DPR Dukung Gagasan Prabowo, Pangkas Gaji Pejabat untuk Efisiensi Anggaran

catrawarta.com — Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas gaji pejabat negara mulai mendapat respons dari parlemen. Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) menyatakan dukungan terhadap gagasan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran negara.

Prabowo sebelumnya menyinggung langkah penghematan yang dilakukan negara lain sebagai contoh.

“Di Pakistan itu para pejabatnya dipotong gajinya untuk penghematan,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.

Menurut Prabowo, kebijakan semacam itu dapat menjadi salah satu opsi dalam menjaga stabilitas fiskal negara, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota DPR menilai gagasan tersebut patut dikaji lebih lanjut. Anggota DPR dari Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, mengatakan wacana tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat disiplin anggaran pemerintah.

“Kalau memang tujuannya untuk efisiensi dan memberikan contoh kepada masyarakat, tentu ini sesuatu yang bisa didiskusikan lebih lanjut,” ujarnya.

Dukungan serupa juga datang dari anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa yang menilai pemangkasan gaji pejabat dapat menjadi simbol solidaritas pemerintah terhadap kondisi masyarakat.

Antara Simbol dan Kebijakan Fiskal

Secara politik, wacana pemangkasan gaji pejabat sering dipandang sebagai pesan simbolik bahwa elite pemerintahan juga ikut menanggung beban ketika negara melakukan penghematan. Di berbagai negara, kebijakan serupa biasanya muncul saat pemerintah menghadapi tekanan fiskal atau ingin menunjukkan komitmen terhadap efisiensi belanja negara.

Namun secara ekonomi, kontribusi pemotongan gaji pejabat terhadap keseluruhan anggaran negara sebenarnya relatif kecil. Karena itu, kebijakan tersebut lebih sering dipandang sebagai langkah moral dan politik untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Di Indonesia, wacana ini masih memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait regulasi yang mengatur penghasilan pejabat negara serta mekanisme penganggaran dalam sistem keuangan negara.

Dengan adanya dukungan dari sejumlah fraksi di DPR, usulan tersebut berpotensi menjadi bahan diskusi lebih lanjut dalam proses perumusan kebijakan fiskal pemerintah ke depan.