catrawarta.com — Di banyak keluarga, pembicaraan tentang warisan sering kali datang di saat yang paling rapuh: ketika kehilangan masih segar, emosi belum sepenuhnya reda, dan relasi antaranggota keluarga sedang diuji. Di situlah hukum waris bekerja—bukan sebagai teks yang dingin, melainkan sebagai mekanisme yang menentukan siapa mendapat apa, dan pada akhirnya, siapa merasa diperlakukan adil.
Dalam konteks hukum waris Islam, salah satu ketentuan yang paling sering diperdebatkan adalah pembagian bagian antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam relasi anak: laki-laki memperoleh dua bagian, sementara perempuan satu bagian. Rumus “dua banding satu” ini telah lama menjadi simbol sekaligus titik kritik—dipertahankan sebagai ketentuan ilahi oleh sebagian, dan dipersoalkan sebagai potensi ketidakadilan oleh yang lain.
Pertanyaannya kemudian menjadi relevan: di tengah perubahan sosial yang signifikan, masihkah pembagian tersebut mencerminkan keadilan yang menjadi ruh hukum Islam?
Norma Teks dan Kepastian Hukum
Ketentuan mengenai pembagian waris dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur’an, khususnya QS. An-Nisa ayat (11), yang secara eksplisit mengatur bagian anak laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi fikih, ayat ini dikategorikan sebagai dalil yang bersifat qat’i al-dalalah, yaitu memiliki makna yang jelas dan tegas, sehingga relatif tertutup terhadap penafsiran yang menyimpang dari bunyi literalnya.
Karena itu, selama berabad-abad, ketentuan ini diterima sebagai norma baku. Ia memberikan kepastian hukum, menghindarkan sengketa, dan menjadi bagian dari sistem faraid yang dikenal sangat terstruktur.Namun, kepastian hukum tidak selalu identik dengan keadilan substantif. Di sinilah perdebatan mulai menemukan momentumnya.
Untuk memahami ketentuan tersebut secara utuh, penting untuk melihat konteks sosial saat ayat itu diturunkan. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, perempuan bahkan tidak memiliki hak waris. Kehadiran Islam justru membawa perubahan radikal dengan memberikan hak kepada perempuan—sesuatu yang pada saat itu merupakan langkah progresif.
Lebih dari itu, pembagian dua banding satu tidak lahir dalam ruang hampa. Ia berkaitan erat dengan struktur tanggung jawab dalam masyarakat, antara lain:
– Laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri dan keluarga,
– Laki-laki menanggung mahar dalam pernikahan,
– Perempuan tidak dibebani kewajiban ekonomi yang sama, dan
– Harta yang dimiliki perempuan adalah hak penuh yang tidak wajib dibelanjakan untuk keluarga.
Dalam kerangka ini, pembagian 2:1 bukan dimaksudkan untuk menempatkan perempuan pada posisi inferior, melainkan sebagai mekanisme distribusi yang seimbang antara hak dan kewajiban. Laki-laki menerima lebih karena memikul tanggung jawab ekonomi yang lebih besar. Dengan kata lain, perbedaan tersebut bersifat fungsional, bukan diskriminatif.
Perubahan Sosial dan Pergeseran Peran
Masalah muncul ketika struktur sosial yang menjadi dasar rasionalitas tersebut mengalami perubahan. Dalam masyarakat modern perempuan memiliki akses luas terhadap pendidikan dan pekerjaan. Banyak perempuan menjadi pencari nafkah utama, yang mengakibatkan perempuan berkontribusi ekonomi dalam keluarga meningkat signifikan, dan relasi gender menjadi lebih egaliter. Dalam kondisi ini, asumsi bahwa laki-laki selalu menjadi penanggung jawab utama ekonomi tidak lagi sepenuhnya relevan.
Di banyak kasus, perempuan tidak hanya berkontribusi, tetapi justru menjadi tulang punggung keluarga—menanggung biaya hidup, pendidikan anak, hingga kebutuhan sehari-hari yang sebelumnya secara tradisional dibebankan kepada laki-laki. Mereka hadir sebagai subjek ekonomi aktif yang menopang keberlangsungan rumah tangga. Ironisnya, dalam pembagian waris, mereka tetap menerima bagian yang lebih kecil, seolah kontribusi tersebut tidak memiliki relevansi normatif. Ketika realitas sosial berubah secara signifikan, tetapi norma hukum tetap diterapkan secara kaku tanpa pembacaan kontekstual, maka potensi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi tak terelakkan, bahkan berisiko menggerus legitimasi hukum itu sendiri di mata masyarakat.
