catrawarta.com — Media Israel menyebut TNI akan membantu dalam proses perdamaian di Palestina termasuk melucuti senjata Hamas. Hal itu mendapat reaksi keras dari tokoh senior Hamas, Osama Hamdan.
Ia secara tegas menolak gagasan tersebut. Hamas menurutnya akan mempertahankan senjatanya. Keberadaan tantara Indonesia di sana bagi Hamas merupakan memberi perlindungan rakyat Paleatina dari penjajah.
Jauh sebelum rencana pengiriman pasukan TNI ke Palestina, pengamat luar negeri Dino Patti Djalal sudah mengingatkan agar Indonesia tidak terlibat dalam perlucutan senjata Hamas. Hal itu membuat luka rakyat Palestina dan bisa berdampak memicu konflik.
Menurut Dino, melucuti senjata Hamas bukan tugas TNI. Tentara di sana bertugas menjaga keamanan rakyat Palestina sekaligus menjaga perdamaian.
”Melucuti senjata Hamas bisa menimbulkan bentrok yang tidak diinginkan bahkan bisa membuat Indonesia bermusuhan dengan sebagian rakyat Palestina,” tandas Dino.
Langkah Blunder Indonesia
Keberadaan Indonesia dalam lembaga bentukan Donald Trump, Board of Peace, menurut para pakar hubungan internasional sangat riskan. Meskipun pemerintah beralasan itu merupakan langkah realistis. Posisi Indonesia membuat politik bebas aktif terganggu.
Pengamat politik luar negeri UGM, Ahmad Munjid bahkan menilai Indonesia masuk BoP sebagai langkah blunder. Upaya perdamaian tanpa melibatkan Palestina membuat rakyat Palestina kecewa.
Ia juga menyinggung isu anggaran sebagai anggota BoP yang disebut mencapai Rp 17 triliun. Angka tersebut memiliki implikasi serius terhadap akuntabilitas kebijakan luar negeri, terutama apabila melibatkan penggunaan anggaran negara.
”Kalau urusan negara melibatkan anggaran, mestinya presiden ngomong dulu ke DPR. Ini kok sudah diambil keputusan, baru ngajak orang ngomong,” ujarnya penuh keheranan.
Wilayah Palestina Terus Berkurang
Munjid pesimistis terhadap masa depan two-state solution dalam konteks politik global saat ini. Khususnya jika Board of Peace dijadikan rujukan utama penyelesaian konflik Palestina.
Menurutnya, realitas di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya, wilayah Palestina terus mengalami penyusutan akibat pencaplokan yang berlangsung secara sistematis.
Situasi tersebut membuat gagasan dua negara semakin jauh dari kemungkinan terwujud secara adil dan setara. Ia menegaskan, selama praktik perampasan wilayah terus terjadi tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, maka perdamaian hanya akan menjadi slogan politik semata.
”Realitas politik sekarang ini, two-state solution is impossible. Setiap hari tanah Palestina diambil terus dan bukan cuma diambil tapi diacak-acak,” jelasnya.
Bonobo dan Mitos Dominasi Jantan 