Puan Soroti Fenomena Bangku Kosong di Sekolah Negeri

catrawarta.com — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengevaluasi fenomena banyaknya bangku kosong di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026/2027. Di sejumlah daerah, sekolah negeri dilaporkan mengalami kekurangan siswa baru bahkan ada yang tidak memperoleh murid sama sekali.

Menurut Puan, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab terjadinya fenomena tersebut agar langkah penanganan yang diambil tepat sasaran.

Selain itu, diperlukan pemetaan menyeluruh untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah.

“Apakah ini merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional atau hanya kasus yang terjadi di beberapa daerah tertentu. Jadi perlu identifikasi masalah agar penanganan sesuai dengan kondisi yang terjadi,” kata politikus PDI Perjuangan itu di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Puan menilai ada sejumlah faktor yang berpotensi menyebabkan sekolah negeri kekurangan murid. Di antaranya penurunan jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk, distribusi sekolah yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan kawasan permukiman, hingga persoalan kualitas dan daya tarik sekolah negeri.

Ia menegaskan persoalan tersebut harus segera ditangani melalui kebijakan nasional yang dapat diterapkan di seluruh daerah dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Yang terpenting, hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dasar harus tetap terpenuhi,” ujarnya.

Puan juga mendorong pemerintah menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan.

Menurutnya, peta tersebut perlu mengintegrasikan berbagai data, mulai dari jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh siswa, kondisi geografis, hingga proyeksi jumlah penduduk dalam 10 tahun mendatang.

Sejumlah daerah yang dilaporkan mengalami kekurangan siswa pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026/2027 antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung.