Pemerintah - CATRAWARTA

Pemerintah

Gaji Hakim Ad Hoc Naik hingga Rp 105 Juta, Belum Tentu Meningkatkan Integritas Penegakan Hukum

Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan gaji hakim ad hoc melalui kebijakan terbaru yang menetapkan kisaran penghasilan antara Rp 49...

May 5 · 1 min read >
Ilustrasi hakim.

Ratas Hambalang Bahas Buruh hingga Aliran Dana Negara, Negara Mulai Menyatukan Kesejahteraan dan Pengawasan

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu – Minggu (2–3) Mei 2026. Rapat...

May 3 · 1 min read >
Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, yang membahas evaluasi transaksi keuangan.

Presiden Tunjuk Menteri Lingkungan Baru, Arah Kebijakan Dipertanyakan

Pemerintah resmi menunjuk menteri lingkungan hidup yang baru menggantikan pejabat sebelumnya. Penunjukan ini menjadi sorotan karena berasal dari latar...

Apr 27 · 39 sec read >
Menteri Lingkungan Hidup baru, Mohammad Jumhur Hidayat.

Strategi Pemerintah Menghadapi Rating Agency

MENJELANG agenda penilaian ulang (sovereign rating review), pemerintah sejatinya tidak hanya menata angka capaian ekonomi, tetapi juga merancang narasi...

Apr 15 · 2 min read >

Fatwa ‘Haram’ Lebaran Berbeda, Fragmentasi Umat dan Krisis Legitimasi MUI

Pernyataan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, yang menyebut bahwa “mengumumkan Lebaran selain pemerintah hukumnya haram”...

Mar 20 · 4 min read >
Di tengah krisis kepercayaan, fatwa bukan lagi penentu arah, melainkan sekadar salah satu suara di antara banyak otoritas yang saling bersaing.

DPR Dukung Gagasan Prabowo, Pangkas Gaji Pejabat untuk Efisiensi Anggaran

Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas gaji pejabat negara mulai mendapat respons dari parlemen. Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan...

Mar 16 · 1 min read >
Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas gaji pejabat negara mulai mendapat respons dari parlemen. Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

Awal Ramadhan Kembali Berbeda, “Pemerintah Gagal Menjadi Otoritas Pemersatu”

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengkritik keras pemerintah, khususnya Kementerian Agama (Kemenag) RI,...

Feb 18 · 2 min read >

Pemerintah Perkuat Perlindungan Pers di Tengah Disrupsi Digital

Disrupsi digital dan perkembangan AI telah mengubah lanskap industri media secara signifikan.  Kompetisi tidak lagi hanya terjadi antarperusahaan pers,...

Feb 9 · 1 min read >

DPR – Pemerintah Sepakat Tak Ada Revisi UU Pilkada

Pemerintah dan DPR RI akhirnya mendengar aspirasi yang terus mencuat berkaitan dengan wacana Pilkada tak langsung, yakni melalui DPRD....

Jan 19 · 48 sec read >