Gaji Hakim Ad Hoc Naik hingga Rp 105 Juta, Belum Tentu Meningkatkan Integritas Penegakan Hukum

catrawarta.com — Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan gaji hakim ad hoc melalui kebijakan terbaru yang menetapkan kisaran penghasilan antara Rp 49 juta hingga Rp 105 juta per bulan. Kebijakan ini diambil pada 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem peradilan, khususnya dalam menangani perkara-perkara khusus yang membutuhkan hakim non-karier.

Kenaikan tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum, sekaligus memperkuat profesionalitas dan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim ad hoc sendiri berperan dalam berbagai pengadilan khusus, seperti tindak pidana korupsi, hubungan industrial, hingga kasus-kasus yang membutuhkan keahlian tertentu di luar hakim karier.

Secara kebijakan, langkah ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah melihat bahwa kualitas putusan hukum sangat bergantung pada integritas dan independensi hakim, yang salah satunya dipengaruhi oleh faktor kesejahteraan. Dalam banyak kasus, rendahnya remunerasi kerap dikaitkan dengan potensi penyimpangan atau konflik kepentingan dalam proses peradilan.

Namun, kenaikan gaji ini juga membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang arah reformasi hukum di Indonesia. Di satu sisi, peningkatan kesejahteraan menjadi langkah penting untuk membangun sistem peradilan yang bersih. Di sisi lain, publik tetap menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang ketat agar kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada aspek finansial semata.

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan struktural, tetapi juga membutuhkan pendekatan sistemik. Gaji yang tinggi tidak otomatis menjamin integritas jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan budaya hukum yang sehat.

Dalam konteks sosial, kebijakan ini juga memperlihatkan bagaimana negara mulai menempatkan profesi hakim sebagai pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu korupsi dan keadilan hukum, langkah ini dapat dibaca sebagai upaya untuk mengembalikan legitimasi institusi peradilan. Namun tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi.

Tanpa perbaikan menyeluruh pada sistem hukum—mulai dari proses rekrutmen, pengawasan, hingga penegakan etik—kenaikan gaji berisiko menjadi solusi parsial yang tidak menyentuh akar persoalan. Pada akhirnya, kebijakan ini bukan sekadar soal angka, melainkan tentang arah pembangunan hukum Indonesia.

Apakah peningkatan kesejahteraan akan benar-benar berbanding lurus dengan kualitas keadilan, atau justru menjadi ujian baru bagi komitmen reformasi hukum itu sendiri.