolitik global.
Konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah, menurutnya, telah memengaruhi distribusi energi dunia dan berkontribusi terhadap kenaikan harga minyak internasional. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut dirasakan oleh negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia.
”Sebetulnya sudah banyak diprediksi oleh para ekonom dan ahli kebijakan publik, apabila konflik berlangsung lama dan jalur distribusi energi global terganggu, maka harga minyak dunia akan terus meningkat. Dan sekarang kondisi itu mulai kita rasakan,” paparnya dalam keterangan tertulis kepada media.
Ia menyoroti persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan hanya kenaikan harga BBM, tetapi juga respons masyarakat yang mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap pasokan energi. Antrean panjang di sejumlah SPBU, dapat menjadi indikator meningkatnya kecemasan publik terhadap kemungkinan kenaikan harga maupun keterbatasan pasokan.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang transparan dan konsisten terkait kondisi stok serta kebijakan energi nasional.
Tekanan ekonomi yang berlangsung lama, tambahnya, dapat memunculkan ketidakpuasan sosial. Kondisi dapat semakin kompleks apabila tidak hanya oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tertekan tetapi juga kelas menengah.
