catrawarta.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (22/7). Belum genap satu minggu menjabat, lulusan terbaiki SMA Taruna Nusantara tahun 2003 ini telah menerbitkan sejumlah kebijakan ketat mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia langsung tancap gas membenahi tata kelola MBG yang hingga kini dinilai publik banyak menghadapi tantangan di lapangan. Terhitung sejak hari pertama, eks Wakil Menteri Pertanian itu mengutamakan penertiban operasional demi mencegah praktik korupsi dan memastikan program tepat sasaran.
Tutup 883 Dapur
Pertama, Sudaryono mengambil langkah tegas untuk membekukan 833 dapur MBG. Penghentian ini ditempuh Sudaryono sebagai akibat adanya pelanggaran standar makanan, higienitas, serta kualitas bahan pangan yang tak sesuai prosedur.
Rinciannya adalah 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, 434 dapur di wilayah Indonesia tengah dan timur, serta 98 dapur di Sumatera.
Pembekuan ratusan dapur MBG ini juga menyusul temuan Kejaksaan Agung soal perkara korupsi yang melibatkan pimpinan BGN Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, hingga Lodweyk Pusung beberapa waktu lalu. Sudaryono menjelaskan, keputusannya kali ini bersifat mutlak, berbeda dengan kebijakan BGN sebelumnya yang tetap membayar mitra meski baru berstatus di-suspend.
“Dulu kan di-suspend tapi tetap dibayar, kalau ini sudah suspend, tutup, tidak dibayar. Sekarang ini betul-betul suspend karena pelanggaran,” tegas Sudaryono dalam konferensi pers di BGN, Senin (27/7) lalu.
Pecat 261 Pegawai
Gebrakan kedua dari Kepala BGN baru ini adalah pemecatan ratusan pegawai. Sudaryono menyebut secara terang-terangan baru saja memecat 261 pegawai. Rinciannya yakni terdiri dari 224 pegawai yang tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 37 tenaga ahli.
“Kami mencoba untuk bersih-bersih. Hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli,” jelasnya.
Sudaryono menilai, dasar dari pemecatan ini tak lain adalah adanya pelanggaran hingga kurangnya kedisiplinan. Dia menambahkan, setidaknya ada 9 orang aparatur negara yang kedapatan melakukan pelanggaran berat yang kemudian diberi sanksi mutasi hingga demosi.
“Pegawai non-ASN ini diberhentikan salah satu dan paling besar adalah karena diduga adanya pelanggaran, tidak disiplin, dan lain-lain,” tegasnya lagi di BGN.
SPPG Dilarang Gunakan Minyakita & Gas Melon
Selain itu, Sudaryono juga menerangkan soal pelarangan mitra dapur MBG untuk menggunakan gas elpiji, beras, maupun minyak bersubsidi untuk memasak MBG. Sehingga, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini nantinya dilarang keras untuk mengambil pasokan gas melon 3 kg, minyak goreng Minyakita, hingga beras-beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
“Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyakita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilogram, dan tidak boleh memakai beras-beras SPHP,” ujarnya.
Secara tegas, dia juga meminta jika ada masyarakat hingga awak media ikut berkontribusi memberi pengawasan. Siapa saja yang berhasil menemukan SPPG dengan pelanggaran demikian, bisa langsung diadukan ke BGN. Ada sanksi tegas berupa teguran hingga penutupan permanen.
“Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media silakan dilaporkan. Dapur mana menggunakan MinyaKita. Itu nanti kita akan beri teguran, akan kita beri teguran surat peringatan kalau memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya ya,” imbuhnya.
Karena Sudaryono menilai, proyek ambisius dari Presiden Prabowo ini tidak hanya bertujuan semata-mata untuk menuntaskan stunting, tetapi juga menjaga keseimbangan harga pangan dan ketersediaan bahan di lapangan. MBG dianggapnya tak boleh mengganggu rantai pasokan bahan pangan.
Beri Janji, Ortu Bisa Pantau Menu
Terakhir, Sudaryono ingin memastikan MBG berjalan sesuai prinsip transparansi di berbagai wilayah di Tanah Air. Wujudnya, dia menjanjikan secara langsung jika para orang tua siswa dapat memantau langsung menu hingga kandungan gizi makanan anak-anak melalui sistem digital.
“Kami harapkan minggu depan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by sistem itu kemudian anaknya sekolah di mana, sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dimasak di dapur mana, dan kepala SPPG-nya siapa,” ujarnya.
Tak hanya orang tua, sistem ini dijanjikan Sudaryono juga bisa diakses oleh berbagai pihak terkait seperti guru, kepala sekolah, hingga dinas terkait. Dia menilai, masalah di sistem komunikasi dan pengawasan yang masih manual dinilainya rentan memuluskan praktik korupsi.
Sehingga, sistem ini perlu segera dibenahi. Sudaryono pun meminta masyarakat dan pihak terkait untuk menunggu beberapa hari ke depan lantaran kini BGN disebutnya tengah melakukan perbaikan sistem digital dan data pada layanan website.
“Kasih saya waktu beberapa hari ini untuk kami perbaiki, sehingga Bapak/ibu semua mungkin tidak perlu kemudian bertanya secara manual, tapi by system bisa kami provide,” tandasnya.
