catrawarta.com — Post-truth sering dipahami sebagai kegagalan publik membaca fakta. Masyarakat dianggap mudah terprovokasi, malas memeriksa data, dan terjebak emosi. Penjelasan ini terdengar nyaman—terutama bagi penguasa—karena memindahkan seluruh kesalahan ke rakyat. Padahal, post-truth justru sering lahir dari atas. Dari cara kekuasaan membangun citra, menyederhanakan realitas, dan menghindari evaluasi struktural.
Di era Presiden Joko Widodo, post-truth tidak bekerja lewat kebohongan terang-terangan, melainkan lewat branding politik yang begitu kuat hingga menutupi kekacauan kebijakan. Persona lebih dipercaya daripada sistem. Niat diasumsikan lebih penting daripada dampak. Inilah post-truth yang paling efektif yang tidak perlu memalsukan fakta, cukup mengalihkan perhatian.
Berikut enam pola post-truth di era Jokowi—yang hidup bukan karena publik bodoh, melainkan karena branding kekuasaan lebih dominan daripada evaluasi pemerintahan.
1. Mitos Wong Cilik Mengalahkan Penilaian Tata Kelola
Narasi Jokowi sebagai presiden wong cilik adalah fondasi utama kekuasaannya. Blusukan, kemeja putih, bahasa sederhana—semua membangun kesan kedekatan. Masalahnya, kedekatan simbolik ini sering menggantikan penilaian rasional terhadap kinerja negara.
Ketika terjadi konflik agraria, tumpang tindih regulasi, pelemahan KPK, atau kebijakan yang menguntungkan elite, pembelaan publik tidak lagi berbentuk argumen, melainkan kepercayaan personal: masa iya presiden sesederhana itu berniat buruk? Di sini, post-truth bekerja dengan sempurna—sosok menggantikan sistem.
2. Narasi Kerja Nyata Menutupi Pemerintahan yang Tidak Sinkron
“Kerja, kerja, kerja” menjadi slogan moral sekaligus tameng kritik. Pembangunan fisik diposisikan sebagai bukti absolut keberhasilan, seolah kerja negara hanya dapat diukur dari apa yang terlihat mata.
Namun kerja nyata tidak identik dengan kerja efektif. Koordinasi antar-kementerian yang kerap tumpang tindih, regulasi yang berubah-ubah, dan kebijakan yang inkonsisten jarang menjadi bahan refleksi publik. Branding kerja keras menutup ruang evaluasi atas kualitas pengambilan keputusan.
Post-truth muncul ketika publik diajak menghargai kesibukan, bukan hasil kebijakan.
3. Stabilitas Nasional Mengalahkan Kualitas Demokrasi
Di era Jokowi, stabilitas dijual sebagai prestasi utama. Indonesia digambarkan aman, kondusif, dan jauh dari kegaduhan. Dalam narasi ini, kritik keras dipersepsikan sebagai ancaman terhadap ketertiban.
Masalahnya, stabilitas sering dibayar dengan penyempitan ruang demokrasi: penggunaan pasal karet, kriminalisasi ekspresi, dan delegitimasi kritik. Namun evaluasi atas kemunduran demokrasi kerap kalah oleh ketakutan kolektif terhadap kekacauan.
Post-truth bekerja ketika publik diyakinkan bahwa selama negara tampak tenang, maka semuanya baik-baik saja.
4. Kesederhanaan Personal Menutupi Relasi Oligarki
Citra Jokowi sebagai pemimpin sederhana membuat banyak orang sulit menerima kenyataan bahwa pemerintahannya sangat bergantung pada kompromi elite dan oligarki ekonomi. Ketika kebijakan jelas menguntungkan kelompok tertentu, publik lebih mudah memaafkan—karena percaya presiden “tidak mungkin sengaja”.
Kesederhanaan personal dijadikan bukti moral, seolah watak individu bisa membatalkan logika struktur kekuasaan. Di titik ini, post-truth tidak menyangkal fakta oligarki—tetapi membuatnya terasa tidak penting.
5. Anti-Elitisme Retoris Menutupi Konsolidasi Kekuasaan
Jokowi kerap diposisikan sebagai antitesis elite lama: bukan jenderal, bukan ketua partai, bukan produk dinasti. Narasi ini membuat berbagai langkah konsolidasi kekuasaan terlihat wajar dan tak problematis.
Revisi undang-undang strategis, pelemahan lembaga pengawas, hingga perluasan pengaruh politik keluarga sering dibaca sebagai “strategi bertahan”, bukan sebagai ancaman demokrasi. Post-truth bekerja ketika niat baik yang diasumsikan menggantikan penilaian atas dampak kebijakan.
6. Ketenangan Personal Menutupi Politik Pembelahan
Jokowi dikenal kalem dan menghindari konflik terbuka. Citra ini melahirkan keyakinan bahwa polarisasi politik sepenuhnya kesalahan oposisi dan media sosial.
Padahal, koalisi gemuk yang meniadakan oposisi efektif, pelabelan kritik sebagai gangguan stabilitas, dan politik akomodasi yang transaksional turut memperdalam pembelahan publik. Namun karena presidennya tampak tenang, peran kekuasaan dalam polarisasi jarang dievaluasi.
Post-truth di sini bekerja secara halus: ketenangan dianggap netralitas.
Post-Truth sebagai Warisan Kekuasaan
Post-truth di era Jokowi bukan sekadar soal hoaks atau kebodohan publik. Ia adalah produk dari kepemimpinan yang terlalu percaya pada citra, terlalu alergi pada konflik terbuka, dan terlalu jarang melakukan refleksi publik atas kegagalan.
Jokowi bukan presiden pembohong. Namun pemerintahannya menunjukkan satu pelajaran penting – branding yang terlalu berhasil justru bisa membunuh akuntabilitas. Ketika personal dipercaya lebih dari kebijakan, demokrasi kehilangan fungsi korektifnya.
Dalam politik, niat baik tidak pernah cukup. Yang menentukan adalah dampak—dan keberanian untuk dievaluasi. Tanpa itu, post-truth tidak akan mati. Ia hanya akan berganti wajah, mengikuti siapa pun yang berkuasa.
Hilmy Muhammad: “RI Jangan Terjebak Perangkap Politik Trump” 