Salah satu asumsi yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa perempuan selalu mendapat bagian lebih kecil dalam hukum waris Islam. Faktanya, sistem faraid jauh lebih kompleks. Dalam berbagai konfigurasi ahli waris:
– Perempuan bisa mendapat bagian yang sama dengan laki-laki,
– Dalam kondisi tertentu, perempuan bahkan mendapat bagian lebih besar, atau
– Ada pula situasi di mana perempuan menjadi satu-satunya ahli waris.
Sebagai contoh, dalam kasus tertentu, ibu dan ayah bisa mendapat bagian yang sama. Dalam kondisi lain, anak perempuan tunggal bisa memperoleh setengah atau bahkan seluruh harta jika tidak ada ahli waris lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak monolitik. Ia memiliki fleksibilitas internal, meskipun dalam kasus anak laki-laki dan perempuan, pola 2:1 tetap dominan.
Menemukan Ruh di Balik Teks
Untuk menjawab tantangan zaman, banyak pemikir hukum Islam kontemporer mengusulkan pendekatan berbasis maqasid al-shariah—tujuan-tujuan hukum Islam yang mencakup keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan perlindungan hak (hifz al-mal, hifz al-nafs, dan seterusnya). Dalam pendekatan ini, teks tidak dipahami secara literal semata, melainkan dibaca dalam kerangka tujuan normatif yang hendak dicapai oleh syariat. Dengan demikian, hukum tidak berhenti pada bunyi, tetapi bergerak menuju makna.
Jika pembagian 2:1 dalam konteks tertentu justru menghasilkan ketidakadilan—misalnya ketika perempuan menjadi penanggung nafkah utama, atau memiliki kontribusi ekonomi yang dominan dalam keluarga—maka muncul pertanyaan mendasar: apakah mempertahankan bentuk literal lebih penting daripada menjaga tujuan keadilan yang menjadi ruh syariat itu sendiri? Di titik ini, ketegangan antara teks dan realitas tidak bisa dihindari, tetapi juga tidak boleh disederhanakan.
Pendekatan maqasid tidak serta-merta mengubah teks atau menegasikan ketentuan normatif yang telah mapan. Sebaliknya, ia membuka ruang untuk reinterpretasi yang terukur dalam kondisi tertentu, dengan tetap berpijak pada metodologi usul fikih yang ketat. Dengan cara ini, hukum Islam tetap menjaga otoritasnya, sekaligus mempertahankan relevansinya dalam menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.
Ijtihad menjadi kunci dalam menjembatani teks dan konteks. Namun, ijtihad bukan tanpa batas. Ia harus dilakukan dengan metodologi yang jelas, berbasis pada ilmu usul fikih, dan tidak sekadar mengikuti preferensi subjektif.
Dalam isu waris, terdapat perdebatan apakah ketentuan 2:1 dapat menjadi objek ijtihad atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa karena dalilnya bersifat qat’i, maka ia tidak dapat diubah. Sementara yang lain membuka ruang reinterpretasi dengan melihat konteks dan tujuan hukum. Di sinilah pentingnya kehati-hatian. Mengabaikan teks berisiko merusak legitimasi hukum, tetapi mengabaikan konteks juga berpotensi menciptakan ketidakadilan.
Konteks Indonesia: Antara Teks dan Praktik
Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mengadopsi prinsip faraid sebagai rujukan utama dalam pembagian waris, termasuk ketentuan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. KHI, sebagai hukum positif yang berlaku di lingkungan peradilan agama, memberikan kepastian normatif sekaligus menjadi pedoman baku bagi hakim dalam memutus perkara kewarisan. Dalam kerangka ini, teks hukum tampak berdiri kokoh dengan struktur yang jelas dan sistematis.
Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan dinamika yang lebih cair. Tidak jarang, pembagian waris justru diselesaikan melalui musyawarah keluarga yang menghasilkan distribusi lebih egaliter, terutama ketika terdapat pertimbangan kontribusi ekonomi, kondisi sosial, atau kebutuhan masing-masing ahli waris. Dalam banyak kasus, ahli waris perempuan yang selama ini berperan besar dalam menopang keluarga memperoleh bagian yang disepakati lebih proporsional dibandingkan ketentuan tekstual faraid.
Menariknya, pengadilan agama kerap mengakomodasi kesepakatan semacam ini, selama didasarkan pada persetujuan para pihak dan tidak bertentangan secara prinsipil dengan hukum Islam. Hakim tidak semata-mata berfungsi sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai mediator yang memastikan keadilan substantif dapat tercapai tanpa mengabaikan kerangka normatif yang ada. Kesepakatan damai (ishlah) bahkan sering dipandang sebagai solusi yang lebih mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan.
Fenomena ini mencerminkan adanya dialektika yang hidup antara norma formal dan kebutuhan sosial. Hukum tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan senantiasa berinteraksi dengan realitas masyarakat yang terus berubah. Nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat turut memengaruhi cara hukum dipahami dan diterapkan. Dalam konteks ini, hukum waris Islam di Indonesia tidak hanya hadir sebagai aturan yang statis, tetapi juga sebagai sistem yang adaptif—yang bernegosiasi dengan praktik sosial untuk tetap relevan, tanpa kehilangan pijakan normatifnya.
Perdebatan tentang bagian waris perempuan pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan mendasar: apa yang dimaksud dengan keadilan? Apakah keadilan berarti kesetaraan angka, ataukah kesesuaian antara hak dan tanggung jawab? Dalam kerangka klasik, keadilan dipahami sebagai distribusi yang proporsional berdasarkan peran sosial. Namun dalam masyarakat modern, keadilan sering diartikan sebagai kesetaraan hak tanpa membedakan jenis kelamin. Ketegangan antara dua konsep ini tidak mudah diselesaikan. Ia membutuhkan dialog yang jujur antara teks, tradisi, dan realitas.
Hukum waris Islam berada di persimpangan: antara menjaga keteguhan norma dan membuka diri terhadap perubahan. Kedua hal ini tidak harus dipertentangkan. Menjaga teks bukan berarti menutup ruang interpretasi. Sebaliknya, membuka ruang ijtihad bukan berarti mengabaikan teks. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan—kemampuan untuk membaca teks dengan kesadaran konteks, dan membaca konteks dengan penghormatan terhadap teks.
Penutup
Pada akhirnya, perdebatan tentang bagian waris perempuan tidak dapat lagi disederhanakan sebagai pilihan antara setia pada teks atau tunduk pada perubahan zaman. Yang dipertaruhkan jauh lebih mendasar: apakah hukum Islam akan terus hadir sebagai instrumen keadilan yang hidup, atau justru terjebak menjadi norma yang kaku dan kehilangan daya respons terhadap realitas sosial. Ketika perempuan hari ini tidak lagi berada di ruang domestik semata, melainkan menjadi aktor ekonomi yang menentukan, maka mempertahankan pembacaan yang tidak sensitif terhadap perubahan justru berisiko mengingkari tujuan syariat itu sendiri.
Keadilan dalam hukum waris tidak cukup diukur dari kepatuhan pada rumusan normatif, tetapi dari kemampuannya menjamin bahwa setiap hak dapat diakses dan dirasakan secara nyata. Di titik ini, keberanian intelektual menjadi kunci—baik bagi ulama, akademisi, maupun negara—untuk terus menghidupkan ijtihad sebagai jembatan antara teks dan konteks. Tanpa itu, hukum akan tertinggal, dan lebih buruk lagi, ditinggalkan.
Karena itu, mempertahankan hukum waris Islam bukan berarti membekukannya dalam bentuk yang statis, melainkan memastikan bahwa nilai keadilan yang menjadi ruhnya tetap menyala. Sebab hukum yang adil bukan hanya yang ditaati, tetapi yang dirasakan keadilannya oleh mereka yang hidup di dalamnya.
Khadijah & Standar Tertinggi Etika Kapital, Adakah yang Mampu Meneladani Bisnisnya? 