catrawarta.com — Di sebuah ruang mediasi Pengadilan Agama, seorang perempuan duduk dengan wajah tegang. Ia datang bukan untuk mengajukan gugatan cerai, melainkan untuk memastikan statusnya: apakah ia masih istri yang sah, atau telah ditalak oleh suaminya melalui pesan singkat beberapa bulan sebelumnya. Sang suami bersikeras bahwa talak tersebut sah secara agama. Namun negara berkata lain—perceraian hanya diakui jika diputuskan oleh pengadilan.
Kisah semacam ini bukanlah pengecualian. Ia adalah potret berulang dari problem laten dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia: adanya dualisme antara keabsahan talak menurut fikih dan keabsahan perceraian menurut hukum positif. Di satu sisi, fikih klasik membuka ruang bagi talak yang dijatuhkan secara sepihak oleh suami, bahkan tanpa prosedur formal. Di sisi lain, negara melalui Undang-Undang Perkawinan secara tegas menutup ruang tersebut dengan mensyaratkan perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan.
Ketegangan antara dua rezim norma ini tidak lagi sekadar perdebatan akademik. Ia telah menjelma menjadi persoalan konkret yang menyentuh hak, status, dan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan. Pertanyaannya menjadi mendesak: apakah negara akan terus membiarkan dualisme ini, atau justru mengambil posisi tegas dengan menegaskan bahwa talak di luar pengadilan tidak memiliki akibat hukum apa pun?
Fikih Talak: Hak Prerogatif dalam Tradisi Klasik
Dalam khazanah fikih klasik, talak diposisikan sebagai hak prerogatif suami. Mayoritas mazhab mengakui bahwa talak dapat dijatuhkan secara sepihak, sepanjang memenuhi syarat tertentu, seperti adanya kesadaran, tidak dalam paksaan, dan diucapkan dengan lafaz yang jelas. Bahkan, dalam beberapa pandangan, talak tetap dianggap sah meskipun diucapkan dalam kondisi emosi, selama tidak mencapai derajat kehilangan akal.
Konstruksi ini lahir dalam konteks sosial yang sangat berbeda dengan masyarakat modern. Relasi keluarga, struktur sosial, dan mekanisme perlindungan hukum pada masa itu tidak dapat disamakan dengan kondisi negara hukum kontemporer. Namun demikian, norma fikih ini masih memiliki pengaruh kuat dalam praktik sosial masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia.
Di sinilah problem mulai mengemuka. Ketika norma fikih yang bersifat fleksibel dan kontekstual diterapkan secara literal dalam masyarakat modern yang menuntut kepastian hukum, maka yang muncul adalah ketegangan yang sulit dihindari.
Hukum Positif Indonesia: Menutup Ruang Talak Sepihak
Berbeda dengan fikih klasik, hukum positif Indonesia mengambil pendekatan yang lebih ketat dan prosedural. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat prinsip ini. Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Bahkan, untuk talak, suami diwajibkan mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan, yang kemudian akan diproses melalui mekanisme persidangan. Dengan konstruksi ini, negara secara jelas mengalihkan talak dari domain privat menjadi domain publik yang tunduk pada prosedur hukum. Talak tidak lagi sekadar pernyataan sepihak, melainkan tindakan hukum yang harus diverifikasi, diuji, dan diputus oleh lembaga peradilan.
Sikap ini bukan sekadar norma di atas kertas. Sejumlah putusan menegaskan garis batas yang jelas. Dalam praktik Pengadilan Agama, permohonan cerai talak tetap harus diajukan meskipun suami mengklaim telah menjatuhkan talak sebelumnya. Pengadilan tidak serta-merta menganggap perkawinan telah putus. Talak yang diucapkan di luar pengadilan hanya dipandang sebagai fakta sosial, bukan sebagai peristiwa hukum yang mengakhiri perkawinan.
