Muhammadiyah Minta Indonesia Upayakan Palestina Masuk Board of Peace

catrawarta.com — Meskipun Pemerintah Indonesia telah memanggil ormas Islam dan semua ”sepakat” mendukung Indonesia masuk Board of Peace (BoP), ternyata Pimpinan Pusat Muhammadiyah memberi catatan khusus. Catatan itu antara lain minta agar Indonesia mengupayakan masuknya Palestina ke BoP.

Hal penting lainnya, Muhammadiyah memandang BoP tidak memuat roadmap menuju kemerdekaan Palestina. Organisasi massa Islam tersebut juga menyatakan kekhawatirannya BoP tidak menyentuh akar persoalan yakni pengakhiran penjajahan Israel atas Palestina.

Dalam pernyataan bertajuk ”Policy Brief PP Muhammadiyah kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk Peran Indonesia di Dalam Board of Peace”, Muhammadiyah memberi sejumlah catatan kritis dan saran.

”Karena Indonesia sudah terlanjur masuk BoP, Muhammadiyah memandang perlu adanya langkah strategis dan taktis agar keikutsertaan Indonesia tetap sesuai dengan UUD 1945 dan prinsip tidak ada perdamaian tanpa keadilan,” tandas Ketua Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah, Syafiq A Mughni.

Upayakan Palestina Masuk BoP

Dalam policy brief yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto, Muhammadiyah minta agar Indonesia mengupayakan Palestina masuk ke dalam BoP. Keterwakilan masyarakat sipil Palestina dalam lembaga tersebut sangat penting. Kalaupun ada penolakan dari lainnya, Indonesia harus terus mengupayakan.

”Indonesia juga harus mengambil peran diplomatik untuk mendorong rekonsiliasi nasional antara faksi-faksi Palestina, khususnya Hamas dan Fatah sebagai prasyarat perjuangan kemerdekaan yang efektif,” pinta Syafiq.

Keberadaan BoP bagi banyak pihak termasuk para pakar hubungan internasional tidak sesuai dengan resolusi DK PBB. Selain itu, tidak ada keterbukaan upaya yang akan dilakukan guna mencapai Palestina merdeka. Begitu pula penghentian pendudukan Israel atas Palestina juga tidak jelas.

Minta Pertanggungjawaban Israel

Muhammadiyah juga menegaskan meskipun Indonesia telah duduk bersama dengan Israel di BoP, tetap harus meminta pertanggungjawaban negara tersebut atas kejahatannya pada Palestina. Kejahatan itu yakni kejahatan genosida, kejahatan pembersihan etnik (ethnic cleansing).

Apabila AS dan Israel tidak bisa menjalankan dan menyepakati berbagai usulan itu, sebaiknya Indonesia mundur dari BoP. Ini untuk menjaga komitmen dan konsisten Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

”Besar harapan kami agar pandangan yang kami sampaikan mendapatkan perhatian sepenuhnya dari Bapak Presiden Republik Indonesia,” tandas Syafiq dan Sekretaris LHKI, Izzul Muslimin.