catrawarta.com — YOGYAKARTA — Demonstrasi malam hari di depan Mapolda DIY sebagai bentuk solidaritas atas tewasnya seorang pelajar di Maluku berujung pada blokade jalan dan ketegangan dengan aparat. Dalam sejumlah rekaman yang beredar di media sosial, situasi di lapangan menunjukkan adanya tindakan pengamanan yang dinilai sebagian pihak berujung pada penggunaan kekuatan berlebihan.(24/02/26)
Peristiwa ini tidak hanya menjadi ekspresi empati lintas daerah, tetapi juga memunculkan kembali sorotan terhadap pola penanganan aksi publik oleh aparat keamanan.
Massa berkumpul di depan Markas Kepolisian Daerah DI Yogyakarta untuk menyuarakan tuntutan keadilan atas kasus tewasnya pelajar di Maluku, tepatnya di wilayah Tual. Dalam aksi tersebut, lalu lintas sempat terganggu akibat blokade jalan. Aparat melakukan pengamanan di lokasi. Situasi sempat memanas, namun tidak berkembang menjadi kericuhan besar.
Sorotan utama publik bukan semata pada aksi demonstrasi, melainkan pada respons aparat yang dalam beberapa momen dinilai menggunakan pendekatan represif. Dalam konteks sosiologi konflik, penggunaan kekuatan oleh institusi negara merupakan tindakan yang sah secara hukum dalam batas tertentu. Namun ketika penggunaan tersebut dipersepsikan sebagai berlebihan, maka dampaknya tidak berhenti pada situasi lapangan—melainkan pada legitimasi institusi.
Dalam kajian legitimasi politik, kepercayaan publik terhadap negara sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan prosedural (procedural justice). Artinya, masyarakat menilai bukan hanya hasil akhir penanganan, tetapi juga bagaimana aparat bertindak selama proses berlangsung. Jika tindakan kekerasan muncul tanpa penjelasan atau evaluasi terbuka, ruang ketidakpercayaan dapat melebar.
Teori spiral ketidakpercayaan (spiral of distrust) dalam sosiologi politik menjelaskan bahwa setiap insiden yang melibatkan aparat dan warga berpotensi memperdalam jarak psikologis antara negara dan masyarakat, terutama bila tidak diikuti mekanisme akuntabilitas yang terlihat.
Dalam perspektif psikologi sosial, situasi kerumunan dapat memperkuat emosi kolektif. Namun eskalasi di lapangan sering kali dipengaruhi oleh respons awal dari pihak berwenang. Pendekatan de-eskalasi konflik dalam manajemen keamanan publik menekankan pentingnya proporsionalitas dan pengendalian diri aparat, terutama dalam situasi demonstrasi yang bersifat damai.
Sejumlah pengamat keamanan menilai bahwa dalam sistem demokrasi, institusi yang memiliki kewenangan penggunaan kekuatan (use of force) memikul standar akuntabilitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setiap dugaan penggunaan kekerasan perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi internal yang transparan untuk menjaga kepercayaan publik.
Demo di Mapolda DIY menunjukkan bahwa respons aparat terhadap aksi solidaritas memiliki dampak langsung terhadap dinamika sosial. Ketika tindakan represif mendominasi pendekatan, potensi eskalasi meningkat. Sebaliknya, pendekatan yang terukur dan sesuai standar pengamanan publik dapat menurunkan tensi.
Tragedi di Maluku merupakan peristiwa serius yang membutuhkan proses hukum yang jelas dan independen. Solidaritas masyarakat mencerminkan kepedulian terhadap keadilan. Namun stabilitas sosial akan lebih terjaga jika tindakan aparat dalam mengelola demonstrasi berada dalam koridor proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak menyampaikan pendapat di ruang publik.
Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa dalam relasi negara dan warga, penggunaan kekuatan oleh aparat bukan sekadar tindakan teknis, melainkan variabel yang sangat menentukan tingkat kepercayaan publik. Dan dalam konteks demokrasi, kepercayaan adalah fondasi utama legitimasi institusi.
Media Sosial Mengubah Manusia dari Individu Menjadi Objek Tontonan 