Lebih jauh, Mahkamah Agung dalam berbagai putusan kasasi menegaskan bahwa perceraian dalam hukum nasional Indonesia hanya sah apabila dilakukan melalui pengadilan. Tanpa putusan pengadilan, status perkawinan tetap melekat, dengan segala konsekuensi hukumnya. Sebagai ilustrasi, dalam praktik peradilan agama, hakim sering menyatakan bahwa talak yang diucapkan di luar sidang tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga para pihak tetap dianggap suami-istri sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Lebih jauh, pendekatan prosedural ini bukan semata formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum. Melalui proses persidangan, hakim memiliki ruang untuk memastikan terpenuhinya alasan perceraian, memfasilitasi mediasi, serta menjamin pemenuhan hak-hak para pihak, khususnya pihak yang lebih rentan. Kewajiban menghadirkan para pihak, pembuktian, hingga pencatatan resmi menjadi mekanisme penting untuk mencegah perceraian yang tergesa-gesa, manipulatif, atau sarat ketimpangan relasi kuasa.
Selain itu, prosedur peradilan juga berkaitan erat dengan tertib administrasi negara. Putusan perceraian menjadi dasar bagi pencatatan sipil, perubahan status hukum, serta pengaturan hak dan kewajiban lanjutan seperti nafkah, hak asuh, dan pembagian harta bersama. Tanpa mekanisme ini, negara kehilangan alat verifikasi yang sah untuk memastikan kejelasan status hukum warga negara. Dengan demikian, posisi hukum sebenarnya sudah jelas. Namun demikian, norma yang tegas ini tidak serta-merta menghapus praktik sosial yang telah mengakar. Talak di luar pengadilan tetap terjadi, bahkan sering dianggap sah oleh masyarakat. Di sinilah terjadi jurang antara law in the books dan law in action. Hal ini menunjukkan yang bermasalah bukan normanya, melainkan jarak antara norma dan praktik.
Realitas Sosial: Talak di Luar Pengadilan Masih Terjadi
Dalam praktik, tidak sedikit pasangan yang menganggap bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan—baik secara lisan, tertulis, maupun melalui media digital—telah cukup untuk mengakhiri perkawinan. Persepsi ini diperkuat oleh pemahaman keagamaan yang merujuk pada fikih klasik.
Akibatnya, banyak perempuan yang “ditalak” tanpa melalui proses hukum formal. Mereka sering kali menerima keadaan tersebut sebagai sesuatu yang sah secara agama, meskipun secara hukum negara status perkawinan mereka masih tetap utuh.
Fenomena ini menciptakan kondisi liminal—di mana seseorang berada di antara dua status yang saling bertentangan. Secara sosial dan religius dianggap telah bercerai, tetapi secara hukum masih terikat dalam perkawinan. Kondisi ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga berbahaya dari perspektif perlindungan hukum.
Dampak Nyata: Kerentanan Perempuan dan Anak
Talak di luar pengadilan membawa konsekuensi serius, terutama bagi perempuan. Ketika perceraian tidak diproses melalui pengadilan, maka hak-hak yang seharusnya melekat dalam perceraian—seperti nafkah iddah, mut’ah, dan pembagian harta bersama—menjadi sulit untuk dituntut.
Lebih jauh, status hukum yang tidak jelas juga berdampak pada hak asuh anak, pencatatan administrasi kependudukan, dan bahkan kemungkinan untuk menikah kembali. Dalam beberapa kasus, perempuan yang menikah kembali setelah “ditalak” secara informal justru berpotensi menghadapi masalah hukum karena dianggap melakukan poligami atau perkawinan tidak sah.
Anak-anak pun tidak luput dari dampak. Ketidakjelasan status orang tua dapat berimplikasi pada hak-hak keperdataan mereka, termasuk terkait perwalian dan hak waris. Dengan demikian, talak di luar pengadilan bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan persoalan keadilan substantif.
Ambiguitas Antara Norma dan Realitas
Pengadilan Agama pada prinsipnya konsisten menyatakan bahwa perceraian hanya sah jika diputuskan oleh pengadilan. Namun dalam praktik, tidak jarang hakim mempertimbangkan adanya talak di luar pengadilan sebagai fakta sosial dalam memutus perkara.
Ambiguitas ini mencerminkan dilema yang dihadapi oleh hakim. Di satu sisi, mereka terikat pada norma hukum positif yang menuntut prosedur formal. Di sisi lain, mereka tidak dapat sepenuhnya mengabaikan realitas sosial dan keyakinan keagamaan para pihak.
