Soal Pilkada Tak Langsung — Hasil Survei Denny JA Konstituen Parpol Menolak

catrawarta.com — Niatan para petinggi partai pendukung pemerintah untuk menggolkan Pilkada melalui DPRD, sepertinya bakal mendapat penolakan keras. Lebih-lebih hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkapkan, suara elite-elite partai politik (parpol) tentang wacana pemilihan pilkada dipilih DPRD tak diamini atau tak sesuai keinginan konstituennya.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengatakan, mayoritas pemilih parpol, baik yang berada di DPR maupun partai nonparlemen, menolak wacana perubahan sistem pilkada itu, termasuk Partai Golkar yang mengusung ide tersebut.

“Apa yang disuarakan pemimpin elite-elite partai itu ternyata belum diamini oleh grassroot atau pemilih-pemilih partai yang bersangkutan,” kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Ia menyampaikan, pemilih Partai Gerindra sebanyak 74,5 persen responden menolak wacana tersebut. Kemudian responden pemilih PDIP sebanyak 56,3 persen menolak, responden pemilih PKB 67,5 persen menolak dan responden pemilih Partai Golkar 58,3 persen juga menolak.

Selanjutnya responden pemilih PKS 57,5 persen menolak, responden pemilih PAN 47,5 persen menolak, responden pemilih Partai Demokrat 57,1 persen menolak dan responden pemilih Partai NasDem sebanyak 95 persen menolak.

“Jadi, terlihat dari sini secara mayoritas, pemilih-pemilih partai yang elite-elitenya menyatakan setuju ternyata di grassroot atau di pemilih-pemilih partai mayoritas menyatakan tidak setuju,” katanya, seperti dilansir Antara.

Dari survei itu pula, ia menyampaikan, hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.

“Partai politik adalah salah satu lembaga yang selalu terendah trust publiknya dibandingkan lembaga dan pilar demokrasi lainnya,” ucap Ardian.

Survei itu dilakukan dengan metodologi multistage random sampling, seperti survei-survei biasanya. Adapun jumlah responden dalam survei itu, yakni 1.200 orang pada periode 19-20 Oktober 2025.

Ardian menambahkan 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia, karena hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang dihasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum.

Pada bagian lain, hasil survei LSI Denny JA juga mengungkapkan, mayoritas pemilih dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024, menyatakan menolak wacana pilkada dipilih DPRD. Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan, 67,1 persen responden pemilih Prabowo Subianto menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, terhadap pertanyaan “Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD)?”. Sedangkan 29,9 persennya setuju dan tiga persen tidak setuju atau tidak tahu.

Selain pemilih Prabowo, ia menyebutkan, seluruh pemilih dalam Pilpres 2024 pun menolak Pilkada dipilih DPRD. Untuk pemilih Anies Baswedan sebanyak 60,9 persen menolak, dan pemilih Ganjar Pranowo 77,5 persen menolak. “Siapapun pilihan capresnya, mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD,” katanya.

Menurutnya, mayoritas responden menolak Pilkada dipilih DPRD, karena sejak tahun 2005 hampir seluruh pemilih aktif hari ini, tumbuh dalam kultur pemilu langsung. Bahkan sebagiannya tak pernah merasakan pemilihan melalui lembaga perwakilan.