catrawarta.com — Seorang pengusaha yang akan membuka usaha program Makan Bergizi Gratis (MBG) melakukan pengurusan surat untuk keperluan pembuatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, pengusaha tersebut kecewa karena untuk mengambil surat keputusan pendirian SPPG harus membayar sebesar Rp 450 juta.
Pengusaha bernama Heni tersebut akhirnya lapor Prabowo Centre di Bogor. Ia menceritakan seperti ditulis borderbogor.id, dirinya bermaksud mengambil Surat Keputusan SPPG PT Sangkuriang yang memang menjadi bagian dari proses administrasi.
Ia mengungkapkan, dalam proses muncul informasi ada permintaan dana hingga mencapai Rp 450 juta untuk mengambil surat keputusan tersebut. Hal itu akhirnya membuat pengusaha galau dan ragu-ragu karena adanya isu pungutan.
”Saya didatangi tiga orang, bertanya, ibu mau ambil SK PT Sangkuriang? Saya bilang iya, terus dijawab kalua ibu mau ambil harus bayar ya,” ujar Heni menirukan saat dirinya didatangi orang yang mengaku bagian dari administrasi pengurusn SK.
Bayar Rp 450 Juta
Ia kemudian bertanya berapa yang harus dibayarkan. Orang-orang tersebut menyebut angka Rp 450 juta. Padahal dirinya sudah mengajukan dan berusaha memenuhi persyaratan secara normative sesuai aturan.
Setelah beberapa lama, ia mendapat kabar bahwa surat sudah ditandatangani sehingga bisa segera diambil. Namun untuk pengambilan SK ke BGN harus menemui seseorang dulu ke sebuah hotel di Bogor. Ketika bertemu dengan seseorang bernama Jordan, ternyata sudah ada yang mengambil SK miliknya.
Menurut informasi, SK miliknya dibawa seseorang yang mengaku sebagai keponakan Kepala BGN. Ia lantas mendatangi kantor BGN untuk mengambil SK. Di sana, ada yang menemui dan mengatakan hal yang sama, SK ada di tangan keponakan Kepala BGN.
Di situlah terjadi ungkapan dari oknum yang mengaku bisa mengambilkan SK tetapi harus bayar. Heni berusaha agar bisa menemui sosok keponakan Kepala BGN tetapi tidak diizinkan. Oknum tersebut mengatakan ketika uang Rp 450 juta sudah diserahkan, SK langsung diambilkan.

Kebutuhan Hunian Layak Meningkat, 2.000 Rumah Warga Dibedah 