Lele di Jalan Rusak, Potret Ketimpangan Pembangunan Desa

catrawarta.com — Di sebuah ruas jalan penghubung antara enam desa di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, terlihat pemandangan tak biasa: ratusan ikan lele dibubuhkan di lubang-lubang aspal yang retak. Warga bergiliran menangkap ikan di tengah jalan berlubang di bawah terik matahari. Rusaknya jalan yang sudah berlangsung puluhan tahun direkam dan dibagikan di media sosial, kemudian menjadi perbincangan luas. Aksi ini bukan sekadar hiburan atau sensasi — tetapi sebuah ungkapan sosial tentang ketimpangan pembangunan yang dirasakan warga desa.

Jalan Rusak sebagai Cermin Ketimpangan Sosial

Jalan yang menghubungkan Bumi Daya, Tanjung Jaya, Bumi Asri, Bumi Asih, Bumi Restu, dan Pulau Jaya itu telah mengalami kerusakan berat selama lebih dari satu dekade tanpa perbaikan signifikan. Lubang yang membesar, genangan yang tak kunjung surut, serta jalur yang tak lagi layak dilintasi kendaraan menjadi bagian dari kenyataan sehari-hari warga.

Bagi warga desa, kondisi jalan bukan sekadar soal estetika atau kenyamanan. Ia menentukan akses ke pasar, mobilitas petani membawa hasil panen, keselamatan anak sekolah, hingga pencapaian pelayanan kesehatan. Ketika akses dasar seperti itu tertunda, warga dipaksa menghadapi biaya sosial yang nyata: ongkos transportasi yang meningkat, waktu tempuh yang lebih panjang, serta risiko kecelakaan yang membayangi setiap perjalanan.

Dalam kerangka pembangunan nasional, akses infrastruktur semestinya menjadi landasan pemerataan. Namun realitasnya, terutama di kawasan pedesaan terpencil, akses seperti jalan yang layak masih jauh dari kata merata. Data riset menunjukkan banyak wilayah pedesaan Indonesia yang belum tersentuh jaringan jalan beraspal memadai, memperkuat kekhawatiran bahwa ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih tinggi.

Martabat Warga yang Berulang Kali Ditunda

Menebar ikan lele di lubang jalan oleh warga Palas bukan sekadar protes simbolik; ia mencerminkan rasa diabaikan dan frustrasi yang terakumulasi. Pernyataan warga sekaligus kritik terhadap pemerintah lokal menunjukkan keinginan bukan sekadar janji, tetapi realisasi perubahan: “Kami tidak butuh janji, Pak Bupati. Kami hanya ingin pembangunan jalan yang adil dan merata.”

Respons Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, muncul setelah aksi itu viral. Ia menyatakan bahwa perbaikan jalan sudah diberi atensi, namun terkendala proses pelaksanaan dan struktur anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia pun berterima kasih atas cara warga menyampaikan aspirasi yang menurutnya unik dan kreatif.

Pernyataan seperti ini kerap muncul dalam diskursus kebijakan publik: protes masyarakat diapresiasi, tetapi solusi yang diberikan hadir terlambat karena alasan teknis atau administratif. Bagi warga desa yang bergantung pada akses infrastruktur untuk kehidupan sehari-hari, perdebatan tentang APBD atau skema anggaran terasa jauh dari realitas yang mereka hadapi.

Ketika infrastruktur dasar harus “viral dulu” baru mendapat perhatian, berarti suara warga kecil sering terdiskriminasi dalam proses prioritas pembangunan.

Isu Keadilan dalam Pembangunan

Ketimpangan sosial tak hanya terlihat dari perbedaan antara wilayah kota dan desa dalam akses infrastruktur, tetapi juga dari bagaimana prioritas pembangunan dirasakan oleh masyarakat. Istilah “pembangunan merata” sering digaungkan, tetapi penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Akses pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pasar yang baik adalah prasyarat bagi warga desa untuk bersaing dalam ekonomi nasional. Ketika ketiga hal tersebut terganggu oleh infrastruktur yang buruk, hal itu membatasi peluang sosial dan ekonomi warga desa.

Dalam studi pembangunan, akses infrastruktur sering dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan luar kota. Ketika akses seperti jalan masih tertunda, hal tersebut berkontribusi pada ketidaksetaraan ekonomi yang berulang antar wilayah.

Refleksi bagi Pembuat Kebijakan

Warga Palas memilih cara protes yang kreatif dan damai, tetapi tindakan tersebut harus dipahami lebih dari sekadar “viral”. Ia adalah sebuah tanda bahwa sektor paling dasar pun dapat menjadi sumber kegelisahan publik jika tidak mendapat perhatian yang layak. Ketika aspirasi ditanggapi hanya setelah menjadi sorotan media sosial, bukan melalui kanal formal yang efektif, hal itu menandakan bahwa sistem perencanaan dan prioritas pembangunan perlu dievaluasi secara mendalam.

Isu jalan rusak di Lampung Selatan bukan satu-satunya kasus. Di berbagai wilayah Indonesia, warga menghadapi perjuangan serupa dalam mengakses layanan dasar, seperti guru yang harus menempuh jalan berlumpur demi mengajar di sekolah pedalaman Lampung Barat, menunjukkan keterbatasan infrastruktur yang berdampak langsung pada akses pendidikan dan kesejahteraan warga.

Pembuat kebijakan perlu melihat peristiwa di Palas bukan sebagai anekdot lucu semata, tetapi sebagai indikator kegagalan sistemik dalam pemerataan pembangunan infrastruktur. Ketika ketimpangan akses dasar terus berlangsung, martabat warga untuk hidup layak pun ikut dipertaruhkan — bukan karena mereka tak ingin bekerja, tetapi karena struktur pembangunan yang belum berpihak pada kebutuhan paling fundamental masyarakat desa.