Wali Kota New York Cabut Kebijakan Pro-Israel

catrawarta.com — Wali Kota New York yang baru, Zohran Mamdani, langsung mengambil langkah tegas pada hari pertama masa jabatannya. Pada awal tahun baru 2026, ia menandatangani perintah eksekutif yang mencabut sejumlah kebijakan peninggalan pendahulunya, Eric Adams, termasuk aturan yang selama ini dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap Israel.

Seperti diberitakan www.antaranews.com, berdasarkan perintah eksekutif tersebut, seluruh kebijakan yang ditandatangani pada atau setelah 26 September 2024 dan masih berlaku hingga 31 Desember 2025 dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, perintah eksekutif yang lebih lama tetap berlaku, kecuali jika diubah atau dicabut secara khusus oleh pemerintahan baru.

Langkah itu, secara efektif membatalkan beberapa kebijakan penting era Eric Adams. Salah satunya adalah perintah yang diterbitkan pada Desember lalu yang melarang badan-badan pemerintah kota melakukan boikot atau divestasi terhadap Israel.

Mamdani juga mencabut kebijakan yang ditandatangani pada Juni 2025, yang mengadopsi definisi antisemitisme secara luas. Kebijakan tersebut sebelumnya menuai kritik karena memasukkan sejumlah bentuk kritik terhadap Israel sebagai bagian dari antisemitisme.

Kebebasan Berbicara Tak Boleh Dihalangi Meski demikian, Mamdani tidak membubarkan Kantor Penanggulangan Antisemitisme New York City yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Kantor tersebut tetap beroperasi. Dalam perintah eksekutifnya, ia menegaskan pencabutan kebijakan tidak memengaruhi perintah eksekutif darurat yang saat ini masih berlaku.

Mengutip The New York Times, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union (NYCLU), Donna Lieberman, menilai kebijakan Mamdani merupakan langkah-langkah menit terakhir dari pemerintahan sebelumnya yang dinilai bertujuan membatasi pandangan yang berbeda.

Menurut Lieberman, tidak mengherankan jika pemerintahan baru segera membatalkan kebijakan pro-Israel. Ia menegaskan kebebasan berbicara tidak boleh dibatasi oleh sudut pandang politik tertentu. ”Hak atas kebebasan berbicara tidak bergantung pada sudut pandang seseorang. Hal ini berlaku untuk pandangan tentang Israel atau Gaza, untuk aktivisme politik terkait konflik tersebut, dan juga untuk setiap isu politik lain yang kita hadapi,” papar Lieberman. *