Dalam beberapa putusan, talak di luar pengadilan dijadikan sebagai indikator keretakan rumah tangga, yang kemudian memperkuat alasan perceraian. Meskipun tidak diakui sebagai perceraian yang sah, keberadaannya tetap memiliki pengaruh dalam pertimbangan hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa problem talak di luar pengadilan belum sepenuhnya diselesaikan, bahkan di level peradilan.
Antara Kebebasan Beragama dan Keterlibatan Negara: Seberapa Jauh Negara Boleh Campur Tangan?
Sebagian pihak berpendapat bahwa talak di luar pengadilan seharusnya tetap diakui sebagai bagian dari kebebasan beragama. Negara, dalam pandangan ini, tidak seharusnya terlalu jauh mengintervensi praktik-praktik keagamaan yang bersifat privat. Namun argumen ini perlu diuji secara kritis.
Pertama, perkawinan dan perceraian tidak sepenuhnya berada dalam ranah privat. Ia memiliki implikasi publik yang luas, mulai dari administrasi kependudukan hingga perlindungan hak-hak individu.
Kedua, kebebasan beragama bukanlah hak yang absolut. Dalam negara hukum, kebebasan tersebut dapat dibatasi sepanjang diperlukan untuk melindungi hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.
Ketiga, pengakuan terhadap talak di luar pengadilan justru berpotensi melemahkan perlindungan terhadap pihak yang rentan, terutama perempuan.
Dengan demikian, argumentasi kebebasan beragama tidak dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi praktik talak di luar pengadilan.
Perspektif Maqashid Syariah: Menjaga Kemashlahatan
Pendekatan maqashid syariah menawarkan jalan tengah yang konstruktif. Tujuan utama syariah adalah menjaga kemaslahatan manusia, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dalam konteks ini, prosedur perceraian melalui pengadilan justru sejalan dengan maqashid syariah. Ia memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, memastikan adanya kepastian hukum, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi keluarga.
Dengan kata lain, menolak talak di luar pengadilan bukan berarti menolak hukum Islam, melainkan menafsirkan kembali hukum Islam dalam kerangka yang lebih sesuai dengan tujuan dasarnya.
Reformasi yang Diperlukan: Dari Norma ke Implementasi
Untuk mengatasi problem talak di luar pengadilan, diperlukan langkah-langkah konkret.
Pertama, penegasan normatif. Perlu ada penegasan yang lebih eksplisit bahwa talak di luar pengadilan tidak memiliki akibat hukum apa pun. Penegasan ini dapat dilakukan melalui revisi peraturan perundang-undangan atau melalui regulasi Mahkamah Agung.
Kedua, penguatan peran Pengadilan Agama. Pengadilan harus menjadi satu-satunya forum yang sah untuk memutus perceraian, tanpa membuka ruang legitimasi terhadap praktik informal.
Ketiga, edukasi publik. Pemahaman masyarakat mengenai hukum perceraian perlu diperbaiki. Talak tidak cukup dipahami sebagai tindakan keagamaan, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang memiliki konsekuensi serius.
Keempat, integrasi pendekatan sosial dan hukum. Upaya penyelesaian masalah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik talak.
Penutup: Menutup Dualisme
Dualisme antara fikih dan hukum positif dalam praktik talak tidak dapat terus dibiarkan. Ia menciptakan ketidakpastian hukum, membuka ruang penyalahgunaan, dan merugikan pihak yang paling rentan.
Negara tidak boleh ragu untuk mengambil posisi tegas. Talak di luar pengadilan harus dinyatakan tidak memiliki akibat hukum. Fikih tidak perlu ditinggalkan, tetapi harus ditafsirkan ulang dalam kerangka negara hukum modern. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipertahankan sebagai norma keagamaan, tetapi juga diintegrasikan secara konstruktif dalam sistem hukum nasional.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya sederhana: apakah hukum akan hadir untuk melindungi, atau justru membiarkan ketidakpastian terus berlangsung? Selama talak di luar pengadilan masih dianggap “setengah sah”—diakui secara sosial tetapi ditolak secara hukum—maka selama itu pula perempuan-perempuan akan terus datang ke pengadilan, bukan untuk mencari keadilan, melainkan untuk memastikan status mereka sendiri. Dan itu adalah kegagalan yang seharusnya tidak lagi kita toleransi.
“Majelis Ilmu Itu Membangun Peradaban” 