Mitra Dapur MBG Ancam Mogok Nasional dan Gembok Dapur

catrawarta.com — Asosiasi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/7/2026).

Dalam forum tersebut, para mitra menyampaikan sejumlah keluhan terkait pola kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Mereka menilai hubungan kerja sama yang terjalin tidak berjalan setara serta menolak terus-menerus dijadikan pihak yang disalahkan dalam kasus keracunan makanan pada program MBG.

Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Syawaludin Aweng, mengungkapkan bahwa apabila tidak ada perbaikan sistem dan pembagian tanggung jawab yang lebih adil, pihaknya siap melakukan aksi mogok nasional dengan menghentikan operasional dapur MBG.

“Kami akan menggembok dapur MBG secara nasional jika tidak ada perbaikan sistem dan pembagian tanggung jawab yang lebih adil,” kata Syawaludin.

Menurutnya, persoalan utama terletak pada hubungan kemitraan yang dinilai tidak sejajar antara mitra SPPG dan BGN.

“Ini soal kemitraan yang tidak sejajar. Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami sebagai mitra dengan Badan Gizi Nasional,” ujarnya.

Syawaludin menjelaskan, mitra SPPG selama ini bertugas menyediakan fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan program MBG. Namun, ketika terjadi persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan makanan, pihak mitra justru menjadi pihak yang pertama menerima sanksi, termasuk penghentian sementara operasional dapur.

Di sisi lain, operasional harian SPPG dijalankan oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai operator program MBG.

“Yang menjadi pengelola semua di dalam itu adalah mereka (SPPI). Kami hanya menyiapkan fasilitas. Tetapi begitu ada keracunan, dapur kami yang disuspend,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Komisi IX DPR RI menilai diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pelaksanaan program MBG. 

DPR berencana membawa persoalan tersebut ke rapat kerja lanjutan bersama Badan Gizi Nasional guna mencari solusi terbaik bagi pemerintah, mitra pelaksana, dan masyarakat.

Evaluasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pembagian peran dan tanggung jawab yang lebih jelas sehingga pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.